Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Chief Economist Bank BNI Ryan Kiryanto. Sumber: BSTV

Chief Economist Bank BNI Ryan Kiryanto. Sumber: BSTV

Memperkuat Fundamental Perbankan Indonesia

Senin, 11 November 2019 | 11:09 WIB
Ryan Kiryanto

Ernst & Young (EY), sebuah lembaga penyedia jasa profesional bertaraf internasional yang bermarkas di London, Inggris, dalam salah satu laporan berkalanya, memberikan catatan penting terkait kondisi perbankan di kawasan Asia Pasifik. Menurut EY, perbankan di kawasan Asia Pasifik menawarkan peluang bisnis yang baik

Tetapi, dengan pemain-pemain di industri keuangan yang bersifat disruptor karena perubahan platform bisnis, telah mengubah lansekap industri jasa keuangan. Hasilnya, kemampuan bank dalam membukukan profit dalam tekanan yang kuat. Ironisnya, tidak semua bank mampu menjadi pemenang.

Kini, lembaga pemeringkat global, yakni Moody's Investors Service, sebuah credit rating agency, bermarkas di New York, Amerika Serikat, pun memberikan pandangan yang kurang lebih sama dengan EY. Dalam publikasi riset terbarunya berjudul “APAC banks face growing risk from leveraged corporates as macroeconomic conditions weaken”, terbit 30 September 2019, Moody’s memberikan dua catatan besar tentang perbankan di kawasan Asia Pasifik.

Pertama, semakin membesarnya porsi utang yang dibukukan oleh korporasi-korporasi ketika suku bunga cenderung melandai. Kedua, stress test (uji daya tahan) perbankan di India dan Indonesia dinilai paling rentan (most vulnerable) di kawasan Asia Pasifik.

Stress test bank didefinisikan sebagai analisis yang dilakukan di bawah skenario ekonomi yang tidak menguntungkan, seperti resesi berkepanjangan atau krisis keuangan, yang dirancang guna menentukan tingkat kecukupan modal bank (capital adequacy ratio/CAR) dalam menahan dampak ketidakstabilan atau pemburukan ekonomi. Intinya, stress test bank merupakan “simulasi bencana” pada institusi perbankan.

Di sini Moody's menyatakan adanya potensi risiko gagal bayar dari korporasi-korporasi di Indonesia, yang memiliki eksposur utang di perbankan. Risiko tersebut dipengaruhi oleh menurunnya kinerja korporasi dalam membukukan pendapatan di tengah turbulensi ekonomi global.

Potensi Risiko

moodys
Moodys. Foto ilustrasi: Dok Investor Daily

Moody's mencatat, meningkatnya porsi utang sejumlah korporasi di tengah risiko perlambatan ekonomi global dan kawasan serta eskalasi tensi perang dagang AS-Tiongkok akan memperberat risiko yang dihadapi perbankan Asia Pasifik, termasuk perbankan Indonesia.

Ada potensi kemampuan korporasi dalam membukukan keuntungan akan terganggu sehingga menjadi hambatan besar bagi mereka untuk dapat memenuhi kewajibannya kepada bank-bank kreditur.

Setali tiga uang dengan analisis Moody’s, sebelumnya Standard and Poors (S&P), dalam laporannya berjudul “Asia-Pacific Banking Outlook 2019: Headwinds Are Picking Up” yang terbit 4 Desember 2018 telah mencatat adanya kombinasi porsi utang yang tinggi dan harga aset yang tinggi juga ketika kondisi perekonomian sedang menuju titik perlambatan. Disebutkan utang rumah tangga melonjak di Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Thailand, sementara di Tiongkok pertumbuhan utang sektor swasta menguat. Risiko di emerging markets meningkat karena kombinasi pelemahan kondisi eksternal dan/atau internal yang berdampak pada fundamental perekonomian, sistem keuangan dan sektor dunia usaha.

Korporasi di Indonesia dinilai masih mampu membukukan laba dengan topangan modal kuat untuk menghadapi tekanan eksternal. Hanya saja, diingatkan oleh S&P bahwa ekspor komoditas dan capital inflows dari portfolio investment dinilai rawan oleh tekanan eksternal.

Bagi perbankan, efek pemburukan ekonomi sudah terlihat dari meningkatnya loat at risk (kredit yang dalam proses restrukturisasi untuk semua golongan) dan kini sudah berada double digit (sekitar 12% dari total kredit diberikan).

Volatilitas mata uang rupiah juga menjadi perhatian ekstra bagi perbankan. Disebutkan bahwa secara umum perbankan Indonesia memiliki buffers modal cukup baik serta kemampuan mengelola tekanan yang baik juga. Di tengah perlambatan ekonomi, hal itu menjadi modal bagus bagi perbankan nasional untuk terus bertumbuh secara sustain.

Kembali ke analisis Moody’s, lembaga ini mencatat bahwa sejauh ini potensi gagal bayar dari korporasi di Asia Pasifik masih relatif rendah lantaran terbantu oleh suku bunga rendah dan kondisi finansial yang favorable. Ini merupakan efek positif dari kombinasi kebijakan ekonomi dan moneter serta fiskal yang akomodatif. Namun, tensi perang dagang dan geopolitik yang masih terjadi memberikan efek negatif bagi proses global supply chain sehingga memperlemah perekonomian tetap harus menjadi perhatian ekstra.

Ini lantaran dengan asumsi penurunan EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization atau pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi) sebesar 25% pada sejumlah korporasi, memberikan pengaruh negatif bagi perbankan di India dan Indonesia karena kemampuan membayar debitur korporasi melemah.

Pun demikian di Singapura, Malaysia dan Tiongkok. Jika analisis prediktif ketiga lembaga tersebut terjadi, besar kemungkinan perbankan Indonesia akan dihadapkan pada sejumlah masalah, terutama potensi lonjakan rasio kredit bermasalah (non performing loans/NPL). Yaitu, kredit lama yang sudah diberikan (retensi) akan menurun kualitasnya dan/atau kredit baru (akuisisi) yang diberikan pun akan memburuk kualitasnya.

Secara regulatif, kenaikan NPL akan menggerus potensi profit bank lantaran bank wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang kian besar. CKPN ini merupakan cadangan yang dibentuk oleh bank untuk menghadapi terjadinya risiko kerugian akibat penanaman dana dalam aktiva produktifnya. Besarnya CKPN dibentuk berdasarkan persentase tertentu dari nominal berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif. Efek pembentukan CKPN bagi perbankan akan semakin signifikan sejalan dengan akan diimplementasikannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 mulai 2020 nanti.

Aturan baru ini mengacu kepada International Financial Reporting Standards (IFRS), yang dikeluarkan oleh otoritas akuntan internasional, yaitu International Accounting Standard Board (IASB). Revisi pada standar pelaporan ini adalah sebagai respons terhadap sejumlah risiko yang kini dihadapi korporasi-korporasi, khususnya sektor keuangan terhadap risiko gagal bayar kredit (credit risks). Meski telah terbit sejak 2017, tapi aturan ini akan berlaku efektif pada 2020 mendatang. PSAK 71 menggantikan PSAK 50, 55 dan 60.

Bagi perbankan, secara prinsip implikasi PSAK 71 adalah diharuskannya bank memiliki CKPN yang lebih besar dibanding sebelumnya. Hal ini karena mandate PSAK 71 mewajibkan perusahaan untuk menyediakan pencadangan sejak awal periode kredit. Misalnya, untuk kredit lancar, perbankan harus menyediakan CKPN berdasarkan ekspektasi kerugian kredit selama 12 bulan ke depan.

Perbankan pun harus menyediakan CKPN lebih besar atas kredit macet dibanding sebelumnya. Kewajiban bank untuk mengikuti PSAK 71 yang sifatnya principles based ini (bukan regulatory based) bisa berakibat pada penurunan CAR dan laba perbankan.

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), emiten yang terdampak atas penerapan PSAK 71 adalah emiten perbankan dan juga emiten yang memiliki banyak investasi di sektor keuangan seperti pembelian obligasi. Perbankan akan meningkatkan CKPN-nya, yang membuat CAR menurun dan menekan bottom line-nya. Ini lantaran emiten perbankan harus menghitung CKPN dengan menambahkan prediksi masa depan atau kerugian yang diperkirakan (expected loss).

Dampaknya pada emiten perbankan bisa dilihat dalam laporan keuangan kuartal I/2020 nanti dan di kuartal-kuartal berikutnya.

Respons Tindakan

Dalam kondisi perekonomian yang melemah saat ini, upaya perbankan menjaga kualitas aset/kredit menjadi teramat penting dan harus menjadi agenda prioritas seraya menjaga biaya dana jangan sampai melonjak. Sekali lagi, penting bagi perbankan mengupayakan penyehatan kualitas kredit ketimbang ekspansi yang belum tentu profitable di kemudian hari.

Kualitas kredit ini ditetapkan berdasarkan faktor penilaian atas dasar Prinsip 3 Pilar, yaitu prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar. Untuk menjaga kualitas kredit, bank diperkenankan melakukan restrukturisasi kredit, yakni upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga; perpanjangan jangka waktu; pengurangan tunggakan bunga; pengurangan tunggakan pokok; penambahan fasilitas; dan/atau konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara (PMS).

Itulah upaya perbankan nasional menjaga atau bahkan meningkatkan bottom line di tengah pelemahan ekonomi saat ini. Namun itu saja dirasa belum memadai. Adalah tepat jika perbankan juga melakukan perubahan model bisnis sejalan dengan perubahan perilaku konsumen bank. Tren penggunaan teknologi digital menjadi keniscayaan yang tidak bisa diabaikan dan dimungkiri. Ini sekaligus memberikan peluang yang baik bagi bank.

Penggunaan teknologi digital akan meningkatkan proses transaksi dan operasional bank serta meningkatkan customer experience. Ekosistem bank berubah dengan transformasi digital yang justru akan meningkatkan kualitas relasi bank dengan nasabah setianya karena kendala dimensti jarak dan waktu menjadi tidak berlaku lagi.

Kenyamanan dan kepuasan nasabah akan meningkat dengan sendirinya dalam melakukan transaksi melalui real–time cross–border payments, mobile payment services, dan application programming interface (API) dengan segala benefits-nya. API adalah sebuah teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.

Menurut riset UBS Investment Research berjudul “Indonesia Market Strategy, Our Ideas for H219”, terbit 11 September 2019, penggunaan metode mobile payment melalui piranti mobile banking meningkat dari 4% (2014) menjadi 55% (2019). Lonjakan ini terjadi didorong oleh tingkat kepuasan nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran.

Pemanfaatan blockchain (yakni catatan transaksi digital berdasarkan strukturnya, di mana catatan individu, yang disebut blok, dihubungkan bersama dalam satu daftar, yang disebut chain atau rantai) untuk aktivitas trade finance bagi corporate and commercial banks menjadi penting. Contohnya, 14 bank di Thailand telah merilis platform blockchain–based trade finance pada Maret 2018 lalu untuk penerbitan letters of guarantee. pada Mei 2018, tujuh bank di India menggabungkan blockchain– based trade finance network dengan tujuan mendigitalisasi dan mengotomasi proses trade finance.

Kemudian, 12 bank di Hong Kong telah mengembangkan eTradeConnect, sebuah platform blockchain– based trade finance yang dirilis pada Oktober 2018.

Pendek kata, untuk meraih kesuksesan, perbankan nasional harus mempercepat keandalan digitalisasi perbankannya untuk dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekuatan yang unik tersebut untuk memenuhi kepentingan bank (profitabilitas, solvabilitas, dan rentabilitas) sekaligus kepentingan nasabah (kepuasan, kenyamanan dan keamanan).

Akhirnya, karena perbankan memiliki peran vital dalam perekonomian suatu negara, terutama dalam menggerakkan roda perekonomian melalui fungsi intermediasi, maka penguatan fundamental perbankan Indonesia menjadi penting dan mutlak untuk terus diupayakan sehingga perbankan nasional mampu mempertahankan dirinya dari berbagai risiko yang setiap saat mengintainya.

Implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG, prinsip kehati-hatian (prudential principles), market discipline, market conduct, business ethics, compliance serta risks mitigation yang andal (terutama credit risks culture) menjadi resep jitu untuk menciptakan bank-bank yang tangguh, unggul dan mampu memenuhi harapan-harapan seluruh pemangku kepentingannya.

Ryan Kiryanto, Chief Economist BNI

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN