Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Pemerintah untuk Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers, Kamis, 6 Mei 2021.

Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Pemerintah untuk Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers, Kamis, 6 Mei 2021.

Satgas: Pemda Wajib Pantau Berkala Kondisi Zonasi

Rabu, 23 Juni 2021 | 10:18 WIB
Maria Fatima Bona

JAKARTA, investor.id  -  Koordinator Tim  Pakar dan Juru Bicara Satgas  Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan, pemerintah telah memutuskan untuk melakukan pengetatan aktivitas masyarakat  melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 2021.

Menurut Wiku, pengetatan tersebut dibagi  berdasarkan zonasi risiko tingkat kabupaten/kota. Zonasi kabupaten/kota bersifat dinamis  sehingga menjadi sebuah  kewajiban pemerintah daerah (pemda)  untuk memantau secara berkala  pergerakan tren zonasi ini.

“Pemerintah daerah harus lebih peka dalam membaca data tren zonasi di wilayahnya. Jika lebih dari  seminggu zonasi masih tetap di  zona oranye atau merah, maka  upaya penanganan seperti PPKM mikro harus dievaluasi,” kata Wiku dalam keterangan pers diterima Beritasatu.com, Selasa (22/6/2021) malam.

Wiku menambahkan, upaya  tersebut diharapkan dapat melatih kemampuan daerah untuk menjalankan upaya gas-rem yang baik berdasarkan sensitivitas yang tinggi terhadap  kondisi kasus Covid-19. Tak hanya itu, pemerintah juga  pemerintah juga terus memotivasi optimalisasi pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dan fungsi posko.

"Pada prinsipnya, ketika suatu kabupaten/kota diinstruksikan oleh pemerintah provinsi untuk menjalankan PPKM kabupaten/kota, maka secara otomatis seluruh desa/kelurahan yang ada di bawahnya menjalankan PPKM mikro," ucapnya.

Dikatakan Wiku, baik PPKM kabupaten/kota maupun PPKM mikro merupakan upaya pengendalian.

Ada pun hal yang membedakan adalah  PPKM  kabupaten/ kota bertujuan untuk memonitor sektor-sektor besar  seperti restoran, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan sektor lainnya, termasuk memonitor  implementasi PPKM Mikro. 

Sedangkan PPKM Mikro berfungsi secara spesifik untuk mengawasi  kegiatan di masyarakat yang umumnya sulit untuk dikendalikan.

Selanjutnya, Wiku menyebutkan, pemerintah juga memaksimalkan pencegahan lonjakan kasus melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PANRB.

Melalui SKB tersebut  pemerintah memutuskan 3 perubahan ketetapan hari libur nasional, yaituh hari libur nasional  Tahun Baru Islam 1443 Hijriah dan Maulid Nabi Muhammad SAW masing-masing dimundurkan 1  hari menjadi Rabu, 11 Agustus 2021 dan Rabu, 20 Oktober 2021, serta peniadaan cuti bersama  Hari Raya Natal pada 24 Desember 2021.

Menurut Wiku, ketetapan ini bukan untuk melanggar hak pekerja, namun semata-mata  sebagai bentuk antisipatif peluang lonjakan kasus setelah periode libur panjang.

“Saya perlu tekankan di sini bahwa kebijakan pemerintah dalam menggeser hari libur merupakan upaya  untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus pasca libur panjang” jelas Wiku.

Lebih lanjut Wiku menyebutkan, melengkapi seluruh upaya pengendalian tersebut, pemerintah juga terus berupaya memasifkan vaksinasi untuk membentuk kekebalan kelompok.

“Saya telah memperoleh vaksin lengkap sebanyak dua kali dan saat ini dinyatakan positif Covid-19.  Hal ini memperlihatkan bahwa penularan masih ada dan vaksin tidak sepenuhnya melindungi  dari penularan, kekebalan individu tidaklah cukup dalam meredam penularan dan untuk  mengatasinya dibutuhkan kekebalan komunitas atau herd immunity,” pungkasnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

BAGIKAN