Menu
Sign in
@ Contact
Search
Achmad Deni Daruri

Achmad Deni Daruri

Menuju Industri Kelapa Sawit yang Tangguh

Selasa, 8 Februari 2022 | 23:27 WIB
Achmad Deni Daruri *) (redaksi@investor.id)

Sertifikasi yang kredibel akan meningkatkan daya saing ekspor industri sawit nasional. Eksplorasi kedudukan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) semakin penting di era green economy saat ini. Apalagi pada tahun 2022 diperkirakan harga minyak sawit akan terus tinggi.

Dengan sertifikasi ISPO dan RSPO, pangsa pasar Indonesia dapat terus diperluas. Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ ISPO), --yang selanjutnya disebut ISPO,-- adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. ISPO bersifat wajib!

Sebagai respons terhadap dorongan global bagi pengelolaan minyak sawit berkelanjutan, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dibentuk pada tahun 2004 dengan tujuan untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk-produk minyak sawit berkelanjutan melalui standar global yang kredibel dan keterlibatan para pemangku kepentingan.

Bersifat sukarela. Untuk menghadapi green economy, seyogianya RSPO juga bersifat wajib, sehingga kekuatan industri sawit nasional semakin kokoh di era ESG (environment, social, and governance). ISPO merupakan regulasi teknis yang ditetapkan oleh pemerintah dan diberlakukan secara wajib bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sedangkan inisiatif RSPO merupakan kese pakatan anggota, di mana keanggotaanya bersifat sukarela, namun penerapan standar bersifat wajib bagi anggotanya.

Dengan demikian, keanggotaan RSPO bersifat harus juga wajib untuk mematahkan serangan Uni Eropa terhadap industri sawit nasional. Terdapat delapan prinsip RSPO dalam 43 kriteria di bawah setiap prinsip. Prinsip dan kriteria ini menjadi referensi standar dalam fase audit.

Pemimpin kelompok/ manajer, ICS (Internal Control System), dan beberapa petani yang dijadikan percontohan akan dilakukan asesmen berdasarkan standar-standar ini.

Selayaknya RSPO terus diperbaiki untuk melindungi petani kecil dari pasar monopsoni. Oleh karena itu, maka seyogianya RSPO meminta masukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar kekuatan antitrust juga dikembangkan secara serius lagi. ISPO dibentuk pada tahun 2009 dan berjalan sejak 2011 melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Paml Oil/ISPO).

Namun demikian, Uni Eropa masih bisa mematahkan impor sawit yang berasal dari deforestasi. Artinya, ISPO sebetulnya tidak efektif. Perbaikan struktural diperlukan untuk menyesuaikan ISPO dengan tantangan zaman.

Sejak didirikan pada tahun 2009, ISPO sepenuhnya diselenggarakan dan diregulasi oleh peme rintah. Saat ini seluruh pengusaha perkebunan diwajibkan untuk mendapat sertifikasi ini.

Ilustrasi kelapa sawit: Investor Daily
Ilustrasi kelapa sawit: Investor Daily

Tak pelak lagi bahwa ini bukan ke salahan pengusahan tetapi merupakan kesalahan pemerintah. Pemerintah harus mampu ke luar dari posisi conflict of interest. Pemerintah harus berfungsi sebagai regulator yang berupaya memperbesar pangsa pasar industri sawit nasional dan bukan sebagai tukang stemple dari deforestasi hutan.

ISPO harus memiliki kualitas yang lebih baik dari RSPO. Anggota pendiri RSPO adalah Worldwide Fund for Nature (WWF), Aarhus United UK Ltd., Karlshamns AB (Swedia), Malaysian Palm Oil Association (MPOA), Migros Genossenschafts Bund (Switzerland), dan Unilever NV (Netherlands).

Sebagai asosiasi nirlaba, tujuan pendirian RSPO pada tahun 2004 adalah tak lain demi menaikkan pertumbuhan dan pemakaian produk minyak sawit berkelanjutan yang sesuai dengan standar global sekaligus melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholder).

Lebih lanjut, RSPO berusaha meningkatkan kesadaran praktik produksi minyak sawit berkelanjutan. Jelas bahwa ISPO belum seratus persen bersifat kepentingan stakeholder. Ada baiknya ISPO juga menerapkan standar ESG global, seperti GRI dan TCFD. Kelapa sawit yang sudah tersertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) adalah kelapa sawit yang berkelanjutan.

Sekitar 50% produk kemasan yang dijual di supermarket mengandung minyak kelapa sawit, dan itu belum termasuk beberapa macam minyak nabati lainnya. Jelas bahwa RSPO mengungguli ISPO. Minyak kelapa sawit berkelanjutan ini merupakan produk yang dibuat dengan menaati kebijakan yang ditentukan oleh RSPO.

Bukan hanya produknya, produsen kelapa sawit yang memproduksi minyak kelapa sawit berkelanjutan pun harus memiliki sertifikasi RSPO. Singkatnya, minyak sawit berkelanjutan adalah produk yang dibuat dengan menaati kebijakan yang menjanjikan nihil deforestasi, nihil pengembangan gambut, dan nihil eksploitasi (NDPE).

Inilah tantangan ISPO dan RSPO selama ini. Khususnya ISPO harus segera berbenah diri. Kelapa sawit adalah tumbuhan industri/ perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Pohon klapa sawit terdiri atas dua spesies, yaitu Elaeisguineensis dan Elaeis oleifera yang digunakan untuk pertanian komersial dalam pengeluaran mi nyak kelapa sawit. Sehingga memerlukan pengawasan yang serius bagi ISPO maupun RSPO.

Pemerintah harus melek 24 jam dan tidak memiliki konflik kepentingan seperti yang terjadi selama ini sehingga Uni Eropa dapat mengklaim produk sawit yang bersifat deforestasi. Dalam ekologi, keberlanjutan (bahasa Inggris: sustainability), berasal dari kata 'sustain' yang artinya 'berlanjut' dan 'ability' yang artinya 'kemampuan'; yaitu sebuah sistem biologis yang tetap mampu menghidupi keaneka ragaman hayati dan produktivitas tanpa batas. Perbaikan ISPO harus dilakukan dalam konteks ekologi.  

Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun untuk bahan bakar. Manfaat kelapa sawit yang pertama adalah sebagai bahan baku untuk pembuatan minyak goreng.

Dengan demikian, penerapan ISPO dan RSPO yang paling mudah dicermati dan sangat perlu diterapkan dengan serius adalah pada produk minyak goreng. Dari sisi pangsa pasar, yang diperlukan adalah produk-produk yang diekspor. Untuk itu badan promosi ekspor nasional juga harus terlibat.

Kondisi utama yang harus segera terpenuhi adalah membuat sertifikasi ISPO agar ditingkatkan kredibilitasnya dengan menjadikan kualitas ISPO secara ESG agar melebihi kualitas ESG dari RSPO.

Sudah saatnya ISPO disesuaikan dengan tantangan zaman yang semakin menggunakan aturan internasional dalam pemberlakukan ESG.

*) President Director Center for Banking Crisis.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com