Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Nasib Suku Bunga Acuan di Era New Normal

Senin, 22 Juni 2020 | 08:39 WIB
Haryo Kuncoro *)

Sesuai dengan perkiraan banyak pengamat, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) periode Juni 2020 memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan atau BI 7-day Reverse Repo Rate (BI-7DRRR) ke posisi 4,25%. Pemotongan 25 basis poin ini mengakhiri posisi BI- 7DRRR 4,50% yang sudah bertahan selama 3 bulan.

Keputusan BI periode Juni ini agaknya memiliki nuansa yang berbeda dengan pemangkasan BI-7DRRR pada Februari dan Maret 2020. Pemangkasan BI-7DRRR pada dua periode sebelumnya lebih condong pada upaya tanggap darurat BI terhadap dampak ekonomi Covid-19 terkait dengan penerbitan Perppu No 1 Tahun 2020.

Alhasil, penurunan BI-7DRRR kali ini terjadi saat perekonomian memasuki tatanan kehidupan baru (the new normal). Oleh karena itu, nuansa akomodatif dengan kehati- hatian sangat kental mewarnaikeputusan RDG BI. BI sepertinya menyadari betul bahwa kebijakan suku bunga acuan sangat krusial. Kebijakan pelonggaran BI-7DRRR dapat dipandang sebagai prakondisi agar perekonomian nasional bisa mulus menapaki tatanan kehidupan baru dengan tantangan ke depan yang tidak lebih ringan.

Tantangan dari faktor eksternal –meski diklaim sudah mereda– masih berpotensi memunculkanrisiko menekan stabilitas perekonomian domestik. Di pasar barang/ jasa, neraca perdagangan (trade account) Indonesia Mei 2020 mencatat surplus US$ 2,09 miliar setelah pada bulan sebelumnya defisit US$ 372,1 juta.

Namun demikian, surplusnya neraca perdagangan lebih disebabkan oleh anjloknya kinerja ekspor maupun impor. Kondisi ini juga menandakan status ekonomi dalam negeri masih mengalami tekanan.

Selain itu, besarnya surplus neraca perdagangan Mei belum bisa menutup defisit transaksi berjalan (current account deficit). Artinya arus dana yang keluar lebih besar daripada arus dana yang masuk. Hal yang sama juga terjadi di pasar keuangan dalam negeri. Pemilik modal asing cenderung membawa keluar dana hasil penjualan aset finansial di pasar domestic menuju negara berkembang lain atau memindahkan aset berisiko minim.

Bahwa cadangan devisa pada Mei 2020 yang mengalami kenaikan 2,8% menjadi US$ 130 miliar adalah ‘semu’. Kenaikan cadangan devisa sekitar US$ 2,7 miliar itu lebih banyak didorong oleh penarikan utang pemerintah hasil penjualan obligasi pandemi di pasar finansial global, alih-alih investasi langsung yang bersentuhan erat dengan sektor riil.

Di sisi lain, opsi bagi BI untuk mempertahankan BI-7DRRR sejatinya juga terbuka. Pertama adalah rendahnya inflasi. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Mei 2020 sebesar 0,07% sehingga inflasi tahun kalender tercatat 0,9% dan inflasi tahunan 2,19%. Angka yang disebut terakhir masih aman di bawah target inflasi 3,5%.

Kedua, nilai tukar rupiah menguat hingga 2,8% pada Mei 2020 yang mengungguli mata uang pasar negara berkembang lainnya.

Konfidensi pasar terhadap nilai tukar rupiah mulai tumbuh yang ditandai dengan rendahnya depresiasi rupiah dibandingkan mata uang negara lain sejak akhir April 2020.

Ketiga, keputusan Bank Sentral Amerika Serikat yang menahan Fed Fund Rate di kisaran 0%-0,25% pada awal Juni lalu, tidak banyak berpengaruh terhadap keputusan BI. Saat ini suku bunga diferensial antara luar negeri dan dalam negeri masih lebar sehingga imbal hasil Indonesia masih atraktif. Ringkasnya, tidak ada faktor yang mendesak bagi BI untuk memangkas BI- 7DRRR.

Daftar argumen pendukung kedua skenario di atas masih bisa diperpanjang lagi yang mengarahkan BI pada pilihan yang sulit. Opsi antara mempertahankan atau memotong BI-7DRRR sama-sama kuat lagi pula masuk akal. Kubu pendukung status quo BI-7DRRR mendasarkan diri pada faktor eksternal.

Sebaliknya, suporter pemotongan BI-7DRRR bertitik tolak dari faktor internal. Alasan pemotongan BI-7DRRR untuk mendorong pertumbuhan ekonomi barangkali menjadi jalan tengah yang kompromistis.

Menteri Keuangan pun sudah memberi sinyal, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2020 akan masuk kategori sangat berat, yakni kontraksi 3,14% setelah pada kuartal pertama hanya tumbuh 2,97% secara tahunan.

Alhasil, validitas dua opsi kebijakan yang dikalkulasi di atas kertas beserta masing-masing argumennya akan ‘diadili’ oleh output- nya di lapangan. Fakta menunjukkan, akumulasi penurunan BI-7DRRR 50 basis poin yang telah dilakukan sejak awal tahun tidak menimbulkan efek apapun pada sektor riil di tengah tekanan dampak Covid-19.

Proposisi pemangkasan suku bunga acuan akan memberikan transmisi kepada suku bunga kredit, sehingga debitur dapat mengajukan kredit baru atau menambah volume kredit perbankan, sepertinya tidak kesampaian.

Dalam kondisi terpapar dampak Covid-19 seperti sekarang ini, dunia usaha disibukkan oleh restrukturisasi kreditnya. Penurunan suku bunga kredit agaknya juga tidak segera mendorong rumah tangga konsumen mengalirkan dana simpanannya di perbankan menjadi belanja konsumsi.

Sebaliknya, penyusutan suku bunga simpanan tidak menyurutkan hasrat masyarakat untuk menabung di perbankan. Kendati melambat, dana pihak ketiga tetap tumbuh yang dilandasi motif berjaga-jaga. Hal ini merujuk pada pelemahan optimisme konsumen terhadap kondisi perekonomian. Indeks Keyakinan Konsumen pada Mei 2020 sebesar 77,8 atau lebih rendah dibandingkan 84,8 pada April 2020.

Alhasil, perbankan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi intermediasi. Dengan kredit macet yang mencapai 2,8%, industri perbankan terjepit di antara penerimaan dana pihak ketiga yang terus mengalir masuk, sementara penyaluran kredit mengalami tren perlambatan. Sampai April 2020, pertumbuhan kredit perbankan hanya‘nyungsep’ menjadi 5,73% secara tahuan.

Sebagai konsekuensinya, mekanisme efek pengganda (multiplier effect) yang bekerja di pasar output, pasar input, dan pasar keuangan yang membentuk aliran pendapatan yang memutar (circular flow of income) tidak berlaku.

Intinya, kebijakan di jalur moneter tidak banyak bisa menopang perekonomian. Jalur kebijakan makroprudensial sedikit memberikan harapan. Pelonggaran kuantitatif lewat giro wajib minimum, rasio intermediasi makroprudensial, dan penyangga likuiditas makroprudensial menyuntikkan tambahan likuiditas setidaknya Rp 400 triliun ke dalam pasar keuangan dalam negeri.

Hanya saja, tambahan likuiditas tersebut bisa ‘menguap’ di kala pemerintah juga agresif menerbitkan surat berharga negara (SBN) untuk menutup defisit APBN. Revisi Perpres No 54 Tahun 2020 melebarkanrasio defisit APBN ke level 6,34% akibat kenaikan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Kesemuanya itu menghendaki pembiayaan SBN senilai Rp 1.400 triliun sampai akhir tahun. Sebagian kecil pembiayaan disebar ke luar negeri lewat Sukuk Global dan obligasi diaspora. Mayoritas pembiayaan SBN tetap mengandalkan dari sumber keuangan dari dalam negeri.

Maka, persaingan memperebutkan likuiditas tidak bisa dielakkan. Surat utang sektor privat niscaya akan menawarkan iming-iming imbal hasil yang lebih tinggi daripada SBN. Kenaikan imbal hasil ini akan menyundul imbal hasil aset finansial lain yang kontraproduktif dengan pemangkasan BI-7DRRR.

Persoalan lainnya, daya serap investor domestik masih terbatas. Mereka tampaknya lebih nyaman memegang kekayaannya dalam bentuk tunai atau aset-aset finansial yang bebas risiko lain daripada SBN. Bahkan BI pun harus ‘turun gunung’ ikut bermain di pasar perdana SBN untuk menyerapnya.

Sampai pada poin ini, kebijakan moneter dan makroprudensial BI kembali menghadapi dilema yang sangat sulit. Efektivitas kebijakan moneter dan makroprudensial BI sangat ditentukan oleh faktor lain yang berada di luar kendali BI. Artinya, BI tidak bisa bekerja sendirian dalam menggerakkan ekonomi.

Dengan konfigurasi problematika di atas, harapan yang bisa diandalkan saat ini adalah lewat jalur kebijakan fiskal, yakni melalui program-program yang digulirkan di dalam PEN, mulai dari stumulus fiskal lintas sektoral, bantuan sosial, subsidi bunga pinjaman, hingga restrukturisasi kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Lagi-lagi, serapan anggaran untuk penanganan Covid-19, stimulus fiskal, dan PEN sayangnya masih saja seret. Persoalannya persis seperti ‘telur dengan ayam’. Penanganan dampak ekonomi Covid-19 menghendaki ketersediaan dana, sementara ketersediaan dana menyusut karena perekonomian yang belum prospektif.

Menyadari imbas panjang yang bisa muncul dari persoalan yang dilematis di atas, langkah komprehensif lintas lembaga mutlak diperlukan agar mata rantai persoalan ‘telur dengan ayam’ segera tertuntaskan. Dalam skala makro, kondisi semacam ini bisa berefek bumerang.

Credit Default Swap (CDS) Indonesia bisa kembali naik dan nilai tukar rupiah akan bergejolak yang memicu kerentanan di pasar, yang sangat boleh jadi berakibat BI ‘terpaksa’ harus melawannya lewat pengetatan moneter dan makroprudensial.

Pada akhirnya, kenormalan baru sebagai momentum penggeliatan ekonomi terlewatkan. Ironis bukan?

*) Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Alumnus PPs-UGM Yogyakarta

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN