Menu
Sign in
@ Contact
Search
Nirwono Joga, Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan

Nirwono Joga, Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan

Merawat Asa Hunian Sehat

Jumat, 27 Agustus 2021 | 23:17 WIB
Nirwono Joga *) (redaksi@investor.id)

“Geliat Pemenuhan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam Pemulihan Ekonomi” merupakan tema Hari Perumahan Nasional (Hapernas) yang dirayakan setiap 25 Agustus. Pemenuhan rumah yang layak huni dan sehat merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pemerintah harus menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, te rencana, terpadu, dan berkelanjutan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat membuka kegiatan Hapernas Virtual Expo 2021 secara daring di Jakarta (20/8), menyampaikan bahwa sektor perumahanyang merupakan sebagian dari pembangunan infrastruktur tetap bertahan dan tetap tumbuh menopang perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Masyarakat akan tetap membutuhkan hunianlayak huni, sehat, dan terjangkau sehingga bisa terhindar dari paparan Covid-19. Lalu, langkah apa yang harus dilakukan?

Pertama, perumahan dan kawasan permukiman harus layak huni, aman atau bebas dari ancaman bencana, tangguh mengantisipasi bencana alam dan nonalam, inklusif, serta berkelanjutan. Perumahan dan kawasan permukiman mensya ratkan pemahaman interaksi me nyeluruh antara faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan berdasarkan prinsip ekologis.

Perumahan dan kawasan permukiman dirancang untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan, menyehatkan dan menyejah terakan kualitas hidup, serta mening katkan kualitas lingkungan maupun melestarikan ekosistem kota. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus menyelaraskan antara visi Bangsa Indonesia, menyediakan kebutuhan hunian warga, memenuhi administrasi publik, merupakan industri properti ramah lingkungan, dan menghormati kearifan local.

Selain itu, memadukan ruang terbuka hijau, pertanian dan ruang terbangun serasi selaras alam.

Kedua, perumahan dan kawasan permukiman harus membangun ketahanan ekologis yang meliputi akses layanan air bersih, memasok udara segar, menjamin keselamatan dan keamanan warga, menjamin pasokan air bersih (dan air minum), membangun ketahanan pangan, menyediakan hunian terjangkau dan perumahan sehat, dan memudahkan layanan Pemerintah.

Pun, melindungi masyarakat terhadap bencana alam (badai, banjir, longsor, kekeringan, gempa, tsunami, likuefaksi) dan nonalam (pandemi, kerusuhan sosial, kebakaran). Perumahan dan kawasan permukiman menyelenggarakan sanitasi ekologis yang efisien, efektif, higienis, berteknologi ramah lingkungan untuk mengolah dan mendaur ulang limbah cair dan padat, serta sampah.

Metabolisme industri properti ramah lingkungan dijalankan melalui konservasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Praktik transisi industri properti hijau meliputi penggunaan ulang material dan daur ulang, sistem produksi berkelanjutan, memanfaatkan energi terbarukan, menerapkan bangunan hijau, mengembangkan transportasi hijau, serta didukung perekonomian dan sistem perbankan hijau.

Ketiga, pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merestorasi ekosistem berupa lansekap ekologis yang menyatukan dan menyelaraskan antara struktur terbangun (perumahan, prasarana sarana umum, utilitas) dan ruang terbuka hijau,

Juga menghubungkan infrastruktur jalan dan jembatan, jalan dan jalan laying atau bawah tanah, menghijaukan tepian badan air (sungai, situ-danauembung-waduk, rawa, pantai), serta konservasi keanekaragaman hayati dan habitat satwa liar. Kawasan permukiman menyediakan aksesibilitas kota bagi seluruh warga untuk turut melestarikan sumber daya alam, menghemat energi dan air, memanfaatkan energi terbarukan, mengatasi masalah sampah rumah tangga.

Warga juga berperan aktif menghijaukan kawasan untuk mengurangi polusi udara dan menciptakan iklim mikro permukiman.

Keempat, perumahan dan kawasan permukiman berkelanjut an harus mampu membangun kesadaran ekologis warga. Mereka dibekali literasi pemahaman pemanasan global dan perubahan iklim dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka tergerak menyehatkan bumi, mengambil tanggung jawab aksi iklim, mengubah perilaku konsumtif, serta berkontribusi nyata terhadap perbaikan lingkungan di sekitar perumahan dan permukimannya.

Pemerintah menyediakan kebutuhan dasar berupa hunian sehat, aman, dan terjangkau, akses air bersih dan sanitasi komunal untuk permukiman padat, ketahanan pangan lokal bagi seluruh warga secara adil dan merata. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kesehatan masyarakat, terutama kala dan pascapandemi Covid-19.

Kelima, pemerintah dapat mulai menata perumahan di kawasan pemukiman padat dan kumuh, baik berupa pembangunan rumah baru maupun perbaikan kualitas rumah (bedah rumah swadaya) sebagai bagian dari program padat karya tunai untuk mempercepat pemulihan ekonomi rakyat.

Program padat karya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat berupa perbaikan jalan kampung, pembangunan saluran air/drainase, penyediaan sanitasi dan instalasi pengolahan air limbah komunal, pembangunan tempat pengelolaan samah terpadu 3R (reduce, reuse, recycle) dan bank sampah mandiri.

*) Koordinator Pusat Studi Perkotaan

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com