Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Korupsi dan Fenomena Pejabat Offside

Sabtu, 10 Februari 2018 | 19:36 WIB
Oleh Sayfa Auliya Achidsti

Menyongsong tahun politik, kita justru disuguhi drama kasus korupsi yang diaktori para figur publik. Bupati Jombang, Bupati Hulu Sungai Tengah, dan Gubernur Jambi menjadi daftar awal pejabat yang tersangkut korupsi pada 2018.

 

Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT), 19 kasus di tahun 2017, adalah rekor selama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri. Belum lagi, kasus yang menyeret pimpinan lembaga perwakilan, Ketua DPR RI Setya Novanto, plus nama-nama besar lain yang diduga terlibat yang hingga hari ini prosesnya masih berjalan.

 

Catatan kerja KPK sepanjang 2017 melaporkan proses kasus yang naik dibanding 2016, yaitu 114 penyelidikan, 118 penyidikan, dan 94 penuntutan perkara korupsi. Entah kita seharusnya bangga atau bersedih hati dengan hasil KPK ini karena ada dua arti di baliknya.

 

Pertama, bisa jadi kinerja institusi yang memang sedang naik. Namun, sebenarnya anggaran KPK turun seperempatnya lebih, dari Rp 991,8 miliar (2016) menjadi Rp 734,2 miliar (2017). Kedua, makin buasnya “hasrat politik” pejabat publik mengakumulasi sumberdaya pribadi dan kelompok.

 

Dengan tren kasus yang terkuak dari tahun ke tahun, korupsi seakanakan penyakit umum yang dialami para pejabat publik. Pejabat dengan kewenangan dan pengaruhnya dalam kebijakan, selalu sulit mengendalikan diri untuk “naik kelas” jadi seorang negarawan.

 

Politik Kekuasaan

Korupsi erat kaitannya dengan efektivitas kerja kepemerintahan, terutama dalam fungsi publiknya. Penyalahgunaan wewenang, dalam segala bentuk, jelas menghambat fungsi ideal pemerintah sekaligus mengkhianati nilai dan etika politik serta harapan publik.

 

Kita lihat saja peringkat Indonesia dalam Corruption Perceptions Indeks turun lagi ke urutan ke-90 (2016) setelah sempat naik ke-88 (2015). Sedangkan dalam Worldwide Governance Indicators, nilai efektivitas pemerintah Indonesia fluktuatif, dari -0,04 (2014), -0,24 (2015), dan 0,01 (2016).

 

Idealnya, eksekutif harus bekerja dalam fungsi programatik, sedangkan legislatif pada fungsi regulasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, fungsi-fungsi itu selalu menghadapi realitas bahwa yang menjalankan adalah aktor yang sejatinya selalu punya kepentingan masing-masing. Apalagi jika kita bicara di ranah kehakiman (yudikatif), yang sejatinya jadi rujukan publik pada masalahmasalah hukum.

 

Dari daftar OTT KPK di tahun 2017, terdapat 12 kasus pada pemerintah daerah, masing-masing 2 kasus di pemerintah pusat, kehakiman pusat, dan kehakiman daerah, serta 1 kasus di BUMN. Kesemuanya menimpa para pimpinan di lembaganya. OTT paling mengagetkan tentu yang menimpa pimpinan institusi hukum: Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, Hakim Tipikor PN Bengkulu Dewi Suryana, dan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono. Memang, politik adalah urat nadi kehidupan.

 

Di setiap hubungan lebih dari satu orang, saat itu pulalah terjadi saling memengaruhi disadari atau tidak. Namun, itu adalah makna bebas nilai. Politik dalam ruang publik harus punya nilai dan etika. Dalam ruang publik, Max Weber mengatakan politik adalah segala hal penyelenggaraan negara. Akan bermasalah jika praktik politik yang dilakukan bias, tidak ditempatkan sesuai ruang dan konteksnya.

 

Dalam prosesnya, politisi melangkah dengan logika dan mesin (kelompok) politiknya. Tetapi, begitu terpilih, seketika itu mereka menjadi pejabat publik. Praktik “politik kekuasaan” kudu naik kelas menjadi “politik kepublikan” (publicness). Masih digunakannya logika kekuasaan ketika sudah mengemban jabatan publik adalah tindakan offside dengan dilanggarnya batas-batas nilai, etika, dan aturan.

 

Pejabat tidak boleh memanfaatkan posisi dan kekuasaannya untuk menguntungkan kelompok masyarakat tertentu, partai atau mesin politiknya, apalagi buat pribadi. Ini adalah nilai dan etika paling dasar sebagai pejabat publik, di mana praktik mereka bukan lagi untuk semakin berkuasa melainkan demi tercapainya pelayanan public yang maksimal.

 

Menjadi Negarawan

Tidak berkurangnya korupsi berpotensi melahirkan skeptisme publik terhadap pejabatnya sendiri. Lebih buruk lagi, penyalahgunaan

wewenang akan mencederai kredibilitas pemerintah: jangan-jangan ruang publik (kebijakan, regulasi, anggaran, dan pengawasan) adalah kelanjutan proses politik kekuasaan mereka dalam meraih jabatannya.

 

Survei ICW dan Polling Centre (2017) menempatkan DPR, perusahaan, dan parpol ada di kepercayaan publik terendah. Sedangkan sur vei Poltracking (2017) merilis tingkat kepuasan masyarakat terendah adalah kepada DPR. Gambaran ini menampilkan ironi dalam sistem politik, karena rakyat tidak percaya bahkan pada wakilnya sendiri. Politik dipersepsi sebagai leluasanya kongkalikong antara kebijakan dan kepentingan modal, serta praktik pengumpulan keuntungan pribadi dan kelompok (parpol dan jejaringnya).

 

Bagaimanapun, sistem politikpemerintahan sangat dipengaruhi proses input politik itu sendiri. Biaya kampanye, salah satunya. Elemen tersebut krusial memengaruhi sistem karena dampak sistemiknya pada tradisi politik. Pada 2014, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan biaya kampanye yang mencapai Rp 3,1 triliun.

 

Tentu semua paham bahwa angka itu belum termasuk biaya politik lain yang lebih tinggi. Input politik tanpa nilai dan etika jelas akan melahirkan kelanjutan yang serupa. Lalu, bagaimana menjadi negarawan? Morgenthau dalam Politics Among Nations, menekankan makna negarawan yang “harus berpikir dalam hal kepentingan nasional, dan menjadi kekuatan di antara kekuatan-kekuatan (politik) lain”.

 

Bukan hal yang mudah menjadi negarawan. Syaratnya, harus bisa menahan keinginan menikmati kemewahan dari jabatan yang diembannya. Presiden RI pertama, Soekarno, pernah mengatakan, “Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Tapi perjuangan kalian akan lebih berat, karena melawan saudara sendiri.”

 

Hal yang harus dipahami adalah bahwa mengemban jabatan public sama artinya telah siap mengesampingkan hasrat pribadi. Jangan sampai pejabat hari ini menjadi musuh dari publiknya sendiri.

 

Sayfa Auliya Achidsti, Dosen Universitas Sebelas Maret, Ketua Riset LPBH PWNU di Yogyakarta

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN