Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Muhammad Syarif Hidayatullah, Senior Policy Analyst di Indonesia Services Dialogue (ISD

Muhammad Syarif Hidayatullah, Senior Policy Analyst di Indonesia Services Dialogue (ISD

Mimpi Raksasa Digital

Senin, 6 Desember 2021 | 23:49 WIB
Muhammad Syarif Hidayatullah *)

“Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah Tiongkok dan India,” tutur Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada acara OJK Virtual Innovation Day 2021. Terdapat tiga kata menarik pada kalimat tersebut, yaitu “kawal”, “cepat”, dan “tepat”.

Tiga kata tersebut menjadi prasyarat agar Indonesia menjadi raksasa digital. Pertanyaannya adalah kenapa ekonomi digital harus dikawal? Kenapa harus secara cepat? Lalu, seperti apa itu yang tepat?

Tahun 2020 menjadi momentum besar untuk ekosistem ekonomi digital, karena diperkirakan terjadi pertambahan 21 juta konsumen digital baru di Indonesia selama pandemi (Google, Temasek, Bain&Company, 2021).

Diperkirakan ekonomi internet Indonesia tahun 2021 mencapai US$ 70 miliar. Contoh lainnya, rata-rata konsumsi per bulan dari konsumen di platform Tokopedia meningkat sebesar 71% dibanding masa sebelum pandemic (LPEM UI, 2021).

Lebih lanjut, kehadiran ekonomi digital juga menjadi penolong di saat pandemi. Diperkirakan 32% dari pelaku usaha Indonesia menggunakan platform digital untuk mendorong penjualan selama pandemic berlangsung, di mana pelaku usaha yang melakukan digitalisasi mendapatkan penghasilan 8% lebih tinggi dibanding yang tidak (Prospera, 2021).

Lebih lanjut pendapapatan usaha skala menengah  yang menggunakan platform di gital lebih besar 18% di banding yang tidak menggunakan.

Di sisi lain, ekonomi digital berpotensi menciptakan apa yang disebut sebagai kegagalan pasar. Berdasarkan Ofcom (2019) terdapat empat kegagalan pasar dalam ekosistem ekonomi digital, yaitu market power, barriers to switching, information asymmetry, behaviour biases.

Sedangkan Dutch-Brown et.al (2017) menggarisbawahi sejumlah isu seperti eksternalitas dari pengumpulan data dan biaya tran saksi dalam pertukaran data. Artinya, ekosistem ekonomi digi tal rentan akan isu seperti monopoli,privasi, keamanan siber, hingga hak cipta.

Selain itu, saat ini masih terjadi ketimpangan digital dan dampak teknologi digital terhadap lingkungan. Penetrasi Internet di perkotaan sekitar 72%, sedangkan di perdesaan 48%. Berdasarkan Podes (2018), terdapat 6.759 desa belum memiliki akses sinyal telekomunikasi, dan ada 6.961 desa tidak memiliki akses in ternet, serta 43% dari siswa memiliki tingkat melek digital yang rendah. Hal ini membuat ha nya sebagian penduduk yang benar-benar menikmati “kue” ekonomi digital.

Adanya berbagai kegagalan pasar dan ketimpangan tersebut membuat kata “kawal” dalam pidato Presiden Joko Widodo menjadi sangat relevan. Peran pemerintah, dalam menciptakan regulasi dan berbagai aturan main, menjadi sangat penting untuk memastikan ekosistem digital memberikan keuntungan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata berikutnya dalam pidato tersebut adalah “cepat”. Kawal dengan cepat menjadi sangat penting mengingat perkembangan ekonomi digital yang sangat masif dalam tempo singkat dengan berbagai inovasinya. Kata terakhir adalah “tepat”.

Mengawal kebijakan dengan cepat tentu tidak cukup, sebuah kebijakan itu harus tepat. Ketika kebijakan tidak tepat, berpotensi terjadi mismatch, kebijakan akan sulit dijalankan oleh pelaku usaha atau meningkatkan compliance cost, yang pada akhirnya dapat mengurangi potensi dari ekonomi digital.

Untuk merancang kebijakan yang tepat terdapat dua hal yang harus menjadi perhatian. Pertama, perlunya menghindari pola kebijakan “one size fits all”, karena pada dasarnya ekonomi digital terdiri atas berbagai model bisnis, yang menjalankan fungsi ekonomi yang berbeda.

Kedua, kebijakan perlu memperhatikan kapasitas dari pelaku ekonomi digital. Terdapat ribuan perusahaan bergerak di ekonomi digital di Indonesia, di mana sebagian besar memiliki skala yang masih relatif kecil. Sebagian besar perusahaan rintisan digital Indonesia 85%-nya memiliki modal awal di bawah Rp 100 juta (Bekraf, 2018).

Urgensi RUU PDP

Trust” menjadi kata kunci dalam pengembangan ekosistem ekonomi digital. Kepercayaan antara konsumen dan platform menjadi landasan terjadinya inovasi maupun transaksi di dalame kosistem. Salah satu isu yang kini mengganggu trust adalah terkait perlindungan data pribadi.

Kasus kebocoran data pribadi semakin marak terjadi. Tahun 2021, terdapat 279 juta data penggunaBPJS Kesehatan mengalami kebocoran, data pribadi tersebutdijual di forum online dengan harga Rp 70 juta.

Dampak kebocoran data tidak hanya dirasakan pemilik data, tetapi juga oleh produsen sebagai pengendali data pribadi. Berdasarkan analisis IBM, rata-rata biaya dari kebocoran data yang ditanggung perusahaan sebesarUS$ 3,92 juta, dengan rata-rata 25.575 data yang bocor setiap kalinya.

Indonesia saat ini sedang menyusun Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Adanya UU PDP da pat menjadi payung dari 34 aturan yang telah ada. RUU PDP mengatur setidaknya enam hal utama, yaitu definisi data pribadi, hak pemilik data, mekanisme persetujuan, kewajiban dari pengendali dan prosesor data, sanksi, dan kelembagaan.

Guna mendukung perkembangan ekosistem ekonomi digital, kebijakan perlindungan data pribadi perlu disusun secara optimal. Terdapat sejumlah catatan  penting yang masih perlu dibahas secara seksama pada draf yang ada saat ini. Catat an pertama, mekanisme auto-profiling. Secara definisi, auto-profiling adalah penggunaan data untuk mendapatkan sejumlah aspek spesifik dari seorang individual, seperti tipe, perilaku, ataupun hobi.

Apabila dipadukan dengan teknologi artificial intelligence (AI), auto-profiling akan memberikan dampak besar pada ber bagai industri. Contohnya, dalam hal customer engagement. Berdasarkan riset Accenture (2021), penggunaan automatic profiling dan AI dapat meningkatkan 30% kecepatan pelayanan dan 20% kepuasan pelanggan.

Selain itu dengan adanya compliance analytics dan predictive crime probability analytics sebuah perusahaan dapat meningkatkan 50% identifikasi kecurangan kartu kredit.

Dengan berbagai hal positif yang dibawa automatic profiling, maka pengaturannya perlu dilakukan secara optimal. Sejumlah pasal pada RUU seperti aturan terkait automatic profiling (pasal 10), apabila tidak disusun dengan hati-hati berpotensi berdampak negatif ke depannya. Yakni berpotensi menghilangkan sejumlah keuntungan dari teknologi digital, seperti keputusan otomatis untuk mencegah penipuan, keamanan, fasilitasi kontrak, termasuk mendapatkan rekomendasi dan pelayanan gratis.

Catatan kedua, kewajiban pengendali data. Perlu dipertimbangkan potensi membengkaknya biaya kepatuhan. Apabila dilaksanakan, RUU PDP berpotensi membebankan 17 kewajiban kepada pengendali data, beberapa di antaranya harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-7 hari penyelesaian, bandingkan dengan General Data Protection  Regulation (aturan perlindungan data Uni Eropa) yang masih memberikan waktu 30-60 hari.

Contohnya adalah jangka waktu penghentian pemrosesan dalam hal pemilik data pribadi menarik kembali persetujuan, diminta paling lambat 3x24 jam sejak permintaan. Padahal apabila mengacu pada GDPR, proses tersebut diberikan waktu hingga 3 bulan.

Untuk dapat menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut membutuhkan investasi tambahan yang tidak sedikit. Berdasarkan survei terhadap perusahaan terdampak GDPR di Amerika Serikat, total compliance cost dapat mencapai US$ 3 miliar. Survei tersebut menunjukkan bahwa 40% responden menyatakan bahwa perusahaannya telah mengeluarkan biaya lebih dari US$ 10 juta untuk bisa mematuhi GDPR.

Catatan ketiga, mekanisme persetujuan (consent). Pasal 19 hanya menerima persetujuan eksplisit dan mengecualikan pemberlakuan bentuk persetujuan lain, se perti “dianggap setuju” atau “persetujuan tersirat”.

Jika persetujuan eksplisit dipersyaratkan untuk semua pemrosesan data pribadi, hal ini akan berdampak pada ketidakefisienan dalam pemrosesan data, seper ti pe mrosesan pembayaran menggunakan kartu kredit. Orang yang berniat jahat akan menolak persetujuan untuk memproses investigasi konsen.

Selain itu, ada banyak yurisdiksi lain yang tidak mengharuskan persetujuan eksplisit untuk memproses data pribadi, seperti, Singapura, Australia, Hong Kong.

Catatan keempat, kewajiban verifikasi. Pasal 35 mewajibkan pengontrol data untuk “menjamin keakuratan, kelengkapan, dan konsistensi” data pribadi. RUU ini mewajibkan pengendali data melakukan “verifikasi”. Persyaratan ini tidak mungkin dipenuhi karena tidak ada cara bagi pengendali data untuk dapat memastikan bahwa data pribadi yang mereka kumpulkan 100% akurat, lengkap, dan konsisten.

Untuk melakukan verifikasi maka pengendali data justru terpaksa mengumpulkan lebih banyak data. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip minimisasi data OECD.

Dengan adanya kebijakan yang tepat, maka potensi ekonomi digital Indonesia dapat terus berkembang. Dengan begitu, maka mimpi Indonesia menjadi raksasa digital dapat menjadi kenyataan.

*)Senior Policy Analyst di Indonesia Services Dialogue (ISD).

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN