Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Joko Tri Haryanto, Peneliti, BKF Kemenkeu

Joko Tri Haryanto, Peneliti, BKF Kemenkeu

Wonderfull Indonesia

Kamis, 21 November 2019 | 19:41 WIB
Joko Tri Haryanto

Indonesia baru saja dinobatkan menjadi negara terfavorit pilihan traveler dunia versi Conde Nast Traveler. Dalam rilis terbarunya, Top 20 Countries in The World: Readers’ Choice Award 2019, Indonesia berhasil menduduki peringkat pertama dengan angka 92,78 dan disusul Thailand, Portugal, Sri Lanka, serta Afrika Selatan.

Daftar beberapa Negara indah lainnya yang masuk dua puluh besar di antaranya adalah Italia, Yunani, Turki, Jepang, Meksiko, Selandia Baru, dan Irlandia. Pencapaian ini tentu sangat membanggakan sebagai bentuk apreasiasi atas perkembangan industri pariwisata yang semakin mendunia.

Sebelumnya, pencapaian lain yang tak kalah membanggakan ketika publisher ternama Inggris, Rough Guides, juga memilih Indonesia sebagai Negara terindah ke-6 di dunia, setelah Afrika Selatan, Italia, Selandia Baru, Kanada, dan Skotlandia. Posisi tersebut sangat prestisius karena melampaui beberapa negara indah di Asia lainnya seperti India yang nangkring di posisi ke-13 ataupun Vietnam yang menyusul di peringkat 20.

Indonesia dianggap unggul karena daya tarik suasana pedesaan, rasa ketenangan pulau-pulau terpencil serta puncak gunung yang menjulang. Selain itu, adat istiadat, ragam kuliner serta lebih dari 500 jenis dialek bahasa membuat kagum para traveler yang mengisi pooling penilaian.

Pusat Destinasi

Jenis wisata lainnya juga memberikan prestasi dunia ketika ditetapkan sebagai destinasi wisata halal (halal tourism) terbaik dunia 2019. Anugerah tersebut disematkan oleh Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019 mengungguli 130 destinasi dari seluruh dunia. Lembaga pemeringkat Mastercard-Crescent tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat pertama standar GMTI dengan skor 78, bersama dengan Malaysia yang sama-sama berada di peringkat teratas.

Dalam keterangannya, Indonesia dianggap sebagai satu-satunya negara yang paling progresif dalam mengembangkan destinasi halal tourism. Prestasi ini tentu sangat progresif jika ditilik dari progres pencapaian tahuntahun sebelumnya. Tahun 2015 saja Indonesia masih berada di peringkat ke-6, kemudian perlahan naik ke posisi 4 pada tahun 2016. Tahun 2017 sudah merengsek di nomor 3 dan peringkat 2 di tahun 2018. Upaya paling nyata Indonesia untuk memperbaiki posisi di antaranya membuat Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) yang mengacu pada standar GMTI.

Laporan GMTI ini memetakan posisi masing-masing negara berdasarkan empat kriteria penilaian, yaitu akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Rujukan ini juga diadopsi di dalam penilaian IMTI khusus untuk skala nasional.

Dalam banyak teori, pasar wisata halal merupakan salah satu segmen pariwisata dengan tingkat pertumbuhannya tercepat di seluruh dunia. Diproyeksikan pada 2016 kontribusi sektor pariwisata halal melonjak hingga 35% menjadi US$ 300 miliar terhadap perekonomian global atau meningkat dari US$ 220 miliar pada 2020. Pangsa ini tentu sangat sayang jika dilewatkan begitu saja.

Di level daerah, perusahaan aplikasi pemesanan tiket berlibur dunia, Hopper, juga menempatkan Denpasar, Bali sebagai peringkat ke-4 destinasi paling ngetren setelah Bora-Bora, St Martin, dan Aspen Colorado. Posisi Bali mengalahkan Kahului di Hawaii, Dublin di Irlandia, St Lucia, Tokyo, Palm Spring dan Anhorage, Alaska.

Dalam keterangannya, Hooper, menyebutkan bahwa pada aplikasinya terdapat fitur Watch a Trip, di mana para traveler dapat memasukkan destinasi yang paling diinginkan untuk nantinya Hopper akan memberikan notifikasi ketika ada penawaran diskon tiket atau apapun hal yang terkait.

Tak salah jika pemerintah kemudian begitu serius menyusun program kebijakan pengembangan pariwisata ini. Berbagai jenis pariwisata digeber secara masif, baik wisata konvensional maupun wisata halal. Sebagai contoh, setelah sebelumnya sukses dengan tagline Kenali Negerimu Cintai Bangsamu’, pemerintah terus bergerak dengan visi ‘10 Destinasi Wisata Bali Baru‘.

Kampanye ini diharapkan mampu menjadi akselerator dalam menggerakkan sumber daya domestik sekaligus mendorong pengembangan pariwisata menjadi industri utama. Perkembangan ini juga diselaraskan dengan tema-tema utama pembangunan lainnya seperti pengentasan kemiskinan, gender, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif.

Dari ke-10 lokasi tersebut, 4 destinasi dipilih sebagai prioritas awal pengembangan: Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, serta Mandalika. Sebagai bentuk percepatan, pemerintah menetapkan kriteria super prioritas terhadap empat destinasi tersebut untuk kemudian pengelolaannya dilembagakan menjadi Badan Otorita Pariwisata (BOP). BOP Danau Toba disahkan dengan dasar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2016, sementara BOP Borobudur via Perpres Nomor 4 Tahun 2017.

Tahun lalu, Perpres Nomor 32 Tahun 2018 memfasilitasi BOP Labuan Bajo, sedangkan Mandalika diregulasikan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) 52 tahun 2014 dalam format Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). BOP itu sendiri akan bergerak dalam skema Satker Pemerintah yang nantinya akan dikelola dengan bentuk Badan Layanan Umum (BLU).

Dasar hukum pembentukan BLU untuk BOP Dana Toba sudah selesai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 344/ KMK.05/2019, sementara BOP Borobudur, Labuan Bajo dan Mandalika belum selesai dasar kerangka regulasinya. Keseluruhan modalitas tersebut sangat bermanfaat dalam mengakselerasi percepatan pembangunan destinasi wisata selain Bali karena pasca-penetapan, seluruh infrastruktur yang dibutuhkan baik pendanaan maupun aspek non-pendanaan akan bergerak secara pararel.

Penulis yakin bahwa pola ini akan membawa dampak yang signifikan, minimal mereduksi lintasan konflik dan kewenangan yang begitu pelik. Karena memiliki status super prioritas, langkah yang harus diambil memang harus keluar dari pakem yang selama ini dijalankan. Yang wajib dijaga bersama adalah tata kelola dan kesiapan rencana bisnis masing-masing pemangku kepentingan, termasuk delineasi dari tanggung jawab multi pihak.

Jangan sampai hal-hal tersebut pada gilirannya justru menjadi penghalang abadi pengembangan pariwisata di Indonesia ke depannya. Jika semua pihak kemudian bersepakat dengan mimpi ini, maka status Indonesia sebagai pusat destinasi wisata dunia dengan segala jenis keragamannya tentu dapat diwujudkan.

Joko Tri Haryanto, Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI (Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN