Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kristianus Pramudito Isyunanda, Asisten Penasihat Hukum di Departemen Hukum, Bank Indonesia

Kristianus Pramudito Isyunanda, Asisten Penasihat Hukum di Departemen Hukum, Bank Indonesia

CCP dan Pendalaman Pasar Uang

Minggu, 1 November 2020 | 06:08 WIB
Kristianus Pramudito Isyunanda *)

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam dua bulan berturut-turut menekankan percepatan pengembangan pasar uang sebagai salah satu langkah pendukung kebijakan suku bunga acuan di tengah pandemi.

Pasar uang rupiah dan valuta asing sebagai bagian dari pasar keuangan memang dapat menjadi salah satu sumber pendanaan ekonomi melalui jalur investasi jangka pendek hingga satu tahun. Pasar uang yang dalam juga dapat mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter BI.

Instrumen pasar uang di Indonesia masih terus berkembang. Pilihannya pun semakin beragam, dari negotiable certificate of deposit hingga transaksi derivatif suku bunga (interest rate derivatives) dan valuta asing (FX derivatives), seperti forward dan swap. Transaksi derivatif di pasar uang dapat memfasilitasi kegiatan lindung nilai pelaku pasar.

Aktivitas lindung nilai ini tentunya diperlukan untuk mengantisipasi eskalasi risiko finansial, terutama di kala pandemic masih melanda negeri. Pasar derivatif dapat menjadi pintu gerbang pengembangan pasar uang. Tanpa pasar derivatif, setiap kecenderungan peningkatan risiko juga akan memicu capital flight dari investasi portofolio di Indonesia yang dapat memengaruhi kestabilan. Namun, transaksi derivative tidak sepenuhnya bebas dari tantangan.

Instrumen derivatif yang merupakan turunan dari suatu acuan pokok (underlying) memiliki risiko inheren. Volatilitas nilai instrumen de rivatif tidak hanya bergantung pada pasar derivatif itu sendiri, na mun juga dapat berasal dari pergerakan nilai underlying-nya. Fakta tersebut membuktikan adanya kandungan risiko sistemik dari transaksi derivatif.

Selain itu, transaksi derivatif yang dilakukan over-thecounter (OTC) mengandung counterparty risk.

Bagi negara dengan pasar yang masih berkembang seperti Indonesia, berbagai mitigasi risiko perlu dipikirkan oleh otoritas agar dapat tetap mendorong daya tarik masyarakat terhadap pasar finansial.

Dalam upaya pendalaman pasar uang, central counterparties (CCP) merupakan salah satu infrastruktur pasar yang mutlak diperlukan.

Salah satu inisiatif BI yaitu mendorong pembentukan CCP bagi pasar derivatif suku bunga dan ni lai tukar (SBNT). Hal ini sesuai dengan best practice pasar derivatif internasional dan juga sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap rekomendasi G20.

Kehadiran CCP akan menambah market confidence sehingga dapat mendukung penetrasi masyarakat dan pada akhirnya mengakselerasi pendalaman pasar uang. CCP berfungsi sebagai pihak yang berada di tengah para pihak dalam transaksi derivatif OTC, melalui pelaksanaan kliring, inovasi, dan pengelolaan risiko. CCP memungkinkan pengelolaan margin dan dana default serta implementasi urutan penggunaan sumber dana (default waterfall) di pasar derivatif menjadi lebih efisien jika dibandingkan dengan pelaksanaannya oleh individu pelaku pasar.

Implementasi fungsi CCP juga secara efektif meniadakan risiko counterparty transaksi derivatif OTC dengan skema novasi serta menekan risiko sistemik melalui manajemen risiko yang independen dan pelaksanaan kliring yang tersentralisasi secara netting.

BI telah menerbitkan Peraturan BI No 21/11/PBI/2019 beserta aturan turunannya yang secara komprehensif mengatur mengenai pendirian, pelaksanaan fungsi, hingga pengawasan CCP untuk transaksi derivatif SBNT. Dengan pengaturan tersebut, CCP SBNT didorong untuk mampu menjadi lembaga pengelola eksposur risiko default pelaku pasar yang kredibel, sehingga mendukung akselerasi pendalaman dan penguatan stabilitas pasar uang domestik.

Hal tersebut menjadi cerminan komitmen BI terhadap pengembangan pasar derivatif Indonesia. Hadirnya CCP dapat membawa angin segar bagi pasar derivatif SBNT. Pelaku dan juga calon pelaku pasar memiliki peluang untuk masuk ke pasar dengan lebih confident. Pihak penjual tak perlu lagi khawatir

adanya gagal bayar oleh pembeli, dan sebaliknya pembeli tak perlu lagi khawatir adanya gagal serah oleh penjual. CCP meng hadirkan sistem perlindungan yang lebih sempurna bagi pasar secara keseluruhan.

Terlebih, sistem keuangan akan menjadi lebih kon dusif dengan risiko sistemik yang dimitigasi melalui sentralisasi kliring. Ke depan, BI perlu terus berupaya mengawal percepatan pendirian CCP transaksi derivatif SBNT. Momentum pandemi yang telah meningkatkan urgensi transaksi lindung nilai dapat dijadikan peluang mendorong pembentukan CCP. Sosialisasi dan diskusi intensif dengan berbagai pihak, termasuk calon potensial CCP dan asosiasi dapat membantu akselerasi terbentuknya CCP transaksi derivative SBNT di Indonesia.

BI juga harus senantiasa berkoordinasi dalam sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan di pasar modal. Fungsi CCP pasar modal telah secara efektif dilaksanakan oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sejak tahun 1996. Pasar uang perlu belajar dari pengalaman KPEI guna memberikan jaminan mutu atas fungsi CCP untuk transaksi derivatif SBNT.

Pasar patut menanti kehadiran CCP transaksi derivatif SBNT dengan optimistis. Semakin cepat akan semakin baik. Berbagai manfaat dari konsep CCP niscaya akan mendorong confidence terciptanya pasar uang yang dalam dan stabil. Sehingga, pasar uang dapat semakin mendukung ekonomi negeri me nuju Indonesia maju.

*) Asisten Penasihat Hukum di Departemen Hukum, Bank Indonesia (Tulisan merupakan pendapat pribadi).

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN