Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Agus Trihatmoko, Dosen Fakultas Ekonomi, dan Program Pascasarjana, Universitas Surakarta.

Agus Trihatmoko, Dosen Fakultas Ekonomi, dan Program Pascasarjana, Universitas Surakarta.

The New Normal Ekonomi Agro dan Ketahanan Pangan

Selasa, 23 Juni 2020 | 07:33 WIB
Agus Trihatmoko*)

Banyak negara menyadari bahwa setiap terjadi resesi ekonomi dunia akan diikuti oleh krisis pangan. Utamanya bagi negara-negara yang selama ini memiliki ketergantungan pangan dari negara lain, baik Negara berkembang maupun negara maju. Sinyalemen krisis pangan karena dampak pandemi Covid-19 bahkan diperkirakan lebih parah daripada kejadian krisis ekonomi terdahulu.

Keterbukaan perdagangan pangan dunia melalui mekanisme ekspor-impor terhambat atau mengalami kesulitan sirkulasinya. Penyebabnya dapat diidenfikasi oleh karena kebijakan lockdown antarnegara, proses olahan dan pengemasan atau produksi pangan dengan protokol social distancing, serta kemungkinan kebijakan negara surplus pangan untuk menggudangkan komoditas pangannya sebagai cadangan ketahanan pangan bagi negara yang bersangkutan.

Pemerintah Indonesia telah mengetahui hal situasi pangan global termaksud, seperti pernah dinyatakan langsung oleh Presiden Joko Widodo bahwa dunia akan mengalami situasi darurat pangan.

Lalau, bagaimana sebuah tatanan normal baru (the new normal) menyikapi darurat pangan bagi perekonomian nasional? Jikalau semua pihak mau jujur, hingga hari ini belum hadir inisiatif atau kebijakan normal baru secara eksplisit yang mengarahkan pada ketahanan pangan nasional Indonesia.

Tatanan normal baru masih berkisar pada pengaturan teknik atau protokoler bekerjanya kegiatan ekonomi dan pasar. Itu pun masih menjadi perdebatan dalam hal sinkroninasi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta dengan para pelaku ekonomi.

Di samping itu, program normal baru dihadirkan dalam situasi pandemic Covid-19 yang belum masih berlangsung, dan masih sulit diperkirakan kapan lingkungan dunia ini bersih dari virus corona. Artinya, tatanan normal baru sebatas dipersepsikan sebagai adaptasi situasional sekarang. Padahal, seyoyianya, normal baru adalah sebuah tatanan terbaru untuk pertahanan sosial dan ekonomi yang terbaik.

Dalam konteks itulah ketahanan pangan nasional terbangun dengan pendekatan dan teknik baru.

Selain itu, secara sosial kemasyarakatan tetap ada jaminan keamanan terhadap kesehatan warga negara dan dapat bekerja secara produktif. Pekerjaan produksi bahan dasar pangan berada di alam terbuka dan luas, sehingga social distancing bukan menjadi kendala kegiatan seseorang.

Sementara itu, pemahaman secara utuh tentang tatanan normal baru mestinya merupakan pembaruan dari pola lama kepada inisiatif tindakan baru, atau sebuah pandangan menyatakan sebagai habitus baru (Prabantoro, Investor Daily). Kebiasaan hidup baru adalah perilaku manusia (human behavior) dalam kehidupan sosial sebagai respons terhadap situasional lingkungan mereka.

Perilaku dalam konteks kemasyarakatan akan efektif ketika peran pemerintah menjadi motor penggerak melalui kebijakan strategisnya. Dalam hal ini yaitu membangun tatatan normal baru menuju kedaulatan pangan, dengan cara pembaruan sektor agro atau pertanian dan peternakan.

Kebiasaan lama tata kelola ekonomi agro saatnya diubah supaya lebih produktif dan efisien melalui kebiasaan baru secara kolektif oleh semua pemangku kepentingan.

Tatanan normal baru ekonomi agro memang tidak mudah karena kebiasaan lama terlanjur ‘perlahan’ meninggalkan sektor ini. Pembangunan ekonomi yang dinilai modern telah memosisikan sektoral agro pada skala prioritas yang semakin terbelakang. Akibatnya, kebiasaan memenuhi kebutuhan pangan dilakukan dengan cara/kebijakan impor dari negara lain.

Dunia pendidikan telah mengesampingkan ekonomi agro, yaitu dia bukan pilihan cita-cita masa depan bagi kaum terdidiknya, sejak dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Sorotan ini juga mengingatkan pada beberapa forum diskusi public oleh para ahli bersama elite pemimpin. Sedikit pun ekonomi agro tidak disentuh oleh pemikiran mereka sebagai bagian strategi pembangunan nasional.

Analisis data Badan Pusat Statistik menunjukkan sejak dua dekade terakhir tren angka pekerja/ profesi di sektor pertanian terus menurun hingga sekarang.

Generasi muda-milenial lebih suka bekerja sebagai karyawan pabrik/perusahaan daripada harus bertani. Jika pun banyak yang bertani, mereka adalah bekerja bagi korporasi besar di bisnis perkebunan. Bahkan, ratusan ribu tenaga kerja Indonesia bekerja di perkebunan negara tetangga.

Anak seorang petani kaya, hampir dikatakan tidak akan menjadi petani seperti orang tua mereka. Oleh karena dia berhasil berpendidikan tinggi, mereka cenderung bekerja di luar profesi bidang agro atau berbisnis agro.

Di sisi lain, angka penganguran Indonesia masih di atas 6 juta-an tenaga kerja potensial, ditambah sekarang meningkat tajam oleh gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dari banyak perusahaan. Tatanan normal baru diharapkan mengubah tatanan ekonomi nasional yang lebih berorientasi pada ekonomi agro untuk mencapai ketahanan pangan nasional.

Selebihnya, capain keberlimpahan pangan menjadi peluang strategis bagi kebutuhan pangan dunia. Jika ini menjadi kesepakatan bangsa Indonesia tentu normal baru ekonomi agro mulai terbangun dari saat sekarang.

Indonesia memiliki segalagalanya untuk membangun sektor ekonomi agro. Sumber daya alam, teknologi dan manusia lebih dari cukup untuk menjadikan Indonesia nomer satu di dunia dalam hal pangan.Terlebih, jika kemudian sektor usaha agro disinergikan pembangunannya dengan ekonomi maritim dan energi baru terbarukan.

Anggaran negara (APBN dan APBD) untuk program normal baru mesti mengutamakan pada ekonomi agro. Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi kembali pada pos-pos pembiayaan Negara bagi masyarakat terdampak Covid-19. Realokasi dari anggaran subsidi langsung menjadi stimulan yang produktif untuk memproduksi pangan.

Jika perlu, anggaran disediakan untuk pelatihan serta tindakan bertani dan ternak bagi para pekerja yang terkena PHK. Kemudian, mereka dapat diberdayakan untuk bekerja di sektor perkembunan milik BUMN, atau didorong untuk kembali ke kampung halaman menjadi petani mandiri, dan jika perlu negara menyediakan lahan dan program transmigrasi.

Kebijakan pemerintah melalui stimulan anggaran untuk meningkatkan produksi pangan tersebut sebagai langkah mendesak dan efektif. Produksi pangan secara ekonomi mikro hanya membutuhkan durasi waktu beberapa bulan dari pembibitan, tanam hingga panen. Ketersediaan anggaran cukup realistis jika dilakukan realokasi dari anggaran pembangunan dan subsidi umum yang sifatnya tidak produktif dan tidak mendesak pemanfaatannya.

Dalam situasi resesi dunia, ketercukupan sediaan pangan bagi masyarakat melebihi keutamaan daripada angka-angka kinerja pembangunan ekonomi lainnya. Rekomendasi tersebut belum cukup, masih perlu tahapan normal baru yang strategis berikutnya. Oleh karena masalah hasil pertanian adalah tentang keuntungan antara harga jual dan biaya produksi.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu menyediakan anggaran untuk membangun industri agro. Namun demikian, agar pengendalian ekonomi agro efektif dan efisien, maka industrialisasi termaksud idealnya dilakukan oleh BUMD dan BUMN, termasuk pada skala industri kecil oleh BUMDes.

Demikian juga melalui normalisasi/ menghidupkan kembali industry pabrikasi pertanian oleh BUMN yang sudah kolaps. Tatanan normal baru bagi SDM perlu dibudayakan/dibumikan melalui pendidikan, sehingga membentuk karakter masyarakat dengan habitus baru.

Secara teoretis keperilakuan (behavioral) bahwa karakter seseorang “masyarakat” terbentuk oleh keahlian pengetahuan dan teknisnya (soft & hard skill). Sektor pendidikan perlu tatanan normal baru dalam hal ekonomi agro, sehingga dalam jangka panjang kemajuan ekonomi agro dapat dicapai oleh bangsa Indonesia. Setidaknya, kebiasan bertani dan berternak oleh setiap individu dan keluarga dapat meringankan sebagian kebutuhan pangan mereka sendiri.

Pandangan tersebut sekaligus memberikan rekomendasi kepada penyelenggara pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Norma baru pendidikan sebaiknya memasukkan ekonomi agro sebagai mata pelajaran/kuliah umum untuk setiap semesternya.

Adapun desain kurikulum diatur sesuai dengan tingkatan pendidikan yang relevan dengan konsentrasi bidang keilmuan, serta progresif per semesternya masing-masing.

Legitimasi kurikulum tersebut harus diatur oleh kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Simpulan terhadap tatanan normal baru ekonomi agro untuk membangun ketahanan pangan yaitu, pembaruan kebijakan pemerintah yang mendorong penciptaan iklim baru sebagai kebiasaan produktif pangan bagi seluruh elemen bangsa.

Anggaran negara diorientasikan pada sektor ekonomi agro melampaui anggaran subsidi-subsidi nonproduktif. Industri agro ditangani oleh perusahaan negara yaitu BUMN, BUMD, atau BUMesS sesuai skala industri per wilayah atau daerah pusat-pusat ekonomi agro. Pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi agro berpeluang strategis untuk disinergikan dengan ekonomi maritim dan ekonomi energi baru terbarukan.

Dunia pendidikan memiliki peran langsung membangun karakter bangsa Indonesia menuju masa depan ketahanan pangan nasional dan menjadi terbesar berkontribusi bagi dunia.

Harapannya, angka penganguran ke depan secara bertahap dapat ditekan melalui lapangan kerja dan akselerasi industri agro. Lapangan pekerjaan terbuka luas di setiap daerah, sehingga implikasinya dapat menekan laju urbanisasi.

Selanjutnya yang terpenting adalah perekonomian Indonesia disangga oleh salah satu kekuatan besar yaitu ekonomi agro dan industrialisasi. Sektor ini berada di seluruh daerah di Indonesia sehingga menjadi kekuatan strategis membangun ekonomi kewilayahan. Akhir dari pandangan ini memberikan pilihan bagi para pemimpin negara di berbagai lini pemerintahan serta institusional terkait:

Akankah tatanan normal baru hanya berbicara mekanisme sesaat atas kebutuhan pangan nasional masa krisis? Atau, membangun tatanan normal baru bagi ketahanan pangan dalam jangka mendesak sekarang serta bagi masa depan ekonomi Indonesia?

*) Dosen pada Fakultas Ekonomi, dan Program Pascasarjana, Universitas Surakarta

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN