Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Joko Tri Haryanto

Joko Tri Haryanto

Formulasi Pungutan atas Karbon

Kamis, 20 Januari 2022 | 11:39 WIB
Joko Tri Haryanto *)

Seiring dengan pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021, pemerintah bersiap menyelenggarakan mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK) secara memadai. Skema NEK ini nantinya akan menjadi salah satu pendorong upaya mendukung komitmen pencapaian target Nationally Determind Contribution (NDC) sebesar 29% dengan pendanaan sendiri dan 41% dengan tambahan pendanaan internasional di tahun 2030.

Secara pararel, target NDC juga selaras dengan ratifikasi internasional tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) yang juga diatur dalam Perpres 59 Tahun 2017.

Dari sekitar 17 tujuan di dalam SDG, komitmen NDC dinyatakan secara spesifik di tujuan nomor 13 terkait Climate Tackle.

Dari kedua hal tersebut dapat dilihat bahwa target pemerintah relatif ambisius, sebagaimana yang sering diutarakan beberapa pengamat.

Secara teori, NEK dapat didasarkan atas kebijakan berbasis perdagangan dan non-perdagangan. Kebijakan berbasis perdagangan sering diistilahkan sebagai perdagangan karbon (carbon trading) baik perdagangan izin emisi maupun pengimbangan (of fset) emisi.

Sementara itu, ke bijakan berbasis non-perdagangan akan disandarkan dalam bentuk pungutan atas karbon dan pembayaran berbasis kinerja (RBP). Pungutan atas karbon ini secara kebetulan juga diperkuat melalui pembahasan Undangun dang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), meski pengaturannya masih berfokus kepada pengenaan pajak karbon (carbon tax).

Selain pajak karbon, UU HPP juga mengatur beberapa revisi mendasar terkait pengaturan: 1) perubahan UU Pajak Penghasilan (PPh); 2) perubahan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN); 3) perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP); 4) program pengungkapan sukarela; dan 5) perubahan UU Cukai.

Dari nature pengaturan awal, terlihat bahwa pemerintah betulbetul mencoba menyelaraskan be berapa pengaturan perpajakan agar mampu menyesuaikan dengan kondisi keterbaruan dari situasi global yang terus mengalami pergelokan secara dinamis.

Selain itu, revisi UU HPP juga ditujukan agar tercipta se buah konsepsi kesederhanaan mekanisme perpajakan menuju bentuk pajak yang adil, sehat, efek tif, akuntabel dan berkelanjutan.

Perlu dipahami bahwa keseluruhan pemikiran tersebut menjadi prasyarat awal bagi sebuah negara menuju era kemajuan perekonomian yang gemilang. Menjadi makin krusial ketika peran perpajakan sangat diharapkan menjadi lokomotif utama mendorong percepatan pemulihan kelesuan ekonomi pascabencana pandemi Covid-19.

Formulasi Pungutan

Ilustrasi Pungutan atas karbon: Investor Daily
Ilustrasi Pungutan atas karbon: Investor Daily

Merujuk kepada beleid UU HPP, pajak karbon sedianya dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pengenaan pajak karbon dilakukan dengan memperhatikan peta jalan pajak karbon dan atau peta jalan pasar karbon.

Dalam penyusunannya, peta jalan pajak karbon akan memuat beberapa hal terkait strategi penurunan emisi karbon, sasaran sektor prioritas, keselarasan dengan pembangunan energi baru terbarukan, dan atau keselarasan antarberbagai kebijakan lainnya.

Siapa yang nantinya akan menjadi subjek pengenaan pajak karbon? Orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Tarif pajak karbon sendiri ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar kar bon per kilogram karbon di oksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara.

Dari pernyataan tersebut terlihat adanya konektivitas antara tarif pajak karbon yang berlaku dan harga karbon, yang nantinya akan terwujud di mekanisme pasar karbon.

Dengan demikian, keselarasan peta jalan pasar karbon dengan peta jalan pajak karbon akan menjadikunci utama keberhasilan implementasi NEK di Indonesia ke depannya. Tarif pajak karbon yang optimal akan mendorong gairah di pasar karbon, begitu pula sebaliknya, dinamika pasar karbon akan mengerek tarif pajak karbon ke level optimal.

Di dalam pasal 13 ayat 9 pengaturan UU HPP, disebutkan bahwa dalam hal harga karbon di pasar karbon lebih rendah dari Rp 30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara, maka tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah Rp 30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif pajak karbon beserta perubahannya sekaligus dasar pengenaan pajak (DPP) akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) setelah dikonsultasikan dengan DPR. Rencana pengenaan pajak karbon sendiri merupakan bagian dari formulasi pungutan atas karbon yang diatur di dalam Perpres Nomor 98 Tahun 20021 tentang NEK.

Dalam ketentuan umum, disebutkan bahwa pungutan atas karbon adalah pungutan negara, baik pusat maupun daerah, yang dikenakan terhadap barang dan/ atau jasa yang memiliki potensi dan/atau kandungan karbon dan/atau usaha dan/atau kegiatan yang memiliki potensi emisi karbon dan/atau mengemisikan karbon yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan/atau kinerja Aksi Mitigasi.

Dengan demikian tersirat makna perlunya pemerintah menyusun beberapa kebijakan pungutan lainnya pascaimplementasi pajak karbon.

Sesuai dengan regulasi, potensi formulasi pungutan atas karbon lainnya berbentuk cukai, baik atas kendaraan bermotor mau pun BBM, pajak kendaraan bermotor (PKB), serta beberapa rezim pajak daerah lainnya serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas jasa transaksi penyimpanan dan penyerapan karbon di sektor NDC.

Bagaimana sekuensi pengaturan masing-masing kebijakan tersebut? Amanat regulasi tentu menjadi rujukan utama, selain memperhatikan kondisi perekonomian dan masyarakat sekaligus kesiapan sektor masing-masing.

Dalam kacamata penulis, penyiapan PNBP jasa transaksi penyimpanan dan penyerapan karbon mungkin dapat menjadi yang awal dengan dukungan Kementerian/ Lembaga (K/L) sektoralnya.

Sementara potensi dari PKB serta beberapa rezim perpajakan daerah tentu menunggu pro ses revisi UU Hubungan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (HKPD) serta revisi UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD).

Dengan demikian terlihat bahwa potensi ini masih menjadi prioritas menengah dan jangka panjang. Namun demikian, terlepas dari seluruh amanat yang nantinya akan dijalankan, pemerintah perlu menyusun peta jalan yang konsisten dari formulasi kebijakan pungutan atas karbon ini demi menciptakan ekosistem yang mantap dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan rendah karbon demi kelangsungan hidup antargenerasi.

*) Peneliti BKF, Kemenkeu. Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN