Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Paulus Mujiran. Foto: youtube

Paulus Mujiran. Foto: youtube

Dinasti Politik dan Korupsi

Minggu, 5 September 2021 | 05:17 WIB
Paulus Mujiran *)

Dinasti politik yang telah berkuasa hampir 20 tahun di Kabupaten Probolinggo, pasangan Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana Sari, akhirnya berujung di balik jeruji besi. Korupsi transaksi jual beli jabatan menyeruak ke publik.

Hasan Aminuddin merupakan bupati Probolinggo dua periode yang kemudian mengantarkan istri keduanya, Puput, menduduki jabatan yang sama pada 2013-2018 dan 2018-2023. Hasan pun dengan mulus terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Politik dinasti adalah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang terkait hubungan keluarga. Politik dinasti lebih identik dengan ke rajaan, sebab kekuasan diwariskan kepada anak, istri atau keluarga dekat. Mesti melalui mekanisme demokrasi atau pemilihan namun segala sesuatunya sudah diatur agar kerabat dekat petahana yang menang. Tren kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional.

Bentuk sistem patrimonial yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis ketimbang merit sistem dan prestasi. Anak dan keluarga masuk institusi yang telah disiapkan partai politik (parpol). Dalam politik demokrasi, politik dinasti harus dihindari karena maraknya politik dinasti menyebabkan proses rekrutmen dan kaderisasi di parpol tidak berjalan bahkan macet.

Menjadikan parpol sebagaimesin politik pada gilirannya menyumbat fungsi ideal parpol sebagai rekrutmen politik. Bahkan jika dinasti politik ini dipelihara ujung-ujungnya adalah korupsi karena tidak ada control kekuasaan. Kekuasaan yang terlalu lama cenderung disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroni.

Contoh di Probolinggo adalah kasus nyata di mana selama hampir 20 tahun kekuasaan di tangan keluarga yang sama untuk melanggengkan kekuasaan. Bahkan ditengarai kini sedang disiapkan anaknya untuk melanjutkan ke estafet berikutnya.

Proses rekrutmen yang mestinya didasari oleh kapabilitas dan kompetensi, namun dalam dinasti politik pola rekrutmen di dasarkan pada popularitas, kekayaan calon dan nama besar keluarga untuk meraih kemenangan. Ini memicu calon instan yang berasal dari pengusaha, anak pejabat, kerabat pejabat, anak elite partai yang merasa bagian dari “darah biru” kekuasaan tanpa melalui kaderisasi.

Jika kader harus merangkak dari bawah mulai dari struktur ranting, cabang, sebaliknya dari dinasti politik bisa langsung menembus elite kekuasaan. Hal itu menyebabkan kader andal parpol yang sudah berjuang lama tersingkirkan dan digantikan oleh kader instan dengan modal po puler dan kekerabatan. Ini menutup kesempatan kader andal dan berkualitas yang sudah lama berjuang dari bawah membesarkan parpol.

Dinasti politik menyebabkan sulit mewujudkan demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang bersih. Fungsi kontrol tidak berjalan efektif sehingga potensi terjadi penyimpangan. Pada kondisi ini partai politik juga kerap pragmatis dalam memilih calon. Pertimbangan yang menyumbang paling banyak, kedekatan dengan elite partai, kerapkali mengabaikan kesempatan kepada kader yang bersih dan kompeten.

Ketika akhirnya terjerat korupsi, partai politiklah yang akhirnya akan menanggung risiko politik. Politik dinasti akan melahirkan, pertama, adanya keinginan dalam diri ataupun keluarga untuk me langgengkan kekuasaan.

Kedua, kelompok terorganisasi karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok.

Ketiga, kolaborasi antara penguasa dan pengusaha untuk menggabungkan kekuatan modal dengan kekuatan politisi. Dan keempat, pembagian tugas antara kekuasaan politik dan kekuasaan modal sehingga mengakibatkan korupsi.

Harapan membatasi politik dinasti sempat hadir dalam UU No 8 tahun 2015 sebagai revisi dari UU No 1 tahun 2015 tentang Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam pasal 7 huruf r disebutkan bahwa calon kepala daerah tidak boleh memiliki kon flik kepentingan dengan petahana.

Di bagian lain penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan konflik kepentingan adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/ atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak dan menantu kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan.

Namun, Mahkamah Konstitusi pada 9 Juli 2015 dalam putusan judicial review memutuskan aturan pembatasan politik dinasti inkonstitusional. Menurut MK, pa sal tersebut merupakan aturan diskriminatif karena membatasi hak politik warga negara. MK juga beranggapan politik dinasti bukan terletak pada aturan pembatasan, melainkan be lum efektifnya pengawasan dalam penyelenggaraan pilkada, khususnya yang melibatkan petahana.

Namun demikian, politik dinasti dapat merusak demokrasi karena menutup akses dan kesempatan bagi warga negara lain untuk memperolah hak politik, terutama hak untuk dipilih.

Juga merusak birokrasi tata kelola pemerintahan suatu daerah. Merusak kaderisasi parpol karena sistem “urut kacang” dari senior-yunior yang membangun dan membesarkan partai dapat terpangkas haknya oleh “bangsawan” partai yakni elite partai.

Pada gilirannya politik dinasti juga membuat orang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Namun hal sebaliknya dapat terjadi bahwa orang yang kompeten tidak terpakai karena alasan bukan keluarga. Cita-cita besar kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. Demokrasi adalah pemerintahan di mana semua warga negara mempunyai hak setara dalam pengambilan keputusan yang mengubah hidup mereka.

Oleh karena itu meski tidak menyalahi undang-undang, politik dinasti bukanlah sistem yang tepat diterapkan di Negara kita. Sebab kita tidak menganut sistem pemerintahan monarkhi yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan. Politik dinasti berpotensi kuat menyuburkan budaya koruptif. Bahkan politik dinasti mengebiri peran masyarakat dalam menentukan dan memilih pemimpin. Sebab politik dinasti mengabaikan rekam jejak, yang pada gilirannya mengebiri masyarakat dalam menentukan pemimpin.

Partai politik juga kerap kurang waspada. Dinasti politik yang su dah lama berkuasa biasanya cenderung korup. Semakin lama berkuasa, celah untuk korupsi di biarkan menganga lebar-lebar. Bukan upaya pencegahan dan pe ngawasan, yang ada adalah memperbanyak kesempatan untuk menghasilkan uang.

Mantan Mendagri Tjahyo Kumolo menjelaskan area abu-abu rawan korupsi antara lain bantuan sosial, rekrutmen jabatan publik, pengadaan barang dan jasa. Namun area itu kerap diabaikan sehingga korupsi jalan terus. Publik memang harus diberitahu bahaya melanggengkan politik dinasti. Sudah banyak contoh politik dinasti menjadi ke sempatan memperkaya diri dan menyalahgunakan kekuasaan. Lemahnya kontrol serta sikap permisif partai politik menyebabkan dinasti politik berkembang dengan suburnya.

Harus ada ketegasan dari sisi regulasi maupun pengawasan masyarakat dengan menolak/tidak memilih calon yang terindikasi produk dinasti politik.

*) Peneliti The Dickstra Syndicate

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN