Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dan Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP), penulis buku Ironi Negeri Beras (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosial-ekonomi pertanian dan
globalisasi.

Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dan Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP), penulis buku Ironi Negeri Beras (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosial-ekonomi pertanian dan globalisasi.

Transformasi Sistem Pangan

Jumat, 31 Desember 2021 | 23:25 WIB
Khudori *) (redaksi@investor.id)

Tahun bakal berganti. Pandemi masih setia. Apa makna penting dua tahun pandemi Covid-19? Dunia berulang kali didera pandemi dan resesi. Tidak melulu muram, pandemi dan resesi juga menyingkapkan berkah. Salah satu keberkahan dari pandemi Covid-19 yang tidak mudah ditemukan saat situasi normal adalah kenyataan bahwa sistem pangan dunia, juga Indonesia, tak siap menghadapi guncangan.

Ketika pandemi menerjang, semua negara –yang kaya dan miskin, eksportir pangan dan importir pangan —didera kepanikan. Karantina, lockdown, dan kebijakan sejenis membuat arus barang dan jasa terhambat. Covid-19 yang merayap secara eksponensial berbuah panic buying, kebijakan stop ekspor, dan sejenisnya.

Indeks harga pangan merayap tinggi. Meskipun tidak setinggi krisis 2008 dan 2011, harga pangan yang meroket membuat daya beli warga miskin terpukul. Kurang dari setahun barisan orang kelaparan di dunia bertambah 118 juta menjadi 720-811 juta jiwa pada tahun 2020 (FAO, 2021).

Tatkala ujung pandemi masih samar, barisan ini masih berpeluang bertambah. Semua itu mempersulit pencapaian target Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030, terutama tujuan kedua: menghapus kelaparan.

Bukan kebetulan, dua tahun ini FAO dan PBB konsisten mengangkat tema baru: sistem pangan. Intinya mengajak berefleksi: bagaimana sistem pangan menjadi lebih baik, lebih sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Secara garis besar, sebanyak 7,8 miliar penghuni Bumi saat ini bertumpu pada dua sistem pangan: jejaring pangan petani (the peasant food web) dan rantai pangan industri (the industrial food chain) (ETC Group, 2017).

Yang pertama mewakili deskripsi produsen skala kecil, mencakup petani, peternak, penggembala, pemburu, pengumpul, nelayan, dan produsen perkotaan dan pinggiran kota. Mereka bekerja tergantung musim dan kesempatan.

Sedangkan yang kedua mencakup rantai dari gen, bibit, input agrokimia, produksi pangan- serat, trading dan pengolahan bahan mentah, prosesing dan manufaktur, hingga rak-rak di supermarket.

Lewat riset intensif berjudul Who Will Feed Us? (edisi 3, 2017), ETC Group menaksir jejaring pangan petani menopang pangan 70% warga dan menghasilkan 70% makanan yang ada di Bumi, dalam kalori dan berat. Padahal, mereka hanya menggunakan kurang 25% lahan, 10% energi fosil dan 20% air.

Sebaliknya, rantai pangan industri yang dihela korporasi trans nasional raksasa seperti Syngenta,Monsanto, dan Bayer memakai lebih 75% lahan pertaniandunia. Rantai ini juga mengonsumsi 90% BBM fosil sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca dan mengonsumsi 80% air tawar. Lewat model pertanian berorientasi ekspor-industrial-monokultur yang mahal-ekstensif, korporasi global ini hanya menopang 30% pangan warga.

Sistem pangan dunia rapuh dan tidak adil. Rapuh karena pangan dunia kian seragam. Dari 3.000 spesies tumbuhan pangan, hanya 16 yang dibudidayakan, yang patennya dikuasai segelintir korporasi multinasional (MNC). Budidaya pertanian dunia hanya bertumpu pada sedikit biji-bijian, terutama gandum, beras, dan jagung.

Lewat sistem rantai pangan (agrifood chain), MNC mengontrol rantai pangan, dari gen sampai rak-rak di supermarket tanpa ada titik-titik penjualan (Eagleton, 2005). Kini, para MNC mengontrol asupan kimiawi dan paket teknologi, pasar global pestisida, penjualan bibit berikut patennya, dan perdagangan pangan. Konsekuensi sistem pangan seperti ini, pertama, instabilitas jadi keniscayaan. Krisis pangan 2008 dan 2011 jadi bukti: harga bergerak bak roller coaster.

Kedua, krisis pangan berulang. Celakanya, krisis pangan selalu bersentuhan dengan instabilitas politik. Krisis pangan 2008 memantik kekerasan di Pantai Gading, 24 orang mati dalam huru-hara di Kamerun, dan pemerintahan Haiti jatuh. Krisis pangan 2011 menciptakan revolusi politik di jazirah Arab (Arab Spring). Rezim Ben Ali di Tunisia, Hosni Mubarak di Mesir, dan Khadafy di Libya jatuh karena negara-negara ini menggantungkan 90% pangan mereka dari impor.

Ilustrasi sistem pangan
Ilustrasi sistem pangan

Menyadari kenyataan itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 23-24 September 2021, telah menggelar forum United Nations Food System Summit (UNFSS) di New York, Amerika Serikat.Forum ini bagian dari decade aksi untuk mencapai target SDGs tahun 2030, terutama tujuan dua: menghilangkan kelaparan di dunia.

Pertemuan yang digagas Sekjen PBB Antonio Guterres itu menghasilkan lima Action Tracks sebagai panduan untuk pengembangan sistem pangan yang lebih baik. Pada intinya, ada keharusan mentransformasi sistem pangan dunia.

Lima Action Tracks itu mencakup jaminan atas akses pangan yang aman dan bernutrisi untuk semua, perubahan menuju pola konsumsi yang berkelanjutan, terus mempromosikan program dan kebijakan yang memberi dampak positif bagi alam, serta distribusi penghasilan dan kehidupan yang adil. Kemudian, membangun resiliensi terhadap aneka tekanan dan kejadian tibatiba yang mengancam keberlanjutan sistem pangan.

Untuk mewujudkan hal itu, tentu bukan hal mudah. Apalagi, sistem pangan dunia saat ini diokupasi oleh para MNC, yang ke kuatan finansialnya melebihi negara. Akan tetapi, forum UNFSS memandatkan setiap Negara untuk mentransformasi sistem pangan sesuai kondisi khas masing- masing.

Bagi Indonesia, rekomendasi forum UNFSS amat relevan. Diakui atau tidak, sistem pangan Indonesia amat rentan, bahkan terjadi jauh sebelum pandemic Covid. Ini terjadi karena sistem pangan hanya bertumpu pada segelintir komoditas, produksi pangan terpusat di provinsi utama (Jawa), tinggi food loss and waste, rantai pasok panjang dan tak efisien, serta bertumpu pada petani kecil dan miskin.

Selain itu, sistem pangan bertumpu pada sumber daya terbatas, rentan, dan tak sustain. Ditambah integrasi hulu-hilir yang lemah, ini membuat sistem pangan rapuh.

Di forum UNFSS, Indonesia menawarkan tiga strategi uta ma yang menjadi prioritas. Pertama, menciptakan sektor pertanian yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Kedua, memberikan dukungan khusus bagi petani skala kecil. Ketiga, meningkatkan kerja sama internasional dan kemitraan multistakeholder.

Tiga strategi itu penting untuk membangun sistem pangan yang inklusif, tangguh, adil, dan berkelanjutan di masa depan. Sebagai sebuah komitmen, ada kewajiban bagi pemerintah untuk menurunkan tiga poin itu menjadi kerja-kerja teknokratis yang terukur, berdimensi jangka panjang, dan merangkul semua aktor.

*) Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dan Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP), penulis buku Ekonomi Politik Industri Gula Rafinasi: Kontestasi Pemerintah, Importir, Pabrik Gula, dan Petani (IPB Press, 2021) dan ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008), serta peminat masalah sosial-ekonomi pertanian dan globalisasi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN