Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Nirwono Joga, Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan

Nirwono Joga, Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan

Ruang Belajar Bersama Alam

Sabtu, 25 Desember 2021 | 10:12 WIB
Nirwono Joga *) (redaksi@investor.id)

Berbagai bencana alam (gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan longsor) yang tengah melanda di berbagai wilayah Tanah Air seharusnya mampu menyadarkan kita semua untuk melakukan introspeksi dan merefleksi diri.

Bencana disebabkan dari alam sebagai ketentuan Allah, seperti gempa bumi (QS Al-A’raf: 78), aktivitas vulkanik gunung berapi (QS An-Namal: 88), tsunami (QS Al-Infithar: 3). Bencana karena perbuatan manusia seperti tanah longsor akibat penggundulan hutan, banjir karena tata ruang yang salah (QS Ar-Rum: 41).

Advertisement

Presiden Joko Widodo telah mengingatkan Indonesia merupakan negara berperingkat ke-35 paling rawan risiko bencana di dunia. Tercatat dalam setahun Indonesia dilanda 3.253 bencana atau sembilan bencana per hari (BNPB, 2021). Erupsi Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang menimbulkan korban jiwa dan harta, menjadi bukti terkini kerentanan kebencanaan di Tanah Air.

Berbekal Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undangundang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peta Rawan Bencana (BNPB, Bappenas, 2017), serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah harus membangun kota/ kabupaten tangguh bencana. Kota/kabupaten dirancang untuk mencegah terjadinya bencana (antisipasi), mengurangi risiko bencana (mitigasi), serta menyesuaikan terhadap perubahan bencana (adaptasi).

Pemulihan kawasan pascabencana harus direncanakan lebih matang; melakukan antisipasi, mitigasi, dan adaptasi bencana; serta penyesuaian rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Pemerintah harus menetapkan zona merah bebas hunian dan bangunan, serta zona hijau aman pembangunan dan arah pengembangan kota/kabupaten ke depan.

Warga yang membangun permukiman di bantaran sungai (rawan banjir), tanah lereng (rentan longsor), tepi pantai (banjir rob, tsunami), kaki gunung berapi (letusan gunung, banjir lahar), jalur sesar gempa (risiko gempa, likuefaksi) harus digeser ke zona hijau aman bencana.

Revisi peta rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan, serta panduan rancang kota/kawasan perkotaan/ ekonomi khusus/strategis/ wisata harus berbasis mitigasi bencana. Kawasan permukiman dan bangunan yang hancur terdampak erupsi gunung, banjir lahar dingin, banjir bandang dan tanah longsor, atau jalur sesar gempa, ditetapkan sebagai zona merah bencana.

Pemerintah melakukan rehabilitasi, rekonstruksi, dan revitalisasi permukiman dan bangunan gedung yang berada di luar zona merah. Pemerintah harus segera menyediakan lokasi baru pengganti yang masuk zona hijau aman bencana. Kawasan terdampak parah yang menjadi zona merah dapat dikonservasi untuk ruang terbuka hijau pengaman berupa hutan lindung, kebun raya, kebun rakyat, atau un tuk kepentingan lain sesuai kesepakatan dengan masyarakat setempat.

Ilustrasi alam Indonesia
Ilustrasi alam Indonesia

Rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan harus memenuhi standar tahan bencana sesuai Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Masyarakat harus diberikan pengetahuan dan infor masi terkait dengan kebencanaan lokal, sosialisasi teknis eva kuasi ketika terjadi bencana, melakukan simulasi tanggap darurat bencana, serta tersedia infrastruktur mitigasi bencana.

Rehabilitasi dan rekonstruksi kota/kabupaten tangguh bencana didasarkan pada kemampuan dan ketersediaan sumberdaya alam, manusia, dan dana lokal agar berkelanjutan.

Bantuan pusat ditempatkan sebagai dana stimulan. Proses ini harus melibatkan warga lokal didukung tenaga konstruksi dan akademisi setempat, bergotong royong membangun rumah sebagai proses pemulihan trauma pascabencana.

Perubahan upaya mitigasi bencana harus dilakukan secara menyeluruh dan bertahap. Mulai kebijakan, penyediaan dana mitigasi, ketaatan pembangunan berbasis zonasi aman-rawan ben cana, hingga pendidikan dan pelatihan evakuasi bencana.

Pemerintah bisa melakukan antisipasi, berada di depan sebelum bencana terjadi. Bertindak adaptasi sesuai kondisi dan potensi kelokalan. Menyusun rencana aksi mitigasi terhadap ancaman bencana yang mungkin akan terjadi.

Masyarakat harus memiliki budaya latihan simulasi evakuasi bencana secara terpadu, terencana, dan berkesinambungan, untuk meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi tangguh bencana. Masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana wajib mengetahui jalur evakuasi dan titik evakuasi yang ada di sekitarnya.

Alam akan selalu mencari jalan lamanya untuk mendapatkan keseimbangannya. Perubahan alam yang dilakukan dengan tidak cermat bisa berakibat tidak selamat. Setiap kota/kabupaten memiliki kearifan alamnya sendiri, ada bahasa alam di sana. Jejak rekam berbagai bencana alam seharusnya menyadarkan kita untuk hidup selaras alam.

Alam merupakan ruang belajar bersama yang menakjubkan, memberikan pembelajaran kesadaran ketahanan kebencanaan, bagian dari risiko bencana hidup di negeri rentan bencana. Jika kita mau menjaga alam, maka alam akan menjaga kita (QS Al- Baqarah: 30; QS Ibrahim: 7).

*) Koordinator Pusat Studi Perkotaan

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN