Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Achmad Deni Daruri

Achmad Deni Daruri

Strategi Kompetisi Antarnegara Sawit

Rabu, 8 Desember 2021 | 12:06 WIB
Achmad Deni Daruri *)

Eksplorasi mengapa negara lain sering kali membuat pemberitaan negatif terhadap palm oil Indonesia, bahkan menolak palm oil Indonesia, merupakan kondisi yang harus disikapi secara hati-hati. Untuk itu, sejarah menjadi penting dan negara produsen sawit seperti Indonesia dan Malaysia harus berani menguji konsistensi peraturan di negara yang melarang impor sawit tersebut.

Penyikapan seperti demikian selayaknya dilakukan mengingat kompetisi antarnegara juga penting untuk diperhatikan, baik kompetisi antara sesama produsen palm oil maupun kompetisi antara produsen palm oil dan produsen minyak nabati lainnya.

Jika dihitung mundur, serangan pemberitaan negatif terhadap palm oil Indonesia, bahkan menolak palm oil Indonesia, itu telah terjadi lama sekali dan melibatkan jaringan dunia yang juga sangat formal. Laporan pada 1 Januari 2007 dari sebuah organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengatakan, produksi minyak sawit sebagai penyebab utama deforestasi di Indonesia, di mana pembalakan liar dan penanaman kelapa sawit lazim terjadi di 37 dari 41 taman nasional.

Sepuluh tahun kemudian, pada April 2017 Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi untuk menghapuskan dan melarang penggunaan bahan bakar hayati (biofuel) yang terbuat dari minyak sawit. Dua tahun setelah itu, tahun 2019 Eropa menerbitkan Delegated Regulation yang merupakan turunan dari Renewable Energy Directive II (RED II), di mana kelapa sawit dianggap sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan (deforestasi) atau indirect land-use change (ILUC).

Masih pada tahun yang sama, Komisi Uni Eropa mempublikasikan Jurnal Uni Eropa, yang di dalamnya disebutkan bahwa impor biodiesel bersubsidi dari Indonesia telah mengancam kerugian material pada industri Uni Eropa. Akibatnya, pemerintah UE berencana mengenakan bea masuk terhadap biodiesel domestik.

Ilustrasi
Ilustrasi

Di pihak lain, Eropa menggunakan rapeseed dan kedelai sebagai pengganti minyak nabati yang berasal dari sawit. Minyak nabati kedelai ini dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan makanan ringan, kosmetik, sabun, dan banyak lagi produk lainnya.

Padahal, tanaman kedelai sebagai pengganti minyak nabati sawit memerlukan lahan yang jauh lebih luas dari lahan sawit untuk menghasilkan minyak nabati kedelai yang setara dengan minyak nabati sawit. Jika diperbandingkan produktivitas minyaknya (ton/hektare/tahun), masing-masing adalah kelapa sawit 4.27, rapeseed 0.69, bunga matahari 0.52, kacang tanah 0.45, kedelai 0.45, kelapa 0.34, dan kapas 0.19.

Jelas bahwa produktivitas sawit yang paling tinggi dari sisi penggunaan lahan. Artinya, Uni Eropa paham bahwa produktivitas sawit tertinggi di antara minyak nabati. Uni Eropa melihat dari sisi indirect land-use change, sementara itu juga harus diingat bahwa Uni Eropa menganakemaskan rapeseed.

Jika Indonesia ingin menghancurkan pasar kedelai dan rapeseed dan sumber minyak nabati lainnya yang non sawit, strateginya sangat mudah sekali. Tanam saja tumbuhan minyak nabati non sawit dengan pendekatan indirect land-use change. Kemudian, ekspor kedelai dan rapeseed itu ke Uni Eropa!

Mereka pasti akan menerbitkan aturan baru yang menentang impor kedelai dan rapeseed sebagai sumber dari biofuel nabati. Sebab, peraturan perdagangan internasional harus konsisten.

Tanaman kedelai dan rapeseed juga dapat ditanam di perkebunan kelapa sawit yang selama ini dianggap melanggar lingkungan hidup.

Langkah selanjutnya adalah diperlukan keberanian pemerintah Indonesia untuk mulai dari sekarang memindahkan tanaman sawit yang berada di lahan tersebut dari sawit yang muncul akibat indirect land-use change dan menghutankan kembali daerah tersebut. Pemerintah Indonesia dapat meminta kembali lahan-lahan yang menurut Uni Eropa melakukan deforestasi dari produsen sawit, baik yang swasta maupun bukan swsata.

Inilah strategi yang paling utama untuk mematahkan hambatan impor Uni Eropa akan sawit dari Indonesia dengan menjalankan kedua strategi tersebut secara serentak.

Pemerintah dapat menerbitkan green bond untuk dana menghutankan kembali wilayah-wilayah yang dianggap Uni Eropa bagian dari deforestasi. Green bond tersebut dijual ke Uni Eropa sebagai konsekuensi bahwa Uni Eropa telah menampung hasil sawit yang berasal dari wilayah deforestasi tersebut selama ini. Bahkan sekarang mengancam menaikkan tarif impor untuk biofuel dari sawit, yang berarti mereka masih terus mengonsumsi hasil sawit akibat deforestasi tersebut.

Setelah semua sawit tidak berada di daerah lahan gambut maupun indirect land-use change, pemerintah sebaiknya juga menanam kedelai dan minyak nabati sebagai saingan sawit di wilayah tersebut, sebagai bagian dari menghutankan kembali. Langkah konsisten ini sekaligus untuk mengetes apakah Uni Eropa menggunakan standar ganda atau tidak.

Pertanyaannya, dari mana uangnya jika green bond tidak mencukupi? Pemerintah dan pelaku usaha dapat melakukan subsidi silang dari sektor sawit yang produktivitasnya lebih tinggi ke sektor kedelai dan rapeseed. Selanjutnya, pemerintah harus berupaya meningkatkan produktivitas sawit yang masih berada pada tingkat 3 ton per hektare (ha) per tahun menjadi di atas 7 ton/ha/tahun.

Langkah lainnya, jika tanaman sawit di lahan gambut dan indirect land-use change masih tinggi produktivitasnya, harus ditunggu hingga produktivitasnya turun sebelum dihutankan kembali. Walaupun, idealnya kedelai di tanam pada kelapa sawit yang tengah melakukan peremajaan termasuk di lahan gambut. Hasil riset pertanian menunjukkan bahwa beberapa varietas kedelai dapat menjadi tanaman sela di lahan replanting kelapa sawit berumur tiga tahun.

Kompetisi antarnegara ini juga dapat dipatahkan dengan menguji apakah jika pemilik sawit tersebut adalah produsen dari Uni Eropa, apakah mereka tetap konsisten dengan aturan melarang sawit? Strategi ketiga ini dapat diterapkan dengan menjual perusahaan yang mengelola perkebunan kelapa sawit di lahan gambut dan indirect land-use change kepada warga negara dan perusahaan Uni Eropa. Hal ini memerlukan keberanian politik dari pemerintah Indonesia dan Malaysia, sehingga menjualnya dengan harga diskon jika perlu.

Industri sawit nasional harus dilindungi, termasuk dari ancaman propaganda atau kampanye negatif yang tidak rasional. Namun, industri sawit nasional tetap harus sejalan dengan prinsip-prinsip terbaik dari kelestarian alam.

Strategi yang terakhir adalah melakukan serangan terhadap produk nabati non sawit dengan menggunakan fakta yang benar untuk mencerdaskan konsumen dunia tentang minyak nabati. Misalnya, tentang penggunaan tanah. Data United States Development of Agriculture (USDA) mencatat luas areal empat tanaman penghasil minyak nabati utama dunia (kelapa sawit, kedelai, bunga matahari, dan rapeseed) pada 2019 adalah 278,29 juta hektare, dengan total produksi minyak mentah mencapai 207,5 juta ton.

Keseluruhan total areal dan produksi pada tahun 2019 dilaporkan menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mana untuk luas areal mencapai 281,95 juta hektare dengan produksi 597,41 juta ton. Dari total areal tersebut, 41% atau 122,57 juta hektare merupakan areal kedelai (soybean); 12% atau sekitar 34,73 juta hektare areal rapeseed; 10% atau sekitar 26,26 juta hektare areal bunga matahari (sunflower); dan sisanya adalah areal kebun sawit (34% atau sekitar 94,73 juta hektare).

Jelas bahwa kedelai merupakan pengguna lahan terbesar, pahadal produktivitas kedelai tidak tinggi. Artinya, lahan yang digunakan tidak optimal penggunaannya.

Untuk itu, Malaysia dan Indonesia harus berani menghentikan perluasan lahan sawit agar sawit tidak menjadi pengguna lahan terbesar menyaingi pertanian kedelai. Karena informasi ini dapat digunakan secara efektif untuk menghantam pertanian kedelai yang rakus memakan lahan, demikian juga rapeseed yang menjadi andalan Uni Eropa. Rapeseed tidak dapat menjadi motor dari produksi minyak nabati dunia mengingat hanya bisa diproduksi pada luas areal yang sangat sempit, yaitu hanya 12% dengan produktivitas yang rendah sekali.

Strategi-strategi tersebut di atas harus dijalankan secara konsisten dan tentunya sangat mudah jika memiliki kemauan politik. Apalagi sudah sangat jelas bahwa industri sawit nasional harus dilindungi, termasuk dari ancaman propaganda atau kampanye negatif yang tidak rasional. Namun, industri sawit nasional tetap harus sejalan dengan prinsip-prinsip terbaik dari kelestarian alam.

 

*) President Director Center for Banking Crisis

 

Editor : Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN