Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Antonius Benny Susetyo, Staf Khusus Ketua Dewan
Pengarah BPIP

Antonius Benny Susetyo, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP

Pinjaman Online Ilegal Lukai Keadilan Publik

Minggu, 26 September 2021 | 05:10 WIB
Antonius Benny Susetyo *)

Berutang atau meminjam sejumlah uang kepada penyedia dana, banyak menjadi solusi instan yang dipilih orang ketika menghadapi sebuah kebutuhan, terutama kebutuhan yang sifatnya mendesak dan tanpa ada kesiapan finansial.

Pada era internet saat ini, kanal pinjaman semakin banyak tersedia. Bila dahulu, kita hanya mengenal bank, lembaga pembiayaan (multifinance), dan koperasi.

Kini kita mengenal peer to peer (P2P) lending, fintech lender, fintech aggregator, sampai rentenir online. P2P lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang berperan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dalam praktiknya, P2P lending merupakan praktik meminjam dan memberikan pinjaman secara online melalui sebuah wadah yang disebut marketplace. Sedangkan fintech aggregator adalah perusahaan teknologi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan perusahaan fintech aggregator sebagai Inovasi Keuangan Digital (IKD).

Bunga Sangat Tinggi

Salah satu hal yang perlu kita waspadai adalah kehadiran rentenir online. Mereka memiliki ciri umum, yaitu memberikan pin jaman dengan bunga sangat tinggi nyaris tidak masuk akal. Makanya di Indonesia, rentenir diibaratkan sebagai lintah darat yang sifatnya menghisap darah. Rentenir saat ini juga ba nyak yang menyodorkan pinjaman bunga tinggi melalui jaringan online.

Inilah yang disebut rentenir online ilegal karena tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini seperti kasus yang baru saja terjadi dan menjadi pemberitaan di media masa nasional. Guru honorer di Semarang, Jawa Tengah harus berurusan dengan pinjaman online sebesar Rp 3 juta yang berbunga ratusan juta rupiah.

Bunga pinjaman sangat mahal ini adalah ciri utama rentenir atau shark loan. Mereka mematok biaya pinjaman atau bunga di luar batas kewajaran. Misalnya, 1% per hari, bahkan ada yang mematok bunga 1% tiap 12 jam. Mereka berani memasang bunga tinggi karena iming-iming persyaratan mudah dan pencairan dana pinjaman nan cepat.

Hal lain yang menjadi pemikat adalah syarat mudah dan cair cepat seperti disinggung di atas, para lintah darat memberi bunga sangat tinggi karena memberi iming-iming kecepatan pencairan dana dan kemudahan persyaratan mendapatkan pinjaman.

Cukup memberi fotokopi identitas dan foto diri, misalnya. Aturan bunga dibuat sesu kanya, ketika si peminjam gagal membayar pinjaman, katakanlah sampai 2 bulan, si lintah darat bisa saja mewajibkan si peminjam membayar bunga hingga tiga kali lipat. Bunga yang terus menerus menjerat ini terus menghisap si peminjam sampai nilai utang jadi membengkak luar biasa besar.

Bila kredit macet, mereka menawarkan utang baru. Inilah ciri berikutnya, ketika ada pinjaman yang macet, si lintah darat biasanya tak segan menawarkan utang baru untuk menutup utang lama. Si rentenir bisa bekerja sama dengan lintah darat lain untuk menggarap si korban peminjam ini. Rentenir tidak segan memakai cara kasar ketika pembayaran utang mulai terhambat, si lintah darat tak segan berbuat kasar saat menagih pembayaran utang. Rentenir online memakai jasa debt collector agar si peminjam takut sehingga mau tidak mau akan membayar utangnya.

Pinjaman online ilegal sejatinya bertentangan dengan nilainilai Pancasila. Hal ini karena nilai Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya memperlakukan ma nusia sebagai martabat yang tidak boleh diinjak martabatnya oleh sesama. Teror, intimidasi, dan ancaman lainnya tidak sesuai dengan asas keadilan.

Dengan bunga yang tidak masuk akal dan di luar kewajaran, ini berarti rasa keadilan public di lukai.

*) Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN