Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Pemerintah untuk Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito. Sumber: BSTV

Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Pemerintah untuk Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito. Sumber: BSTV

Satgas: Kebijakan Relaksasi Perlu Kehati-Hatian

Selasa, 20 Juli 2021 | 19:44 WIB
Hendro D Situmorang

JAKARTA, investor.id  - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menyatakan pelaksanaan relaksasi kebijakan perlu kehati-hatian. Hal ini dikarenakan langkah yang tidak tepat dan didukung oleh masyarakat luas, memicu lonjakan kasus.

Menurutnya kebijakan melakukan gas dan rem yang selama ini dijalankan pemerintah dalam satu setengah tahun penanganan pandemi Covid-19 telah memicu kenaikan kasus Covid-19. Pemerintah pusat sudah 4 kali melakukan tahapan pengetatan.

"Berkaca dari pengetatan dan relaksasi atau langkah gas-rem yang diambil pemerintah selama satu setengah tahun ini, ternyata langkah relaksasi yang tidak tepat dan tidak didukung oleh seluruh masyarakat dengan baik dapat memicu kenaikan kasus yang lebih tinggi," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (20/7/2021).

Wiku menjelaskan Indonesia sudah melaksanakan tiga kali pengetatan dan relaksasi dengan terakhir ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang merupakan pengetatan yang keempat.

Menurutnya, mekanisme pengetatan rata-rata dilakukan selama empat sampai delapan minggu. Efeknya, jelas dia, kasus Covid-19 melandai atau bahkan dapat menurun. Namun kasus virus Corona kembali meningkat saat ada relaksasi selama 13-20 minggu. Peningkatan kasus bahkan mampu mencapai 14 kali lipat.

"Hal ini perlu menjadi refleksi penting pada pengetatan yang saat ini dilakukan pengetatan yang telah berjalan selama 2 minggu ini," kata dia.

Wiku mengatakan PPKM Darurat sudah sudah menunjukkan hasilnya seperti mulai menurunnya bed occupancy rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit yang ada di provinsi, di pulau Jawa dan Bali mengalami penurunanan.

"Serta mobilitas penduduk yang menunjukkan penurunan. Namun penambahan masih menjadi kendala yang kita hadapi," ungkapnya.

Merujuk kebijakan-kebijakan sebelumnya, Wiku mengatakan, kebijakan relaksasi biasanya tidak diikuti dengan kesiapan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang ideal.

"Selain itu relaksasi juga disalahartikan dengan keadaan aman sehingga protokol kesehatan dilupakan dan penularan kembali terjadi di masyarakat, dan menyebabkan kasus kembali meningkat," urai Wiku.

Ia juga menyinggung bagaimana 26% desa dan kelurahan di Indonesia masih memiliki tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah dalam menjalankan protokol kesehatan (prokes).

Mengacu data tersebut, Wiku menegaskan penting untuk melakukan pengawasan dan penindakan sebelum relaksasi dilakukan. Perlu adanya komitmen kuat dari berbagai unsur mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, Faskes, hingga RT/RW.

Wiku menjelaskan bahwa peran masyarakat sangat besar jika relaksasi dilakukan harus kompak bisa menjaga prokes. Kebijakan PPKM Darurat yang dilakukan masih ditemukan belum optimal di sejumlah daerah dan akan menjadi catatan penting terkait kebijakan PPKM Darurat ke depannya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN