Menu
Sign in
@ Contact
Search
Nirwono Joga, Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan

Nirwono Joga, Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan

Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana

Minggu, 14 November 2021 | 06:07 WIB
Nirwono Joga *) (redaksi@investor.id)

Masyarakat Indonesia memperingati Hari Tata Ruang Nasional (Hantaru) setiap 8 November. Tema tahun ini ialah “Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan yang Profesional”.

Tujuan Hantaru adalah mewujudkan ruang Nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan pentingnya ke terpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antarpemangku kepenting an, serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang di masyarakat. Penataan ruang berfungsi menjaga keharmonisan ruang untuk berbagai aktivitas manusia agar fungsi masing-masing kawasan terjaga baik.

Peringatan Hantaru merupakan upaya untuk terus membangun dan meningkatkan kesadaran serta peran seluruh pihak. Terkhusus, pemerintah mendorong pelaksanaan kebijakan penataan ruang yang berkeadilan, berketahanan, dan berkelanjutan.

Sebagai negeri yang rawan risiko bencana, penataan ruang berperan penting untuk mengantisipasi dan memitigasi bencana, selaras Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bencana alam di Indonesia (per 31 Oktober 2021) sebanyak 2.208 kejadian.

Dari jumlah itu, 894 kejadian (40,48%) merupakan bencana banjir, yang diperkirakan meningkat tajam seiring memasuki musim penghujan di Tanah Air (BNPB, 2021). Lalu, apa yang harus dilakukan?

Pertama, salah satu elemen penting dalam kegiatan mitigasi bencana adalah penyiapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) kota/kabupaten berdimensi mitigasi bencana. RTRW dan RDTR harus memuat unsur rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang evakuasi bencana.

Penanggulangan bencana yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko tim bulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Prinsip penanggulangan bencana mencakup cepat dan tepat; prioritas; koordinasi dan keterpaduan; berdaya guna dan berhasil guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan; pemberdayaan; nondiskriminatif; dan nonproletisi.

Kedua, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2024 menugaskan pemerintah daerah menetapkan kembali arah pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana selaras dengan penataan ruang. Pembangunan sistem peringatan dini, mitigasi bencana, penanganan darurat, dan pemulihan pascabencana dilakukan sistematis, terpadu, dan mudah dilaksanakan.

Kepala daerah harus memiliki kesadaran terhadap risiko bencana. Ketegasan pengendalian tata ruang sangat dibutuhkan untuk menerapkan rencana tata ruang wilayah berbasis risiko bencana. Pembangunan risiko bencana dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis pemerintah daerah, rencana kerja perangkat daerah, serta rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ketiga, pemerintah daerah harus mengevaluasi atau merevisi serta menyelaraskan RTRW dan RDTR terhadap Peta Rawan Bencana (Bappenas-BNPB, 2017). Evaluasi difokuskan pada kawasan padat perumahan dan bangunan yang masuk zona merah risiko tinggi bencana.

Potensi bencana di setiap daerah berbeda sehingga langkah pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Tantangan lain ialah keterbatasan ketersediaan lahan (relokasi permukiman), kesadaran dan kesediaan warga berpindah, serta dukungan sumber pendanaan.

Keempat, pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat yang berada di zona merah bencana. Pemerintah harus berani berkata tidak pada masyarakat daripada bencana kembali menelan korban banyak. Keseriusan pemerintah diwujudkan dengan menyediakan lahan dan merelokasi permukiman dari zona rentan bencana.

Pemerintah daerah harus melarang kawasan rawan bencana untuk bangunan dan permukiman. Solusinya, pemerintah menyediakan cadangan lahan untuk lokasi pengungsian, hunian sementara, hingga hunian tetap agar penanganan pascabencana bisa lebih cepat. Relokasi harus mempertimbangkan dengan cermat kompleksitas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Kelima, pemerintah daerah menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan dan panduan rancang kota/kawasan perkotaan aman bencana. Permukiman dan kantor pemerintahan dikembangkan ke kawasan aman bencana.

Pemerintah menata ulang kota, melakukan konsolidasi lahan, dan merekonstruksi infrastruktur kota. Di permukiman dan pusat per kotaan dikembangkan jalan (jalur evakuasi) dilengkapi rambu, marka, sirene peringatan dini (alat peringatan tradisional seperti kentongan atau pengeras suara tempat ibadah). Ruang terbuka hijau (taman/lapangan olah raga) diperbanyak dan dirancang lebih matang sebagai tempat evakuasi bencana dan posko pengungsian yang dilengkapi fasilitas pembangkit listrik mandiri bertenaga surya, ketersediaan telepon satelit, pompa hidran, sanitasi dan sarana air bersih.

*) Koordinator Pusat Studi Perkotaan

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com