Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Tri Winarno

Tri Winarno

Belajar dari Kegagalan Proteksionisme Trump

Jumat, 7 Februari 2020 | 11:28 WIB
Tri Winarno *)

Setelah pemberlakuan undang-undang tariff impor Smoot-Hawley tahun 1930, yang diikuti perang dagang dan akhirnya meletus Perang Dunia II, Amerika Serikat (AS) memprakarsai terbentuknya sistem perdagangan multilateral yang lebih terbuka. Pada tahun 1947, masyarakat internasional mengadopsi General Agreement on Tariffs and Trade, yang akhirnya menjadi World Trade Organization (WTO).

Di bawah WTO, perdagangan internasional diikat dengan ketentuan hukum internasional dan prinsif tanpa diskriminasi di antara para mitra dagang. Sistem tersebut sukses besar.

Lebih dari tujuh dasawarsa, perdagangan dunia tumbuh hampir dua kali lebih cepat dari pertumbuhan output riil. Dan karena kepemimpinan AS, telah terjadi negosiasi multilateral untuk penurunan tarif, serta penghapusan hambatan perdagangan lainnya, seperti batasan jumlah impor dan memfasilitasi ekspansi perdagangan. Namun di tahun 2017, Presiden AS Donald Trump menolak sistem perdagangan multilateral yang terbuka.

Sebagai gantinya, ia memilih pendekatan bilateral dalam kebijakan ekonomi internasionalnya. Dampaknya sangat fatal. Hubungan perdagangan antara AS dan mitra dagang utama mengalami ketegangan. Pertumbuhan global baik perdagangan internasional dan produk domestik bruto (PDB) telah jatuh tajam, dan proyeksi pertumbuhannya juga mengalami pemangkasan, sebagaimana ditunjukkan oleh rusaknya ekonomi internasional yang disebabkan oleh kebijakan perdagangan AS tersebut.

Mula-mula pemerintahan Trump mengenakan tarif impor baja 25% dan tarif impor aluminium 10%. Kebijakan ini telah memukul Kanada, Uni Eropa, Meksiko, dan Jepang –dan semua itu adalah sekutu dekat AS--, tetapi tidak merugikan Tiongkok, karena pada waktu itu komposisi impor baja AS dari negara Tirai Bambu itu hanya 2%. Telah diperkirakan tarif tersebut membebani ekonomi AS US$ 900,000 per tahun untuk setiap penyelamatan satu pekerja.

Lebih buruk lagi, penyerapan tenaga kerja di industri baja terus mengalami penurunan. Dan ekspor baja AS masih mendatar sejak diperkenalkannya tariff tersebut pada awal 2018.

Sejak itu, Trump menekan Kanada dan Meksiko untuk merundingkan kembali North American Free Trade Agreement, yang sekarang telah diganti dengan US-Mexico-Canada Agreement. Melalui revisi perjanjian tersebut, AS memperketat regulasi impor otomotif dan suku cadang dari Meksiko. Yaitu, AS mengharuskan Meksiko membayar gaji 40-45% pekerja otomotif setidak-tidaknya US$ 16 per jam di tahun 2023. Sebagai perbandingan, upah terkecil di AS untuk industri otomotif adalah lebih dari US$ 75 per jam.

Pemerintahan Trump juga memaksa negosiasi ulang South Korea-US Free Trade Agreement, dengan kesepakatan utama yaitu pembatasan impor baja dari Korea Selatan dan memperpanjang pengenaan tarif impor truk dari Korea Selatan.

Kemudian, muncul kesepakatan Trans-Pacific Partnership (TPP), yang ditandatangani saat era pemerintahan Presiden AS Barrack Obama yang dinegosiasiakan dengan 11 negara di Pasifik (dengan tidak menyertakan Tiongkok) dan ditandatangani pada 4 Februari 2016. Begitu Trump masuk Gedung Putih, AS menarik diri dari kesepakatan TPP tersebut. Sehingga tinggal 10 negara yang tetap bertahan dengan TPP di bawah komando Jepang. Sebagai akibatnya, ekspor AS ke anggota TPP dikenakan tarif lebih tinggi daripada ekspor sesama anggota TPP.

Kemudian, Trump melakukan perang dagang dengan Tiongkok, sehingga memangkas perdagangan global dan hubungan bilateral pada titik terendah sejak tragedi pembantaian Tiananmen Square 1989. Bahkan dengan kesepakatan “phase one” yang telah ditandatangani, rata-rata tarif impor AS dari Tiongkok berada pada kisaran 19%, naik dari posisi 3% sebelum perang dagang. Anehnya, AS hanya memperoleh sedikit keuntungan dari perang dagang tersebut.

Betul, bahwa dalam kesepakatan terakhir, Tiongkok berkomitmen untuk melakukan impor lebih banyak produk pertanian dari AS. Tetapi, tambahan impor Tiongkok tersebut belum mencukupi untuk mengkonpensasi ekspor AS ke Tiongkok yang hilang selama rentang tahun 2018-2019.

Perang dagang yang ditabuh Trump menghantam beberapa negara. AS telah mengenakan tambahan tarif impor dari Turki, Brasil, Argentina, dan beberapa negara berkembang, termasuk India. India adalah negara yang berdasarkan hukum AS masuk kategori preferential tarif f treatment. Alhasil, sekarang, hubungan AS dengan India semakin memburuk.

AS juga mengenakan sanksi ekonomi dan turunannya kepada berbagai negara. Trump menggunakan arogansinya untuk menekan berbagai negara dan entitas dengan sanksi ekonomi. Sekarang, AS memaksakan sanksi lebih dari kumpulan 1.000 negara, perusahaan, dan individu per tahun.

Di samping itu, AS telah bahkan mengancam mengenakan tarif sebesar US$ 2,4 miliar terhadap produk impor dari Perancis, sebagai balasan atas rencana Perancis memberlakukan pajak domestik pada jasa digital. Dan AS telah mengenakan tarif impor tambahan sebesar US$ 7,5 miliar setiap tahun atas kesepakatan dari Uni Eropa sebagai resolusi perselisian antara Airbus dan Boeing.

Ketakutan akan terjadinya perang dagang antara AS dan Uni Eropa telah menciptakan mendung ketidakpastian terhadap produsen otomotif dan industry lainnya di kancah global.

Seolah belum cukup puas, Trump merusak sistem perdagangan global. AS menolak penunjukan WTO’s Appellate Body. Sehingga praktis kalau ada perselisihan antara anggota WTO tidak dapat diadili karena hakim yang dari AS telah ditolak oleh Trump. Sehingga peradilan WTO tidak dapat berfungsi karena kurang kuarum. Karena tidak adanya mekanisme penegakan keputusan WTO, maka banyak negara tidak punya insentif untuk mematuhi komitmennya terhadap WTO.

Akhir dari serial proteksionisme ala Trump tersebut, AS keluar sebagai pecundang. Upaya Trump untuk mengurangi defisit transaksi perdagangan adalah dengan mengurangi impor dari Tiongkok.

Di sisi lain, kebijakan itu membuat impor dari negara-negara lain, seperti Vietnam, telah meningkat dengan tajam. Investasi dan PDB global telah mengalami penurunan sangat tajam karena ketidakpastian perdagangan.

Sedangkan ekspor AS ke Negara anggota TPP sekarang juga mengalami penurunan signifikan. AS pun kini tidak lagi dipercaya sebagai pemimpin dalam sistem perdagangan dunia. Padahal dengan ketegangan geopolitik yang semakin meningkat, AS membutuhkan aliansi lebih banyak daripada sebelumnya. Tetapi kini banyak negara ragu-ragu akan bersekutu dengan pemerintah AS di bawah komando Trump.

Pada akhirnya, kebijakan perdagangan Donald Trump yang unilateral tidak menguntungkan AS dan ekonomi global. Apakah kebijakan itu akan berlanjut? Apakah ia akan erpilih kembali menjadi Presiden AS? Yang pasti, Presiden Donald Trump telah lolos dari upaya pemakzulan oleh Senat AS.

*) Pengamat Kebijakan Ekonomi

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN