Menu
Sign in
@ Contact
Search
Achmad Deni Daruri

Achmad Deni Daruri

Kepatuhan Perusahaan Sawit

Rabu, 9 Maret 2022 | 21:44 WIB
Achmad Deni Daruri *) (redaksi@investor.id)

Tari Topeng memang berasal dari Betawi, namun topeng juga bisa berwujud sertifikasi. Sertifikasi yang telah menghancurkan hutan di Indonesia dan Brasil. Eksplorasi apakah perusahaan kelapa sawit di Indonesia sudah patuh terhadap peraturan pemerintah dan best practice lainnya sangat penting untuk diketahui publik agar sertifikasi internasional yang bertopeng manis tersebut dapat segera dilarang.

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sis tem Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia sebenarnya memberikan harapan baru bagi perbaikan tata kelola dan implementasi good agriculture practices perkebunan kelapa sawit Indonesia yang sangat luas.

Perpres 44/2020 berlaku mulai 12 Maret 2020, dan khusus bagi pekebun atau petani mandiri baru menjadi hal wajib untuk mengimplementasikan prinsip dan kriteria Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) lima tahun sejak berlakunya Perpres 44/2020. Artinya, sudah ada kemajuan namun juga masih ada kesenjangan yang perlu diperhatikan hingga peraturan ini berlaku.

Berdasarkan pasal 5 dari Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020, perusahaan pengelola kelapa sawit yang memenuhi kriteria, diwajibkan melakukan sertifikasi ISPO. Kriteria itu terdiri atas usaha budi daya tanaman perkebunan kelapa sawit, usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit, integrasi usaha budi daya tanaman perkebunan kelapa sawit, serta usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit.

Perusahaan pengelola kelapa sawit atau pekebun mandiri bisa mengajukan sertifikasi ISPO. Khusus pada pekebun yang tidak memiliki perusahaan sendiri, mereka bisa mengajukan sertifikasi secara mandiri atau bersama dengan kelompok lain yang samasama mengelola kelapa sawit.

Entrinya dipermudah. Kalau perusahaan atau pekebun yang sudah memiliki sertifikat ISPO melakukan pelanggaran, sanksi akan diberlakukan. Sanksi yang umum diberikan adalah sanksi administrasi yang terdiri atas: teguran yang dilakukan secara tertulis berupa surat, denda berupa uang atau lain nya, usaha kelapa sawit bisa dihentikan sementara waktu, pembekuan sertifikat ISPO yang dimiliki, dan terakhir sertifikat ISPO dicabut.

Sanksi lain yang diberikan pada pengelola perkebunan kelapa sawit akan diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri yang berlaku. Dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Pertanian. Untuk memastikan apakah perusahaan menerapkan prinsip dari ISPO atau tidak, survei tahunan atau survailen akan dilakukan. Survei pertama akan dilakukan 12 bulan sejak dikeluarkan pengakuan sertifikasi oleh Komite ISPO.

Pemberlakuan ISPO kepada seluruh pengelola perkebunan sawit akan mencegah penyalahgunaan lahan hingga kerusakan lain. Pemerintah dan lembaga terkait bisa memberikan pengawasan dan sanksi pada pengelola yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Indonesia memiliki jutaan hektare lahan perkebunan kelapa sawit. Sebagian besar kebun ini berada di Sumatera dan Kalimantan.

Lahan-lahan yang luas ini harus diatur dengan baik agar tetap memberikan dampak sosial ekonomi tanpa harus merusak lingkungan di sekitarnya. Apalagi merambah ke hutan lindung.

Standar Global

Ilustrasi sawit
Ilustrasi sawit

Sekitar 17% produksi minyak sawit Indonesia sudah bersertifikasi ISPO, tetapi angka ini masih lebih rendah dari tingkat sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang bersifat sukarela (Barthel dkk., 2018). Standar acuan lainnya adalah Palm Oil Innovation Group (POIG), International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), dan Sustainable Palm Oil Manifesto (SPOM). Namun, data kepatuhannya tidak dapat diakses oleh publik.

Sebagian besar perusahaan sawit sudah mulai menerapkan standar-standar global tersebut. Hanya beberapa perusahaan, khususnya di Indonesia dan Malaysia, yang sama sekali tidak bergabung dalam inisiatif-inisiatif apapun itu.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2019 melalui laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan serta kesesuaian kebijakan dan ketentuan internasional, memperlihatkan kebunkebun sawit banyak bermasalah.

Berbagai masalah perkebunan sawit temuan BPK itu antara lain; perusahaan perkebunan sawit masih banyak belum memiliki hak guna usaha (HGU), banyak kebun plasma belum dibangun, tumpang tindih dengan pertambangan, hingga menggarap kawasan di luar izin yang sudah diberikan pemerintah.

Temuan BPK itu senada dengan hasil audit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2016 yang menyimpulkan: Indonesia tak memiliki sistem kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencegah pelanggaran dan korupsi di industri minyak sawit. KPK menemukan, korupsi merajalela dalam proses penerbitan izin untuk perkebunan,dengan banyak perusahaan bisa menebang dan menanam di kawasan hutan yang terlarang un tuk budi daya sawit.

Di Riau saja, KPK menemukan 10.000 kilo meter persegi perkebunan sa wit ilegal dan tak berizin. Audit KPK itu sebagai respons terhadap kebakaran hutan pada tahun 2015 yang begitu parah. Sebagian besar kebakaran hutan dan lahan itu akibat membuka kebun sawit, termasuk hutan gambut.

Dampaknya, kabut asap membuat jutaan orang terdampak dan ribuan orang menderita penyakit pernafasan, penutupan bandara, dan penyebaran kabut asap ke negara-negara tetangga, hinggamemicu pertikaian diplomatik. Jelas sekali bahwa tantangan terbesar industri kelapa sawit adalah dalam hal audit kepatuhan.

Audit kepatuhan ini merupakan suatu evaluasi bagian organisasi, baik karyawan maupun jajaran manajemen, apakah telah mengikuti dan mematuhi prosedur khusus, aturan, atau peraturan yang ditetapkan oleh beberapa otoritas yang lebih tinggi. Selain itu, sebagai bahan untuk pengambilan keputusan terhadap penyimpangan–penyimpangan dari aturan–aturan yang telah dibuat sebelumnya.

Adapun tujuan audit kepatuhan adalah penilaian pengendalian pemeriksaan operasional yang berhubungan dengan pengendalian administrasi, penilaian kinerja, penilaian pelaksanaan dan operasional, serta hasilnya.

Pemerintah Indonesia harus berani melarang RSPO. RSPO tidak efektif dalam menangani praktik perampasan tanah di sektor kelapa sawit. Banyak anggota RSPO dan anggota bersertifikat terlibat dalam konflik lahan dengan penduduk lokal. World Rain forest Movement (WRM) menyatakan bahwa RSPO telah gagal mencegah perampasan tanah di sektor kelapa sawit, sebagai gantinya RSPO memfasilitasi perluasan industri ini terlepas dari konflik lahan dan sumber daya lainnya yang masif.

Selanjutnya, WRM menunjukkan bahwa RSPO lebih banyak memberikan manfaat kepada perusahaan perkebunan besar daripada masyarakat lokal. Prinsip dan kriterianya lemah, kare na gagal melindungi isu-isu mendasar seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius. Pelanggaran HAM itu meliputi kerja paksa, pekerja anak, dangaji pekerja di bawah upah minimum, yang terjadi di perkebunan ang gota RSPO atau perkebunan bersertifikat.

Lebih-lebih lagi, LSM seperti SOMO, Amnesty International, RAN, OPPUK dan IRLF menemukan bahwa pekerja anggota RSPO atau perkebunan bersertifikat mengalami banyak pelanggaran.

Selain itu, pekerja perkebunan sawit anggota RSPO juga mengalami paparan bahan kimia berbahaya (bahkan untuk paraquat, yang dilarang di Uni Eropa), hingga diskriminasi terhadap pekerja perempuan, serta penindasan se rikat pekerja independen. RSPO juga tidak melarang konversi hutan sekunder.

Sertifikasi RSPO memungkinkan pembukaan hutan yang tidak diidentifikasi sebagai primer atau nilai konser vasi tinggi. Banyak hutan sekunder atau hutan terdegradasi di Kalimantan dan Sumatera dari konservasi spesies dan perspektif iklim RSPO juga tidak sepenuhnya melarang pembangunan perkebunan di lahan gambut.

Greenpeace menunjukkan bahwa standarnya hanya mencakup pedoman suka rela untuk melaporkan gas rumah kaca (GRK) emisi dari konversi hutan dan aturan khusus tentang pengembangan lahan gambut. Tugas pemerintah kini adalah bagaimana mengatasi informasi asimetris (asymmetric information) itu agar hutan tidak lagi ditebas untuk menanam sawit dengan topeng sertifikasi internasional.

*) President Director Center for Banking Crisis

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com