Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua DPR Puan Maharani. Foto: IST

Ketua DPR Puan Maharani. Foto: IST

Puan Ketuk Palu Sahkan RUU TPKS Jadi Inisiatif DPR

Selasa, 18 Januari 2022 | 12:38 WIB
Carlos KY Paath

JAKARTA, investor.id  – Ketua DPR Puan Maharani mengetuk palu tanda disahkannya RUU TPKS menjadi RUU usul inisiatif DPR. Dari sembilan fraksi, hanya Fraksi PKS yang menolak pengesahan RUU TPKS.

“Apakah RUU usul inisiatif Baleg DPR tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui menjadi RUU usul DPR?,” tanya Puan seraya mengetuk palu dan dijawab setuju oleh anggota DPR yang menghadiri Rapat Paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/1/2022).

Sebelum paripurna, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan alat kelengkapan dewan (AKD) akan ditunjuk untuk membahas RUU TPKS bersama pemerintah. DPR juga menunggu surat presiden (surpres).

“Kita langsung kirim surat ke presiden. Sambil menunggu surpres turun, kami akan melakukan FGD-FGD untuk kepentingan menampung aspirasi masyarakat dan kemudian setelahnya kita baru akan masuk ke pembahasan,” kata Dasco.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan DPR menginginkan agar pembahasan RUU TPKS dapat diselesaikan dalam satu kali masa sidang. “Masa sidang ini kan sampai 18 Februari 2022. Kalau surpresnya cepat turun, itu bisa kita bahas,” kata Willy.

Willy menambahkan apabila daftar inventarisasi masalah (DIM) tidak banyak, maka lebih memudahkan pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang (UU), maksimal dua kali masa sidang.

“Pak Presiden sudah perintahkan. Kalau kita lihat statement-statement Presiden, benar-benar men-support ini. Tentu mereka (pemerintah) juga sudah siapkan. DIM-nya, katanya juga sudah selesai. Tinggal teknis penerbitan surpres saja,” ucap ketua Panja Penyusunan RUU TPKS ini.

PKS Menolak

Pada rapat paripurna, Anggota DPR dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan pihaknya menolak RUU TPKS menjadi RUU usul inisiatif DPR. Penolakan ini bukan karena FPKS tidak menyetujui perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama perempuan.

“Kami, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak RUU TPKS untuk ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR. Bukan karena kami tidak setuju perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama perempuan,” kata Kurniasih.

Kurniasih menyatakan penolakan dari Fraksi PKS disebabkan, karena RUU TPKS tidak memasukkan secara komprehensif seluruh tindak pidana kesusilaan yang meliputi kekerasan seksual, perzinahan dan penyimpangan seksual. FPKS berpandangan hal tersebut menjadi esensi penting untuk pencegahan dan perlindungan kekerasan seksual.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN