Menu
Sign in
@ Contact
Search
Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terkait RKUHP, Presiden Jokowi Instruksikan Serap Usulan Masyarakat

Selasa, 2 Agustus 2022 | 11:39 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran menteri Polhukam di Kabinet Indonesia Maju untuk memastikan masyarakat paham tentang sejumlah masalah yang saat sedang didiskusikan dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Presiden Jokowi juga mempersilahkan para menteri membuka ruang diskusi untuk menyerap pendapat dan usul masyarakat terkait RKUHP. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md saat memberikan keterangan pers usai rapat internal yang membahas RKUHP yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 2 Agustus 2022.

Baca juga: Mahfud MD: Tak Mungkin Capai Kesepakatan 270 Juta Penduduk soal RKUHP

"Presiden memerintahkan atau meminta kami untuk sekali lagi memastikan bahwa masyarakat sudah paham terhadap masalah-masalah yang masih diperdebatkan itu sehingga kami diminta untuk mendiskusikan lagi secara masif dengan masyarakat untuk memberi pengertian dan justru meminta pendapat dan usul-usul dari masyarakat," ujar Mahfud.

Mengapa hal itu harus dilakukan, ungkap dia, karena hukum itu adalah cermin kesadaran hidup masyarakat sehingga hukum yang akan diberlakukan itu juga harus mendapat pemahaman dan persetujuan dari masyarakat, itu hakikat demokrasi dalam konteks pemberlakuan hukum.

Mahfud menjelaskan saat ini pembahasan RKUHP sudah hampir final dan masuk pada tahap-tahap akhir pembahasan. Menurutnya, RKHUP ini mencakup lebih dari 700 pasal yang di antaranya terdapat 14 masalah yang masih perlu diperjelas dan didiskusikan.

"Terhadap 14 masalah yang sekarang sedang menjadi diskusi itu akan dilakukan diskusi-diskusi secara lebih terbuka, secara lebih proaktif melalui dua jalur. Pertama, akan terus dibahas di DPR untuk menyelesaikan 14 masalah ini, kemudian jalur yang kedua terus melakukan sosialisasi dan diskusi ke simpul-simpul masyarakat yang terkait dengan masalah-masalah yang masih didiskusikan itu," jelasnya.

Baca juga: PAN Dukung Sikap Presiden Terkait RKUHP

Untuk itu, sesuai arahan Presiden Jokowi yang menaruh perhatian besar terhadap masalah ini, pemerintah akan mengagendakan penyelenggaraan diskusi-diskusi untuk menyerap usul dari masyarakat. Nantinya diskusi akan diselenggarakan dan difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, sementara untuk materinya akan disiapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Intinya itu, seluruh yang akan kita lakukan itu adalah dalam rangka menjaga ideologi negara dan integritas negara kita, integritas tata pemerintahan kita, integritas ketatanegaraan kita, di bawah sebuah ideologi negara dan konstitusi yang kokoh," terangnya.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com