Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ekonom Ryan Kiryanto. Foto: IST

Ekonom Ryan Kiryanto. Foto: IST

Mewaspadai Ancaman Terbesar bagi Perekonomian Global

Selasa, 22 Februari 2022 | 22:49 WIB
Ryan Kiryanto *) (redaksi@investor.id)

Diskusi terbuka di pasar keuangan global saat ini terfokus pada asesmen terkait apa ancaman terbesar bagi perekonomian global pada 2022 ini? Jawabannya sungguh menarik: inflasi, bukan Covid-19 varian baru Omicron. Kesepakatan pandangan analis dan ekonom global nyaris sama, yakni virus corona –apapun variannya—tidak akan menjadi musuh nomor satu bagi perekonomian global pada tahun ini.

Tanpa bermaksud mengesampingkan soal pandemi Covid-19 yang masih meng hantui sejumlah negara, termasuk Indonesia, pengendalian inflasi menjadi fokus utama mengingat efek lanjutannya yang mudah diprediksi: penyesuaian suku bunga acuan oleh bank sentral setiap negara. Narasi “penyesuaian” di sini merupakan simbol dari kosa kata “kenaikan”.

Secara teoritis, laju inflasi yang melonjak bisa dikendalikan dengan menaikkan suku bunga acuan sehingga suhu ekonomi yang memanas menjadi mendi ngin. Maklum, kenaikan laju inflasi merupakan cerminan kegiatan ekonomi yang semakin massif seiring dengan meredanya pandemic di sejumlah negara maju.

Ambil contoh Amerika Serikat, yang sempat mengalami laju inflasi mendekati 7,5%. Ada pandangan bahwa “kejutan” inflasi 2021 adalah karena kenaikan harga energi global, di mana permintaan yang tinggi tidak dibarengi oleh pemenuhan sisi penawaran karena terkendala rantai pasokan global.

Kondisi itulah yang menciptakan spekulasi bahwa dalam tempo tidak lama lagi bank sentral AS, The Fed, akan mempercepat kenaikan suku bunga acuan (Fed Fund Rate/FFR).

Sejatinya langkah pengetatan kebijakan ekonomi sudah ditempuh bank sentral AS dengan mengurangi pembelian obligasi secara bertahap atau yang dikenal dengan istilah tapering off.

Ditengarai pula sejumlah bank sentral sudah menaikkan suku bunga acuan mendahului keputusan The Fed karena laju inflasi di negara-negara tersebut sudah melampaui ekspektasi.

Negara-negara maju yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 terlihat berada di garis depan dalam pemulihan ekonomi.

Itulah yang membuat Dana Moneter Internasional (IMF) membuat kesimpulan bahwa pemulihan ekonomi global akan menciptakan divergensi, di mana negara-negara maju sekaligus produsen vaksin akan pulih terlebih dahulu dibandingkan negara- negara sedang berkembang, lebih-lebih negara yang masuk kategori low income countries di Asia dan Afrika.

Ancaman kenaikan inflasi global semakin nyata ketika di tengah fase pemulihan ekonomi di sejumlah negara maju juga terjadi gangguan rantai pasokan global yang menyebabkan lonjakan harga barang dan komoditas ekspor.

Lonjakan harga barang ini “dibebankan” kepada konsumen sehingga terjadi kenaikan harga yang ekstraordinari yang mendorong laju inflasi lebih cepat.

Pasar Tenaga Kerja

Seiring dengan pulihnya perekonomian di sejumlah Negara maju, terlihat persentase angka pengangguran menurun drastic karena tenaga kerja terserap ke bursa kerja meskipun pandemi telah mendorong perubahan proses dan model bisnis yang cenderung digitalized. Lagi-lagi perekonomian AS menjadi referensinya.

Menutup 2021 lalu, tingkat pengangguran di AS tu run tajam menjadi 3,9% dan tingkat upah naik di tengah ekonomi yang masih bergulat dengan varian Omicron. Yang menarik, peningkatan pekerjaan pada Desember 2021 lalu dirasakan di sebagian besar industri, dipimpin oleh sektor rekreasi dan perhotelan.

Composite Purchasing Managers’ Index (PMI) yang mendeteksi sektor manufaktur dan jasa tercatat berada di level 57,0 pada Desember tahun lalu. Angka PMI di atas 50 menunjukkan pertumbuhan di sektor swasta AS.

Hal yang sama terjadi di Inggris, sebagai representasi kawasan Eropa. Pada 2021, eko nomi Inggris melambung mencapai 7,5% yang merupakan laju pertumbuhan tercepat sejak 1941 atau selama Perang Dunia Kedua. Inggris mengklaim ekonominya sebagai yang tumbuh tercepat di kelompok G7 dan diperkirakan akan terus menjadi ekonomi dengan pertumbuhan tercepat tahun ini. Itulah yang mendorong laju inflasi per Desember 2021 mencapai 5,4% secara tahunan, angka tertinggi sejak Maret 1992.

Lonjakan biaya hidup ma syarakat Inggris membuat banyak pihak memprediksi bank sentral Inggris, Bank of England (BoE), akan kembali menaikkan suku bunga acuan. Pada Desember 2021, BoE menaikkan suku bunga acuan sebesar 15 basis poin menjadi 0,25% setelah sebelumnya ada di tren rendah akibat pandemi.

Di sektor tenaga kerja, tingkat pengangguran di Inggris menurun menjadi 4,1% (November 2021) dan jumlah pekerja yang digaji pulih lebih lanjut pada akhir tahun lalu meskipun varian Omicron mulai merebak. Namun langkah agresif BoE tersebut tidak seirama dengan Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) yang masih menahan diri untuk menaikkan suku bunga lantaran mayoritas perekonomian 19 negara anggota ECB tidak sekuat Inggris. Hanya saja, cepat atau lambat bank-bank sentral anggota ECB akan menyesuaikan suku bunga acuannya seiring kenaikan inflasinya.

Respons Kebijakan di Indonesia

Ilustrasi perekonomian global: Investor Daily
Ilustrasi perekonomian global: Investor Daily

Pemerintah Indonesia beserta otoritas terkait tentu mencermati perkembangan inflasi global tersebut seraya mengendalikan pandemi varian baru Omicron.

Bank Indonesia (BI) tampak sudah memberikan sinyal bahwa stance kebijakan akomodatif (dovish policy) masih dipertahankan untuk jangka pendek ini, terlihat dari penetapan suku bunga acuan (BI7DRR) yang ditahan di level 3,5% sejak setahun terakhir ini.

Selain itu, suku bunga Deposit Facility dan suku bunga Lending Facility masing-masing dipatok 2,75% dan 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan terkendalinya inflasi, serta upaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, di tengah tekanan eksternal yang meningkat.

Namun kebijakan menaikkan rasio giro wajib minimum (GWM) secara bertahap bagi perbankan memberikan indikasi awal bahwa cepat atau lambat kebijakan moneter yang cenderung ketat akan dilakukan. Kenaikan secara bertahap GWM Rupiah untuk BUK (Bank Umum Konvensional) yang saat ini sebesar 3,0% dengan pemenuhan secara rata-rata dan 0,5% secara harian.

Berlaku mulai 1 Maret 2022, GWM dinaikkan 1,5%, sehingga menjadi 5,0% dengan pemenuhan seluruhnya secara rata-rata. Bank yang memenuhi kewajiban GWM akan mendapatkan remunerasi 1,5% terhadap pemenuhan GWM, dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan remunerasi sebesar 4,0% dari dana pihak ketiga (DPK).

Lalu, berlaku mulai 1 Juni 2022, GWM dinaikkan 1%, sehingga menjadi 6,0% dengan pemenuhan seluruhnya secara rata-rata. Bank yang memenuhi kewajiban GWM akan mendapatkan remunerasi 1,5% terhadap pemenuhan GWM, dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan remunerasi sebesar 5,0% dari DPK.

Kemudian, berlaku mulai 1 September 2022, GWM dinaikkan 0,5%, sehingga menjadi 6,5% dengan pemenuhan seluruhnya secara rata-rata. Bank yang memenuhi kewajiban GWM akan mendapatkan remunerasi 1,5% terhadap pemenuhan GWM, dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan remunerasi sebesar 5,5% dari DPK. Jadi, penetapan kebijakan moneter yang cenderung ketat hanya soal waktu yang tepat untuk dilakukan. 

Di sisi fiskal, kebijakan akomodatif yang ekspansif juga masih tampak terlihat dari volume anggaran penerimaan dan belanja pemerintah (APBN 2022) yang meningkat dibandingkan 2021 lalu, di mana belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.938,3 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 770,4 triliun.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 sebesar Rp 455,62 triliun pada APBN 2022. Terdapat tiga kluster program pada program PEN di tahun ketiga pandemi Covid-19, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi.

Last but not least, kebijakan di sektor keuangan pun senada dengan kebijakan moneter dan fiskal yang condong pro pertumbuhan. Relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan bagi debitur terdampak pandemi Covid-19 menjadi tonggak sejarah keberhasilan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Tentu keberhasilan ini juga merupakan hasil sinergitas dan harmoni kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan pemerintah (Kemenkeu) dan bank sentral (BI).

Dengan relaksasi kebijakan di sektor keuangan tersebut, termasuk di pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB), telah memberikan ruang yang lebih longgar bagi pelaku sektor jasa keuangan dan dunia usaha untuk mampu bertahan di masa pandemi dan bangkit melanjutkan pengembangan usahanya. 

Stance kebijakan yang tepat, terukur dan terarah ini memberikan rasa tenang bagi pelaku usaha di sektor mana pun untuk melangkah lebih mantap seraya berharap pandemi segera berakhir. Ancaman lonjakan inflasi global tentu sudah dalam asesmen para pengambil kebijakan ke depan.

*) Ekonom dan Staf Ahli Otoritas Jasa Keuangan (Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN