Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

RUU Perdagangan dan Kedaulatan Ekonomi

Rabu, 4 Desember 2013 | 03:48 WIB
Oleh Arif Minardi

Indonesia Membutuhkan undang-undang yang bisa mengatur perdagangan sesuai dengan jiwa dan semangat kebangsaan. Ini artinya, rumusan pasal-pasalnya harus mengutamakan hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Karena itulah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perdagangan, yang kini tengah digodok secara intensif oleh Komisi VI DPR RI, diharapkan bisa menepis kekhawatiran beberapa pihak soal hilangnya semangat kebangsaan dalam dunia perdagangan. Selama ini cukup terdengar tudingan dari sejumlah kalangan bahwa RUU Perdagangan bernuansa tunduk dan menghamba kepada Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Kekhawatiran sejumlah kalangan tersebut harus dijawab oleh DPR dengan cara merumuskan pasalpasal yang esensinya mengutamakan hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Eksistensi RUU Perdagangan haruslah dibuat dalam rangka menegakkan konstitusi dan sama sekali bukan menggadaikan kedaulatan ekonomi bangsa.

Kehadiran Undang-Undang Perdagangan memiliki arti penting dan strategis sebagai regulasi yang mengatur aktivitas perdagangan secara menyeluruh. Tantangan globalisasi salah satunya adalah menguatkan perdagangan domestik agar tetap mampu bersaing. Jadi, UU Perdagangan adalah sebuah keniscayaan yang harus bisa memberikan harapan baru bagi kepastian dan hukum dagang di Indonesia.

Penuhi Tuntutan SNI

Sesuai dengan pesatnya konvergensi teknologi informasi, maka ranah perdagangan memerlukan sistem informasi perdagangan yang meliputi hal-hal terkait harga, suplai dan distribusi untuk menghindari adanya assymetric information yang dapat memicu kartel dan monopoli harga.

Dengan demikian keberadaan UU Perdagangan diharapkan bisa memperkuat kewenangan pemerintah dalam pengendalian harga kebutuhan bahan pokok sehingga tercipta kestabilan penyediaan bahan pokok bagi masyarakat, menyediakan sistem informasi perdagangan yang baik, memberikan insentif untuk melindungi perdagangan domestik secara proporsional, menghilangkan monopoli dan oligopoli yang merugikan rakyat banyak, mendorong perdagangan internasional yang adil, saling menguntungkan, dan tidak merugikan kepentingan nasional.

Salah satu poin penting dalam pembahasan RUU Perdagangan adalah soal Standar Nasional Indonesia (SNI). Dalam pasal 69 RUU Perdagangan disebutkan bahwa pelaku perdagangan atau penyedia yang tidak memenuhi SNI dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Pada era sekarang ini perlu dorongan kuat untuk menerapkan SNI yang disertifikasi oleh kementerian dan lembaga teknis terkait dan diawasi oleh Kementerian Perdagangan.

Hal ini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan daya saing dan perlindungan konsumen. Diharapkan UU Perdagangan nantinya bisa mengakselerasi peran Badan Standardisasi Nasional (BSN). Apalagi BSN pada saat ini sedang gencar-gencarnya menyerukan kepada semua pihak supaya memperhatikan standar mutu produk di tengah serbuan barang impor.

Karena itu, betapa pentingnya gerakan menerapkan SNI di kalangan industri nasional, birokrasi pemerintahan, maupun dalam kehidupan masyarakat.

Gerakan penerapan SNI tentu akan lebih berkekuatan hukum apabila UU Perdagangan sudah diberlakukan. Jadi, betapa pentingnya membudayakan standar mutu mengingat arus produk dan jasa di negeri ini semakin tidak terkendali, khususnya produk impor yang sering bermasalah, baik terkait mutu maupun potensi timbulnya berbagai dampak sampingan lain. Dalam era liberalisasi perdagangan dan serbuan barang impor, diperlukan peraturan pelengkap UU Perdagangan, baik terkait mutu maupun infrastruktur pendukungnya, termasuk standar, penilaian kesesuaian, dan metrologi.

Di kalangan pengusaha domestik masalah standardisasi hingga kini masih banyak mengalami masalah. Hingga saat ini masih sangat kecil jumlah atau persentase produk nasional yang telah mendapatkan SNI. Langkah Kementerian Perindustrian untuk mendirikan bermacam laboratorium pengujian produk untuk menunjang penerapan SNI juga masih terhambat hingga saat ini.

Mestinya gerakan penerapan SNI dilakukan penuh semangat dan terus menerus. Masalah SNI sebenarnya bukan hal baru dan sudah sangat lama menjadi tekad pemerintah namun tidak pernah terartikulasi dengan baik. Gerakan standardisasi harusnya melibatkan seluas mungkin peran masyarakat.

Keswadayaan masyarakat diharapkan bisa mengembangkan sistem SNI yang mencakup penyusunan dan revisi pedoman yang berkaitan dengan pembentukan panitia teknis, pengembangan SNI, penulisan SNI, adopsi standar internasional, serta pedoman standardisasi nasional lainnya yang terkait. Pengembangan SNI membutuhkan penguatan manajemen, penerapan teknologi informasi dan pembentukan jaringan pakar. Selain itu, restrukturisasi panitia teknis SNI sangat diperlukan agar masing-masing pihak memiliki lingkup kerja yang jelas, terstruktur, dan tidak tumpang tindih.

Dana APBN dan APBD Pada akhirnya, eksistensi UU Perdagangan harus bisa mendongkrak secara signifikan jumlah produk yang berhasil memperoleh SNI. Ini harus diperkuat dengan komitmen yang tinggi – melalui penyediaan anggaran dalam APBN/APBD yang cukup memadai – untuk memacu kinerja kelembagaan, sumber daya manusia, fasilitas laboratorium dan sistem informasi.

Fungsi BSN juga harus diperkuat dan diperluas, tidak sekadar bertanggung jawab dalam proses notifikasi pemberlakuan SNI ke WTO. Dengan gerakan SNI yang progresif, sistemik, dan kontinu, maka masyarakat dan pelaku usaha akan semakin memahami bahwa SNI merupakan kebutuhan vital untuk standar mutu produk. Ini tercermin secara konkret dalam dokumen yang berisikan ketentuan teknis, pedoman dan karakteristik kegiatan dan produk, yang disusun dan disepakati oleh pihak pemangku kepentingan, ser ta ditetapkan oleh BSN sebagai acuan yang berlaku secara nasional.

SNI juga sangat penting untuk menetapkan batasan mutu dan keragaman produk, serta kompatibilitas dan interoperabilitas antarproduk untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan meningkatkan kepastian dalam transaksi perdagangan.

Arif Minardi
Anggota Komisi VI DPR RI

Editor : Juang N Hutagalung (juang.natigor@investor.co.id)

BAGIKAN