Menu
Sign in
@ Contact
Search
Didik J Rachbini, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), dan Rektor Universitas Paramadina.

Didik J Rachbini, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), dan Rektor Universitas Paramadina.

Utang Pemerintah Semakin Berat

Jumat, 25 Juni 2021 | 21:31 WIB
Didik J Rachbini *) (redaksi@investor.id)

Laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas keuangan pemerintah pusat tahun 2020 jelas-jelas telah menunjukkan tren penambahan utang dan biaya bunga yang telah melampaui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun yang sama.

Karena itu, pemerintah dan DPR harus dapat mengendalikan diri dalam membuat kebijakan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkendali, sekaligus cermat mengatasi pagebluk Covid-19. Tidak ada perbaikan ekonomi tanpa me ngatasi pandemi.

Dalam keprihatinan, saya akan menyampaikan logika pentingnya pemerintah untuk tidak sembrono mengusulkan anggaran dan cacat dalam mengambil keputusan anggaran di DPR. APBN sejatinya adalah kebijakan politik atau tepatnya politik ekonomi. Sehingga, jika ada masa lah dengan kebijakan defisit yang besarannya tidak sesuai lagi dengan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, yaitu sebesar 3% produk domestik bruto (PDB), maka yang salah adalah kebijakan politik ekonominya. Yang terjadi sekarang, kebijakan defisit yang besar dan berlebihan diputuskan sembrono dari 2% terhadap PDB menjadi 3% PDB, kemudian dengan gampang diubah lagi menjadi 6% dari PDB.

Jadi, kebijakan politik ekonomi anggaran usulan presiden dan keputusan di DPR menjadi penyebab utang Indonesia yang sangat besar sekarang ini dan defisit anggaran menjadi sangat lebar.

Di masa presiden sebelumnya, politik anggaran dijalankan dengan hati-hati, perubahan defisit dari 1% terhadap PDB menjadi 2% begitu susah. Tetapi sekarang perubahan defisit dari 2% PDB menjadi 6% PDB dilakukan dengan gampang karena alasan untuk penanganan Covid-19.

perkembangan utang pemerintah pusat
perkembangan utang pemerintah pusat

Sementara itu, penanganan Covid-19 sudah kocar-kacir karena tidak ada strategi yang baik aki bat kepemimpinan kurang me madai. Dalam perjalanan penanganan Covid-19 selama setahun ini, pertikaian pemerintah pusat dan daerah justru terjadi dalam keadaan di mana seharusnya bersatu. Kebijakan, kepemimpinan dan penanganan awal sangat denial, tidak rasional, dan gagap sehingga tahap selanjutnya menjadi berat.

Jadi, pelebaran defisit untuk alasan mengatasi Covid-19 menjadi tidak benar. Yang masuk akal adalah dugaan lobi politik yang kuat masuk ke dalam pemerintahan dan DPR, selain korupsi bisa berpeluang lebih besar dilakukan pada masa krisis, seperti kasus Bansos. Masalah utang yang bersamaan dengan krisis pandemi saat ini akan menjadi beban berat dan lebih berat lagi pada periode pemerintahan berikutnya.

Beban berat utang sekarang ini akan te rus bertambah dan kemudian diwariskan pada pemimpin berikutnya. Kecuali ada keinginan untuk mengerahkan kekuatan politik dan publik untuk melanggengkan kepemimpinan nasional menjadi tiga periode dengan mengubah Undang-Undang Dasar.

Mesin politik ekonomi telah cacat, rusak dan demokrasi sudah mengalami kemunduran serta berkamuflasi menjadi otoriter. Hal itu yang menjadikan kebijak an anggaran menjadi otoriter pula. Keputusan peningkatan defisit anggaran terkesan begitu mudah dilakukan, sembrono dan salah kaprah, tanpa pertimbangan teknokratis dan rasional.

Jadi, kita mesti bersiap-siap menghadapi masalah berat menyangkut utang pemerintah yang meningkat pesat dalam dua tahun terakhir ini. Krisis ekonomi yang lebih luas sangat bisa masuk lewat krisis APBN, yang sudah sulit untuk membayar utang pada tahun-tahun mendatang. Gejala krisis ekonomi sudah mulai berawal dari krisis anggaran dan utang, yang saya khawatirkan bisa menyebar ke sektor ekonomi lainnya. Investor bisa mulai tidak percaya, luar negeri berhenti masuk ke dalam negeri, dan akhirnya masuk ke tahap paling dalam; Vote of no convidence. Jika sudah sampai tahap ini, maka krisis tiga dimensi bisa terjadi: krisis pandemi, krisis ekonomi, dan krisis sosial politik.

Bagaimana dengan parlemen? Parlemen sekarang sudah lebih rendah kapasitasnya dengan parlemen masa Orde Baru, yang meski dalam kondisi otoriter te ta pi tetap memiliki kapasitas tek nokratis. Parlemen sekarang terlihat cuma pasif, nurut, tatkala defisit anggaran dilebarkan dengan alasan untuk penanganan pandemic Covid-19. Mesin politik diIn do nesia saat ini sedang rusak akibat demokrasi yang sudah mun dur menjadi otoriter, sehingga kebijakan anggaran menjadi sewenang- wenang.

Hal itu terlihat dari langkah pemerintah yang menerbitkan Per aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Melalui beleid ini, pemerintah bisa menetapkan defisit melampaui 3% dari PDB hingga tahun 2022.

Itulah akar masalah saat ini, demokrasi rontok sehingga politik ekonomi anggaran memakai kekuasaan politik minus kapasitas teknokratis, minus rasionalitas akal sehat. Saran untuk mengatasi utang sejatinya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi di atas moderat dalam waktu cukup lama dengan strategi ekspor, daya saing, dan penyesuaian struktural. Namun, hal itu tidak mudah dijalankan dalam kondisi krisis pandemi sekarang. Apalagi masalah pena ngan an Covid-19 juga masih ber balut problem kapasitas kepemimpinan dan ketidakharmonisan relasi politik.

Perkembangan utang BUMN
Perkembangan utang BUMN

Jadi, masyarakat akan menerima konsekuensi utang yang berat di masa yang akan datang. Akan terjadi komplikasi jika akrobat politik di biarkan, dianggap indah dan dimainkan terus. Energi politik habis untuk akrobat politik seperti ini, bukan untuk solusi kegentingan pandemi dan ekonomi. Akrobat politik presiden tiga periode jika dibiarkan semakin besar ke kuatannya, akan menimbulkan resistensi dan bahkan benturan politik lebih berat. Politik rusak, ekonomi rusak, sehingga seorang Soekarno pun tidak mampu menahan kerusakan entropis tersebut.

Jadi, saya setuju BPK mengingatkan pemerintah, karena tugasnya memang harus begitu.Jangan kemudian kritis malah dinafikan atau bahkan yang kritis diberangus.

Saya juga memberikan sedikit koreksi terhadap utang Indonesia. Utang yang menjadi tanggungan pemerintah bukan hanya di APBN sebesar Rp 6.527 triliun (lihat grafik 1), tetapi juga utang BUMN sebesar Rp 2.143 triliun (Grafik 2). Utang BUMN keuangan sebesar Rp 1.053,18 triliun dan BUMN non-keuangan sebesar Rp 1.089,96 triliu. Jadi, total utang pemerintah pada masa Presiden Joko Widodo sekarang sebesar Rp 8.670 triliun. BUMN juga diminta dan dibebani tugas untuk pembangunan infrastruktur.

Kalau gagal bayar atau bangkrut harus ditanggung APBN, sehingga menjadi bagian dari utang pemerintah. Warisan utang Presiden Jokowi kepada presiden berikutnya bisa lebih Rp 10 ribu triliun.

Apa konsekuensinya jika utang yang berat ini dibiarkan? APBN akan lumpuh terkena beban utang dengan pembayaran bunga dan utang pokok yang sangat besar. APBN bisa menjadi pemicu krisis ekonomi. Kalau 20 tahun lalu, saat krisis 1998 dipicu oleh nilai tu kar, maka sekarang bisa dipicu oleh APBN yang berat digabung dengan krisis pandemi karena penanganan yang salah kaprah sejak awal.

Jadi, gabungan dari kedua faktor itu potensial memicu krisis. Jika dalam jangka pendek ini peningkatan kasus positif Covid-19 tidak bisa ditekan dan Amerika Serikat (AS) jadi menaikkan suku bunganya, maka posisi ekonomi Indonesia akan sangat sulit. Suku bunga utang akan terdorong naik, mesti bersaing sama obligasi AS.

Sementara itu, rasio pajak kita juga masih rendah dan pembiayaan dari obligasi. Kalau tidak bisa bayar dalam jangka pendek, kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia bisa merosot. Jika masih dipercaya, mungkin masih bisa profiling utang, minta penangguhan utang, tetapi itu berarti bunganya berarti kian numpuk.

*) Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), dan Rektor Universitas Paramadina.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com