Menu
Sign in
@ Contact
Search
Nirwono Joga, Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan

Nirwono Joga, Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan

Adaptasi Kota Hijau

Sabtu, 30 Oktober 2021 | 23:34 WIB
Nirwono Joga *) (redaksi@investor.id)

Adapting Cities for Climate Resilience” ialah tema perayaan Hari Kota Dunia (HKD) tahun ini, yang dirayakan setiap 31 Oktober, sesuai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor A/RES/68/239 pada 2013. HKD bertujuan membangun kesadaran publik untuk membangun kota yang lebih baik demi kehidupan yang lebih baik.

Fenomena pemanasan global dan perubahan iklim berdampak serius pada kehidupan kota dan kita.

Di kala pandemi Covid-19, kota-kota dunia dihadapkan pada tantangan berbagai ancaman bencana badai, banjir, dan longsor di musim hujan; kebakaran hutan, kekeringan dan gagal panen, kri sis air bersih di musim kemarau; serta gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi. Keprihatinan ini membuat PBB mendorong kota-kota dunia segera melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan ikim sebagai tema HKD.

Sebagai respons terhadap isu perubahan iklim, Badan Perencanaan dan Pemba ngunan Nasional (Bappenas) mencanangkan empat misi untuk mewujudkan kota Indonesia pada 2045. Pemerintah mendorong sistem perkotaan nasional yang seimbang, menyejahterakan, dan berkeadilan; mewujudkan kota layak huni, inklusif dan berbudaya; mewujudkan kota yang maju dan menyejahterakan; mewujudkan kota hijau dan tangguh; serta mendorong tata kelola perkotaan yang transparan dan akuntabel. Lalu, langkah apa yang harus dilakukan?

Pertama, perencanaan pembangunan kota sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) pada Tujuan 11 yakni kota harus inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dokumen pe rencanaan kota berupa rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang dan per atur an zonasi (RDTRPZ), rencana tata ba ngunan dan lingkungan (RTBL), hingga panduan rancang kota (PRK) harus berlandaskan konsep berwawasan lingkungan (green planning and design).

Selanjutnya, dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), serta rencana kerja perangkat daerah (RKPD). Sehingga satuan perangkat daerah (SKPD) dapat melaksanakan program kerja dinas sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing SKPD.

Kedua, untuk memitigasi perubahan iklim, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap kota wajib menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) (green open space) minimal 30% dari total luas wilayah kota, untuk menjaga keseimbangan ekosistem kota. RTH berfungsi sebagai paru-paru kota untuk menyerap gas emisi karbon, memproduksi oksigen, meredam pulau-pulau panas kota (urban heat island), serta menciptakan iklim mikro kota.

RTH sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air berfungsi melestarikan situ/danau/ embung/waduk/SDEW (ruang terbuka biru), meresapkan air ke dalam tanah (cadangan air tanah), mengendalikan banjir dan longsor, serta menjadi habitat satwa liar. Pemerintah harus mengonservasi RTH dari hulu ke hilir berupa hutan lindung di sumber air kawasan pegunungan, hutan kota di kawasan perkotaan, hingga hutan mangrove benteng alami kawasan pantai.

Ketiga, kota harus membangun ketahanan air, menjamin ketersediaan air bersih bagi warga, baik secara kuantitas, kualitas, dan kontinuitas (green water). Pemerintah harus membangun jaringan perpipaan air bersih ke seluruh penjuru kota. Kualitas air harus terjaga bersih, bening, tidak tercemar, dan tidak berbau. Kuantitas air harus mampu mencukupi seluruh kebutuhan konsumen masyarakat hingga industri.

Kontinuitas pasokan air harus tetap mengalir lancar sepanjang tahun. Jika itu semua terpenuhi, pemerintah dapat menghentikan pengambilan air tanah oleh masyarakat. Pemerintah harus melindungi dan mengoptimalkan potensi sumber air permukaan (sungai, SDEW), air hujan (sumur resapan, waduk/kolam penampung), air olahan (instalasi pengolahan air limbah/IPAL berteknologi modern), air laut (desalinasi teknologi ramah lingkungan).

Keempat, kota mengembangkan transportasi berkelanjutan (green transportation) yang terintegrasi dengan kawasan terpadu berbasis transportasi di simpulsimpul transportasi massal (terminal, halte, stasiun). Kawasan terpadu dilengkapi hunian vertikal, pusat perbelanjaan/pasar, fasilitas pendidikan/pelatihan, jalur sepeda dan trotoar. Gedung dibangun dengan persyaratan bangunan hijau (green building), hemat energi dan pemanfaatan energi terbarukan (green energy), serta sistem pengolahan sampah dan limbah ramah lingkungan (green waste).

Kelima, peranan masyarakat yang tergabung dalam berbagai komunitas hijau (green community) sangat membantu mempercepat adaptasi dan transformasi pembangunan kota hijau dalam memitigasi perubahan iklim. Komunitas dari berbagai latar be lakang peminatan telah lama bergiat mengampanyekan dan menerapkannya. Mereka aktif bersepeda, berkebun, bertaman, bertransportasi umum, meng olah sampah, memanfaatkan ener gi terbarukan, hingga bijak hemat air, demi kota yang lebih hijau dalam mengatasi perubahan iklim.

*) Koordinator Pusat Studi Perkotaan

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com