Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

FTA dan CEPA, Masih Perlukah?

Rabu, 10 Mei 2017 | 07:23 WIB
Oleh Muhammad Iqbal Hasan

Indonesia saat ini aktif melakukan perundingan perjanjian investasi internasional (investment treaty). Perjanjian yang sedang dirundingkan bukan sekadar Bilateral Investment Treaty (BIT) tradisional, tetapi sudah lebih tinggi kelasnya ke level Free Trade Agreement (FTA) atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

 

Sepanjang sejarah, Indonesia baru punya satu CEPA secara bilateral yaitu Indonesia-Japan EPA (IJEPA). Meski demikian secara regional Indonesia memiliki beberapa perjanjian serupa dalam lingkup antarnegara Asean atau Asean dan negara mitra.

 

Tujuan dari perjanjian ini sebenarnya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada investor asing dari praktik diskriminatif atau tindakan merugikan lainnya yang dilakukan pemerintah negara tuan rumah.

 

Pemberian perlindungan ekstra melalui perjanjian internasional sebenarnya tidak selalu karena hukum nasional tidak cukup baik, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan investor asing lebih percaya kepada perlindungan hukum melalui suatu perjanjian internasional daripada hukum nasional.

 

Sehebat apapun hukum nasional suatu negara, investor asing tetap akan lebih nyaman dengan perlindungan melalui suatu perjanjian internasional karena hukum nasional bisa sewaktu-waktu berubah, berbeda dengan perjanjian yang hanya bisa berubah dengan kesepakatan kedua pihak.

 

Sebenarnya ada atau tidaknya hubungan antara adanya perjanjian investasi internasional dengan masuknya investasi asing sudah menjadi perdebatan klasik para ahli hukum. Sebagian mengatakan ada hubungannya baik banyak atau sedikit, dan sebagian mengatakan tidak ada hubungannya. Masing-masing pendapat memiliki argumen dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

Di Indonesia misalnya, setelah Indonesia dan Jepang menandatangani IJEPA tahun 2007, realisasi investasi Jepang di Indonesia memang tinggi. Namun sebelum ada IJEPA pun sebenarnya investasi Jepang di Indonesia sudah tinggi. Dengan demikian maka sulit memastikan ada tidaknya hubungan sebab akibat antara IJEPA dan meningkatnya realisasi investasi Jepang.

 

Harus ada penelitian khusus untuk membuktikannya daripada hanya melihat data sebagai fakta. Dalam hal jaminan perlindungan hukum sebenarnya Indonesia telah memiliki Undang-Undang Penanaman Modal yang kalau tidak mau dibilang liberal, sudah sangat komprehensif dan pro investor.

 

Hampir semua pasal pada perjanjian investasi internasional sebenarnya sudah diatur pada undang-undang penanaman modal. Aturan terkait non-diskriminasi, ekspropriasi, repatriasi, hingga bagian yang paling sering dikhawatirkan yaitu akses investor untuk menggugat negara secara langsung pun sudah diatur di undang-undang tersebut.

 

Menjadi pertanyaan selanjutnya, masihkah perlu perjanjian investasi internasional? Membuat perjanjian investasi internasional sebenarnya sah-sah saja, tetapi harus memperhatikan beberapa hal.

 

Pertama, jangan membuat perjanjian investasi internasional karena tidak percaya diri dengan peraturan perundang-undangan yang telah kita buat sendiri. Kita memang akui bahwa peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum di Indonesia masih banyak masalah.

 

Namun solusi yang tepat seharusnya adalah dengan memperbaiki masalah tersebut, bukan dengan membuat perjanjian investasi internasional. Membuat perjanjian investasi internasional dengan tidak memperbaiki kualitas regulasi nasional hanya akan membuat Pemerintah bolak-balik digugat di arbitrase internasional.

 

Kedua, motif pembuatan perjanjian investasi internasional harus lebih fokus kepada alasan ekonomi daripada alasan lainnya. Jangan sampai pembuatannya lebih kental dengan muatan politis atau non-ekonomi. Indikasi salah fokus ini sebenarnya bisa dirasakan.

 

Misalnya pembuatan perjanjian ini dikhawatirkan hanya menjadi ajang peningkatan citra pemerintah, yaitu banyaknya jumlah perjanjian investasi internasional yang lahir di rezimnya. Kalau cara berpikirnya seperti ini maka jika suatu saat ada perjanjian investasi internasional yang nyata merugikan Indonesia dan selayaknya harus diterminasi, Pemerintah tidak akan melakukannya karena khawatir akan merusak citranya.

 

Contoh yang sering dibicarakan adalah IJEPA, yang dianggap sudah layak diterminasi karena lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Indikasi lainnya, banyak BIT dengan negara mitra yang tidak ada realisasi investasinya di Indonesia sehingga menjadi pertanyaan apa tujuan dibuatnya BIT tersebut.

 

Selain itu, banyak juga perjanjian investasi internasional yang sudah ditandatangani, diratifikasi dan mulai berlaku, namun ternyata di dalamnya banyak bagian-bagian yang belum selesai dirundingkan dan akan diselesaikan kemudian dengan skema work programme. Hal ini menunjukkan bahwa memang yang dikejar adalah momen penandatanganannya, bukan penyelesaian perundingannya secara menyeluruh.

 

Ketiga, Brasil adalah contoh negara yang tidak meratifikasi seluruh BIT-nya namun sukses menjadi negara yang banyak mendatangkan investasi asing. Di sisi lain, kita melihat negara tetangga yang menjadi pesaing utama dalam mengundang investasi asing seperti Vietnam dan Malaysia sangat aktif mengikuti berbagai fora perjanjian internasional baik secara bilateral, regional atau multilateral. Perjanjian ini dianggap sebagai insentif bagi masuknya investor asing.

 

Lalu, di mana posisi Indonesia? Jawaban ini tergantung mazhab yang diyakini Pemerintah yang sedang berkuasa. Indonesia bisa memilih salah satu pilihan, atau mengambil jalan tengah, yaitu ikut membuat perjanjian dengan sangat selektif. Perjanjian dibuat dengan negara yang memang memiliki keunggulan di sektor tertentu yang sangat dibutuhkan Indonesia, bukan dengan negara yang tidak jelas keuntungannya bagi Indonesia.

 

Pengetahuan atas target yang ingin diraih dari negara mitra harus sudah jelas diketahui saat akan memulai perundingan, bukan pada tahaptahap akhir perundingan. Selain itu, pembuatan perjanjian investasi internasional juga menjadi penting karena bukan hanya ditujukan untuk menarik investasi asing, tetapi juga untuk mempertahankan investor asing yang sudah ada agar tidak hengkang ke negara lain, apalagi negara pesaing.

 

Keempat, Pemerintah harus memiliki ketegasan dan kepercayaan diri menghadapi tingkah investor asing. Investor asing datang ke suatu negara bukan dalam rangka charity. Mereka datang dalam rangka berbisnis mencari keuntungan. Dengan posisi ini seharusnya antara pemerintah dan investor asing bersifat saling menguntungkan. Negara tidak boleh dalam posisi lebih rendah dari investor asing. Apalagi tidak semua investor memiliki itikad baik.

 

Oleh karena itu, walaupun mungkin level of development pemerintah berbeda dengan negara mitra runding, namun di mata hukum keduanya memiliki kedudukan yang sama. Sehingga sangat pantas jika pemerintah memperjuangkan elemen-elemen yang mencerminkan kepentingan nasional dalam setiap pasal perjanjian investasi internasional.

 

Terakhir, perjanjian investasi internasional ini adalah urusan besar, karena akan memengaruhi kedaulatan negara dan dapat mengikat negara hingga puluhan tahun. Oleh karena itu, pembuatannya tidak boleh dilakukan sembarang orang, harus individu yang benar-benar kompeten. Untuk itu, ke depan perlu dipertimbangkan membuat satu tim nasional yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas mulia ini.

 

Muhammad Iqbal Hasan, Pemerhati Hukum Investasi Internasional, Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN