Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Joko Tri Haryanto, Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI

Joko Tri Haryanto, Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI

Dana Kelurahan Berbasis Kinerja

Selasa, 11 Februari 2020 | 11:36 WIB
Joko Tri Haryanto *)

Di tahun 2020, pemerintah dan DPR telah menyepakati besaran alokasi Transfer ke Daerah (TkD) meningkat signifikan. Sebagai informasi, sejak 2017 alokasi TkD ini kenaikannya sudah melebihi persentase alokasi belanja pemerintah melalui Kementerian/ Lembaga (K/L). Untuk lebih mengimplementasikan filosofi value for money, kenaikan di 2020 lebih diarahkan dalam mendukung perbaikan kualitas pelayanan publik, akselerasi daya saing sekaligus mendorong belanja produktif.

Dari keseluruhan komponen TkD, Dana Alokasi Umum (DAU) masih mendominasi seperti biasanya. Jumlahnya m encapai Rp427,1 triliun, disusul DAK Non-Fisik Rp 130,3 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 117,6 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 72,2 triliun.

Sementara itu, besaran alokasi Dana Desa (DD) mencapai Rp 72 triliun dan Dana Otsus plus Dais Rp 22,7 triliun. Penghargaan kepada daerah berprestasi melalui Dana Insentif Daerah (DID) disepakati Rp 15 triliun sekaligus menjadi yang terbesar sejak pertamakali diberikan tahun 2011.

Terkait mekanisme DAU, ada beberapa hal yang menjadi arah kebijakan utama di 2020. Selain penyempurnaan indikator dan bobot variabel, pengalokasian DAU juga terdiri atas DAU berbasis formula dan DAU tambahan. DAU berbasis formula meliputi alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (fiscal gap), sementara DAU tambahan terdiri atas DAU untuk bantuan pendanaan kelurahan, bantuan penggajian formasi PPPK dan bantuan penyetaraan selisih tambahan Kepala Desa serta Aparat Desa.

Dana kelurahan (Dakel)

Analisis mengenai DAU tambahan untuk bantuan pendanaan kelurahan, di mata penulis menjadi hal paling menarik untuk dicermati lebih mendalam. Secara filosofi, mekanisme ini diberikan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah daerah (Pemda) dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan.

Dana kelurahan (Dakel) merupakan penjabaran dari amanat regulasi di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Di dalam beleid tersebut disebutkan bahwa penggunaan Dakel diarahkan kepada pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Hal ini sepertinya mengingatkan semua pihak kepada skema pendanaan yang sama kepada desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan ketentuan Undang-undang (UU) Desa, ADD juga digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Meski porsi penggunaan pembangunan masih relatif lebih besar, namun ke depannya terus diupayakan untuk disejajarkan karena memang dana awal ADD merupakan dana pemberdayaan masyarakat desa yang dikelola di K/L teknis terkait.

Banyak hal yang dapat dikorelasikan antara ADD dengan Dakel ini. Hasil monitoring dan evaluasi (monev) ADD sejak 2015 dapat dijadikan petunjuk dalam menyusun mekanisme Dakel yang notabene baru dijalankan tahun 2019. Perlu disadari bahwa monev menjadi penting agar jangan sampai terjadi kembali bahwa dana APBN yang sedianya diarahkan untuk perbaikan dan dukungan bagi percepatan pembangunan di daerah justru hanya menjadi ajang bagi-bagi uang tak bertuan.

Secara pagu anggaran, Dakel tahun 2020 mencapai sekitar Rp 3 triliun dalam bentuk DAU tambahan tadi. Ditekankan juga bahwa kebijakan ini bersifat melengkapi tanpa mengurangi komitmen pendanaan pemerintah daerah kepada kelurahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya. Sebagai tahapan awal, Dakel akan dibagikan kepada 8.221 kelurahan di hampir 410 kabupaten dan kota.

Pembagian masing-masing kabupaten atau kota didasarkan kepada perhitungan 3 kategri kinerja pelayanan dasar publik yaitu baik, perlu ditingkatkan, serta sangat perlu ditingkatkan.

Dari ketiganya, jumlah sebaran daerah memang masih mengelompok pada kategori perlu ditingkatkan sebanyak 243 daerah, sementara 98 daerah lain ada di kategori baik dan 69 daerah di kategori sangat perlu ditingkatkan. Belajar dari penganggaran berbasis kinerja (PBK), ketika arah kebijakan Dakel hanya didasarkan kepada aturan mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan, tak ada salahnya jika kemudian disusun petunjuk teknis untuk dikaitkan implementasinya nanti dalam pemenuhan target-target sektoral prioritas pemerintah apakah kesehatan, pendidikan atau pelestarian lingkungan hidup. Dari hal ini kemudian menuntut adanya kolaborasi aktif dari seluruh level pemerintahan yang terkait dan bertanggung jawab.

Daripada sekadar mengalokasikan Dakel secara lump sum besarannya sama di seluruh kelurahan, akan lebih menarik jika alokasi tersebut didasarkan kepada performa indikator tematik yang telah ditetapkan. Peran pemerintah kota kemudian menjadi sangat signifikan ketika masing-masing kelurahan kemudian akan dilombakan performanya dalam pemenuhan beberapa indikator tematik tersebut.

Untuk kelurahan yang terbukti berkinerja lebih unggul dibandingkan kelurahan lainnya yang biasa-biasa saja, alokasi Dakelnya juga lebih besar.

Dengan demikian ke depannya hal ini diharapkan dapat memunculkan semangat kompetisi yang sehat di antara para aparat kelurahan untuk berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui indikator tematik.

Dengan demikian tak ada lagi peluang bekerjanya platform parpol atau diskresi non-teknis lainnya di dalam menentukan besaran alokasi dana publik di republik ini.

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN