Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wirawan B Ilyas, Advokat, Akuntan Publik, Dosen Progam Studi Magister Akuntansi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Alumnus Universitas Indonesia, Jakarta.

Wirawan B Ilyas, Advokat, Akuntan Publik, Dosen Progam Studi Magister Akuntansi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Alumnus Universitas Indonesia, Jakarta.

Perppu Kepailitan di Masa Pandemi, Perlukah?

Kamis, 16 September 2021 | 14:46 WIB
irawan B. Ilyas *)

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakornas Apindo ke-31, Selasa 24 Agustus 2021, mengatakan terdapat 480 kasus pengajuan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta dan lainnya. Jumlah tersebut diperkirakan cenderung meningkat, mengingat berbagai kesulitan keuangan yang melilit perusahaan terjadi saat ini. Keadaan ini menimbulkan dilemma dan isyarat perlunya keseimbangan hukum menilai kepailitan dan PKPU.

Pandemi Covid-19 yang sudah merepotkan perekonomian nasional dan tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir, mestinya segera dilakukan mekanisme hukum proses kepailitan serta PKPU di luar kelaziman yang ada. Ekonomi tumbuh hanya jika ada ragam usaha yang dijalankan dengan bijak dan berkelanjutan (going concern).

Perlu diingat bahwa kehidupan ekonomi tidak boleh berhenti, harus berjalan terus sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Langkah penuntasan persoalan ekonomi melalui kepailitan serta PKPU sesuai UU, pada sisi hokum adalah satu kepastian. Tetapi pada sisi ekonomi menjadi tidak bijak. Karenanya, pemerintah dituntut berpikir pada tataran kebijakan yang bijaksana supaya ekonomi terus berjalan.

Kondisi Abnormal

Tenarnya lembaga kepailitan terjadi saat krisis moneter mendera Indonesia pada tahun 1998, yang memicu melonjaknya utang korporasi secara signifikan sebagai imbas melemahnya kurs mata uang rupiah, khususnya terhadap dolar AS. Ketidakmampuan membayar utang oleh perusahaan menjadi masalah krusial yang harus dicari penyelesaiannya menurut hukum.

Terbitnya UU Kepailitan No 4/1998 seakan menjadi langkah tepat menuntaskan persoalan yang ada saat itu. Sekalipun UU telah diubah dengan UU No 37/2004, tampaknya belum dapat memberi keseimbangan antara kepastian dan kelangsungan pertumbuhan usaha serta ekonomi.

Pandemi Covid-19 saat ini menjadi faktor abnormal yang tidak pernah dapat diduga oleh penyusun UU. Itu sebabnya, persoalan yang disebutkan Airlangga Hartarto menjadi pembelajaran penting bagi kita untuk berpikir ulang melakukan langkah kepailitan dan PKPU. Jika kepailitan yang dijalankan, ekonomi semakin han cur.

Sedangkan jika PKPU dijalankan, moral hazard seakan ‘dibenarkan’ di satu sisi dan di lain sisi memang dibutuhkan sebagai sarana restrukturisasi utang bagi perusahaan secara hukum. Kepailitan yang terjadi tahun 1998 cenderung pada keadaan utang yang sangat besar. Struktur utang terhadap ekuitas perusahaan sudah tidak sehat lagi, begitu juga terhadap aset lancar.

Solusi hukumnya melalui jalur Pengadilan Niaga, yakni dengan PKPU pendekatan negoisasi utang berlandasan musyawarah atas dasar perjanjian bersifat perdata antara lain berupa pemotongan utang, penundaan waktu pembayaran dan penghapusan bunga, konversi utang menjadi ekuitas yang tunduk pada hukum perjanjian.

Prinsip hukum PKPU esensinya memberi kelonggaran kepada debitur supaya tetap dapat melanjutkan usaha. Artinya, sekalipun terjadi keadaan abnormal (dolar AS naik ataupun ada pan demi saat ini) secara filosofis, keseimbangan hokum dengan ekonomi tetap terjaga, yaitu keberlangsungan usaha tetap terjaga dan utang dapat diselesaikan.

Langkah mempailitkan usaha menurut penulis adalah tidak bijak. Sekalipun hukum menilai langkah pailit menjadi tujuan kepastian, hakikinya hukum tidak bertujuan tunggal. Hukum harus dilihat pada konteks luas, konteks keseimbangan yang hidup di masyarakat. Hukum untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum.

Pertanyaan pokoknya, bagaimana menilai UU Kepailitan di masa pandemi ini? Seperti diketahui bersama bahwa tidak ada seorangpun dapat memastikan kapan pandemi berakhir. Pandemi telah menimbulkan dampak terhadap perusahaan berupa tekanan keuangan (financial distress) pada dua aspek sekaligus, yakni likuiditas (kemampuan membayar utang), dan profitabilitas (kemampuan menghasilkan laba).

Di sisi lain UU mengatur bahwa utang wajib dilunasi melalui mekanisme hukum berupa upaya gugatan perdata secara individu atau gugatan kepailitan secara kolektif di Pengadilan Niaga. Inilah kecenderungan hukum yang kerap ditempuh melalui gugatan kepailitan, seperti yang diung kapkan Airlangga Hartarto.

Solusi Hukum

Hingga saat ini, UU Kepailitan seakan menjadi satu-satunya langkah menuntaskan persoalan terhadap kondisi perusahaan aki bat pandemi yang ada. Untuk itu, kita patut merenungkan langkah bijak mencari solusi hukum atas keadaan yang diungkapkan Menko Airlangga Hartarto.

Melakukan restrukturisasi utang bagi debitur dengan syaratsyarat supaya tidak menimbulkan moral hazard dan tidak merugikan kreditur, patut menjadi pemi kiran bersama. Asas keseimbangan ini perlu dikedepankan untuk kebaikan bersama demi menyelamatkan ekonomi nasional di masa yang abnormal saat ini.

Penulis tetap meyakini keberlanjutan usaha adalah tesis sederhana dan sekaligus langkah terbaik sebagai solusi hukum ketimbang melakukan pailit. Langkah hukum pailit kerap dimaknai sebagai mencabut nyawa perusahaan yang pada ujungnya berdampak negatif pada ekonomi secara luas (makro). Andaikan pandemi berakhir, tetap butuh waktu lama untuk melakukan pemulihan (recovery), karena pandemi menyisakan luka yang amat dalam.

Solusi hukum secara lebih luas patut melihat ajaran Jhering yang menekankan pada hukum sebagai fusi kepentingan. Dijelaskan Jhe ring (filsuf Jerman, 1818 – 1892) bahwa hukum merupakan tatanan hidup bersama sesuai ke pentingan nasional. Teorinya berbasis pada ide manfaat yang juga ditekankan Bentham tentang manusia sebagai ‘pemburu kebahagiaan’.

Tentu kita setuju dengan pandangan Jhering, entah negara, masyarakat maupun individu memiliki tujuan sama yakni memburu manfaat. Bahkan Jhering mengintrodusir teori kesesuaian tujuan sebagai jawaban yang dapat diusahakan lewat hukum, perdagangan, negara dan masyarakat. Keseluruhannya merupakan penyatuan kepentingan untuk tujuan sama, yakni kemanfaatan.

Lagi-lagi pertanyaannya, perlukah menerbitkan perppu kepailitan akibat pandemi yang terjadi? Dalam ingatan penulis, saat pandemi muncul, terbit Perppu 1/2020 (sudah menjadi UU No 2/2020) mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Boleh saja Perppu 1/2020 menjadi cara berpikir pada tataranke pentingan mendesak menerbitkan perppu kepailitan. Solusi hukum demikian tetap mengacu pada landasan lima prinsip hokum perppu, yakni (i) prinsip keseimbangan; (ii) prinsip kelangsungan usaha; (iii) prinsip keadilan; (iv) prinsip kepastian; dan (v) prinsip kemanfaatan.

Simpulan

Indonesia tumbuh dan Indonesia tangguh hanya tercipta dengan kehidupan bisnis yang semakin tumbuh dan berdiri tangguh tanpa perlu menyalahkan kondisi pandemi.

Justru kondisi pandemic menuntut kita semua berpikir cerdas dan bukan hanya mengeluh. Hukum mesti dapat meng-cover, merespons keadaan pandemi dengan cepat. Hakiki hukum sesungguhnya untuk kehidupan masyarakat agar bahagia, maju di segala lini ke hidupan, bukan sekadar pasal demi pasal. Kecepatan dan ketepat an bertindak merupakan kata kunci dalam situasi kondisi uncertainty sebagai imbas Covid-19 yang sangat dibutuhkan dunia usaha. Solusi hukum adalah solusi berpikir bijak dan benar, bukan berpikir pada tataran normatif UU Kepailitan yang sudah ada.

*) Akuntan Forensik, Praktisi Pajak, Advokat, Senior Partner TIMES Law Firm, Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dan Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN