Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
M Syarif Hidayatullah, Senior Policy Analyst di Indonesia Services Dialogue (ISD).

M Syarif Hidayatullah, Senior Policy Analyst di Indonesia Services Dialogue (ISD).

Digitalisasi Sektor Jasa

Senin, 26 Juli 2021 | 12:04 WIB
M Syarif Hidayatullah

Sebagai sektor yang sangat bergantung pada mobilitas dan interaksi konsumen-produsen, sektor jasa sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. Tahun 2020, dari 13 sektor jasa, hanya dua sektor yang mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi daripada tahun 2019. Tujuh sektor jasa mencatatkan pertumbuhan negatif pada 2020, di mana puncaknya terjadi pada kuartal II-2020.

Contohnya, pada sektor akomodasi-makanan minuman yang pada kuartal IV-2019 mencatat pertumbuhan 6,36% (year on year/yoy), sedangkan pada kuartal II-2020 mengalami kontraksi hingga -22% (yoy).

Dalam rangka pemulihan sektor jasa, digitalisasi menjadi harapan. Saat ini semakin banyak sektor jasa yang sudah mampu didigitalisasi. Sejumlah produsen jasa mencoba beradaptasi, baik dengan mengubah layanan dalam bentuk digital, maupun menjadikan platform digital sebagai sarana penjualan produk.

Sektor jasa seperti pendidikan dan kesehatan saat ini mengubah bentuk layanan dalam bentuk digital. Selain kursus online, layanan health-tech juga semakin berkembang. Hal ini didukung dengan semakin tingginya permintaan jasa digital. Riset yang dilakukan Google, Temasek dan Bain&Company (2020) menunjukkan bahwa 37% dari digital services konsumen di tahun 2020 adalah konsumen baru, di mana 93% akan terus menggunakan layanan jasa digital setelah pandemi.

Kehadiran teknologi digital berpotensi mengubah pola perdagangan jasa lintas batas negara. Berbeda dengan barang, jasa diperdagangkan melalui empat moda utama. Pertama, cross border, di mana supply jasa melintas negara. Kedua, consumption abroad, yang artinya konsumen jasa yang mendatangi penyedia jasa. Ketiga, commercial presence, di mana produsen jasa membuka cabang di negara tempat konsumen berada. Keempat, labor movement, produsen jasa pindah secara fisik ke negara tempat konsumen.

Selama ini, perdagangan jasa banyak dilakukan melalui moda tiga, yaitu commercial presence. Berdasarkan data, untuk Uni Eropa, sekitar 69% dari total ekspor jasanya menggunakan moda commercial presence (Eurostat, 2016). Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi membuat sejumlah jasa yang awalnya diperdagangkan melalui moda tiga, dapat diperdagangkan dengan moda satu, atau cross border. Perkembangan teknologi membuat sejumlah jasa dapat didigitalisasi.

Sebagai ilustrasi, 20 tahun yang lalu apabila ingin memperdagangkan jasa pendidikan antarnegara, maka produsen jasa harus membangun lembaga pendidikan di negara yang dituju (moda commercial presence). Mendirikan lembaga pendidikan, yang artinya membangun sarana dan prasarana fisik tentu memakan biaya yang tinggi, akhirnya hal tersebut membuat perdagangan jasa pendidikan menjadi relatif rendah. Saat ini, dengan berkembangnya teknologi digital, maka jasa pendidikan dapat didigitalisasi dan diperdagangkan antarnegara tanpa perlu adanya perpindahan produsen. Contohnya adalah semakin banyaknya aplikasi pendidikan seperti kursus online.

 

Meraih Peluang 5G

Proses digitalisasi sektor jasa dapat bergerak semakin cepat dengan mulai masuknya layanan 5G di Indonesia. Teknologi 5G tidak hanya 100 kali lebih cepat dibandingkan mobile network yang ada saat ini, tetapi juga akan sangat hemat energi. Teknologi 5G dapat mendorong penggunaan AI, IoT, hingga extended reality ke tingkat yang jauh lebih tinggi.

Riset PWC (2020) memperkirakan penerapan teknologi 5G hingga tahun 2030 akan berdampak sebesar 1% terhadap produk domestik bruto (PDB) global atau mencapai US$ 1,3 triliun. Riset lain menunjukkan bahwa hingga tahun 2035 teknologi 5G akan menciptakan 22,3 juta lapangan pekerjaan (WEF&PWC, 2020).

Oleh sebab itu, kehadiran 5G dapat membuka berbagai peluang yang dapat membangkitkan perekonomian. Khusus untuk sektor jasa, kehadiran teknologi dapat mendorong setidaknya empat sektor, yaitu jasa profesional, jasa keuangan, jasa kesehatan, dan ritel.

Pertama, untuk jasa profesional. Selama ini, jasa profesional umum dilakukan melalui mode 3 dan mode 4 (commercial presence dan labour movement). Teknologi 5G membuat perdagangan lintas batas jasa profesional akan semakin maju, di mana akan semakin banyak jasa profesional yang akan di-outsource lintas batas. Contohnya, saat ini sejumlah perusahaan skala internasional, menempatkan services hub di satu negara, untuk melayani in-house services perusahaannya di beberapa negara.

AT Kirney semenjak tahun 2004 merilis Global Services Location Index (GSLI) yang melakukan survei daya saing di 50 negara. Indeks tersebut menilai daya saing suatu negara untuk menjadi lokasi services hub. Dari 50 negara, Indonesia menempati peringkat 4, hanya di bawah India, Tiongkok, dan Malaysia.  Oleh sebab itu, penyedia jasa profesional di Indonesia memiliki peluang besar untuk berekspansi hingga ke mancanegara.       

Kedua, sektor jasa keuangan akan melakukan transformasi yang besar. Inklusivitas masih menjadi tantangan pada sektor jasa keuangan, di mana keberadaan fisik lembaga keuangan, yang membutuhkan biaya besar, masih sulit tergantikan. Dengan adanya perkembangan financial technology beberapa tahun terakhir, proses digitalisasi layanan jasa keuangan mulai terjadi. Kehadiran teknologi 5G dapat mendorong proses tersebut lebih cepat lagi, salah satunya dengan penggunaan teknologi artificial intelligence seperti robo-advice. Adanya teknologi robo-advice, membuat layanan keuangan, tidak hanya perbankan, tetapi juga untuk asuransi dan investasi. Riset PWC (2020) memperkirakan aplikasi 5G pada sektor jasa keuangan dapat meningkatkan PDB global sebesar US$ 85 miliar pada tahun 2030.

Ketiga, sektor Jasa kesehatan diperkirakan akan menerima keuntungan sangat besar dari adanya jaringan 5G. Hingga tahun 2030 diperkirakan teknologi 5G dapat mendorong perkembangan jasa kesehatan hingga US$ 530 miliar (PWC, 2030). Optimalisasi layanan yang ada serta munculnya teknologi baru menjadi kunci. Komunikasi real time antara pasien-dokter, semakin efektifnya telemedicine, operasi jarak jauh, hingga transportasi obat adalah salah bentuk implementasi dari teknologi 5G untuk layanan kesehatan. Hal tersebut dapat menciptakan komunikasi yang lebih efektif antara dokter-pasien, mendorong efisiensi pelayanan, hingga pada akhirnya menghasilkan outcome kesehatan yang lebih tinggi.

Keempat, jasa ritel. Teknologi 5G ini dapat menghadirkan pengalaman belanja ritel yang lebih personal, mempermudah konsumen menemukan barang sesuai kebutuhan (menurunkan biaya pencarian), hingga meningkatkan kemudahan belanja jarak jauh. Teknologi augmented reality ke depannya berpotensi membuat konsumen dapat mencoba pakaian secara virtual. Selain itu, teknologi drone yang lebih maju, membuat biaya pengiriman barang akan semakin turun, dan meningkatkan transaksi ritel secara online.

Untuk mendorong proses adaptasi sektor jasa pada teknologi 5G, maka sejumlah kebijakan perlu dilakukan. Pertama, perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), di mana hal tersebut adalah dasar dari sektor jasa. Literasi digital perlu ditingkatkan, di mana 43% dari murid dan 34% dari guru ditemukan mengalami literasi digital yang relatif rendah. Sekolah vokasi dan Balai Pelatihan Kerja yang mendukung sektor jasa perlu ditingkatkan kualitasnya dan dipastikan pemerataannya. Contohnya, untuk jasa pariwisata di Indonesia bagian timur masih kekurangan SDM yang memenuhi kriteria. Oleh sebab itu perlu didorong berdirinya sekolah vokasi maupun Balai Latihan Kerja pada bidang pariwisata. Selain itu, diperlukan SDM yang siap beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi digital.

Kedua, sisi infrastruktur. Terkait penetrasi internet di Indonesia, masih terdapat kesenjangan yang sangat besar antara daerah perdesaan dan perkotaan. Penetrasi Internet di perkotaan sekitar 72%, sedangkan di perdesaan 48%. Saat ini 38% masyarakat tinggal di daerah pedalaman yang tidak memiliki akses internet, serta hanya 20% usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM, 2018) yang menggunakan akses internet.

Indonesia telah membangun koneksi broadband secara masif melalui Proyek Palapa Ring, namun pemanfaatannya masih relatif rendah, hanya sekitar 14-43%. Dari perspektif bisnis, rendahnya kesediaan untuk membayar merupakan tantangan utama dalam mengembangkan infrastruktur last mile di perdesaan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi dan kebijakan pemerintah, seperti kebijakan berbagi jaringan atau insentif investasi untuk di daerah pedalaman.

 

*) Senior Policy Analyst di Indonesia Services Dialogue (ISD).

Editor : Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN