Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Koordinator Advokasi BPJS Watch dan Sekjen OPSI-KRPI

Koordinator Advokasi BPJS Watch dan Sekjen OPSI-KRPI

Harapan Peserta JKN

Senin, 17 Januari 2022 | 11:03 WIB
Timboel Siregar *)

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah memasuki tahun kesembilan pada tahun 2022 ini. Masyarakat terus terbantu dengan hadirnya program JKN. Tanggal 30 Desember 2021 lalu Direksi BPJS Kesehatan memaparkan kinerja BPJS Kesehatan 2021 dan harapan capaian pada 2022 dalam kegiatan “Kaleidoskop 2021 dan Outlook 2022”.

Inti pelaksanaan Program JKN bertumpu pada tiga hal, yaitu kepesertaan, pelayanan dan fasilitas kesehatan, serta pembiayaan. Tentang kepesertaan, saya menilai pada 2021 jumlah kepesertaan aktif terus menurun, sedangkan jumlah peserta non-aktif (tidak membayar iuran) terus meningkat.

Sebenarnya yang menjadi acuan untuk mengukur tingkat kepesertaan di Program JKN adalah peserta aktif, karena peserta aktiflah yang diakui sebagai peserta. Pasal 20 ayat (1) UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN menyatakan peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Dari presentasi direksi BPJS Kesehatan, jumlah peserta aktif per 30 November 2021 sebanyak 190.375.865 orang, sedangkan peserta tidak aktif 39.138.203 orang. Dua tahun terakhir, jumlah peserta aktif terus menurun, sedangkan peserta non-aktif terus meningkat. Jumlah peserta aktif per 31 Desember 2019 sebanyak 203,96 juta orang dan turun menjadi 197,87 juta pada 2020. Peserta non-aktif pada 2019 sebanyak 20,19 juta, dan pada 2020 menjadi 24,59 juta orang.

Dampak langsungnya adalah penurunan penerimaan iuran JKN. Per akhir Desember 2020 penerimaan iuran JKN sebesar Rp 138,51 triliun, dan Desember 2021 diprediksi Rp 137,42 triliun, atau turun Rp 1,1 triliun.

Pada 2021 persoalan kepesertaan yang paling mencuat adalah kepesertaan PBI APBN yang dinonaktifkan secara sepihak oleh Kementerian Sosial. Per akhir November 2021, tercatat 11 ,02 juta orang miskin yang dinonaktifkan, dengan peserta aktif PBI APBN sebanyak 88,12 juta.

BPJS Watch kerap menerima aduan dari peserta PBI APBN yang tidak bisa mendapat layanan RS karena kepesertaannya dinonaktifkan secara sepihak, tanpa pemberitahuan kepada peserta. Ada yang sudah dinonaktifkan setahun, tetapi peserta masih meyakini sebagai peserta PBI APBN karena memegang kartu JKN KIS, namun tidak bisa dilayani lagi oleh fasilitas Kesehatan (faskes).

Dari 11,02 juta orang miskin yang dinonaktifkan secara sepihak, berarti pada 2022 ini akan banyak orang miskin berpotensi tidak mendapatkan layanan kesehatan di faskes walaupun mereka masih memegang kartu JKN KIS.

Terkait pelayanan, dari advokasi kasus yang ditangani BPJS Watch, pelaksanaan JKN pada 2021 masih diwarnai persoalan klasik yang belum diselesaikan secara sistemik.

Masih ada peserta JKN disuruh pulang dalam kondisi belum layak pulang, diminta beli obat sendiri, sulit mendapatkan ruang perawatan, dsb.

Demikian juga dengan sistem rujukan yang relatif menyulitkan peserta. Ada peserta yang harus mendatangi satu RS ke RS lainnya hanya untuk mendapatkan pelayanan di sebuah RS di Jakarta Timur. Denda yang mahal (naik 100%) menyebabkan ada peserta yang gagal mendapatkan layanan di faskes walaupun sudah membayar tunggakan iuran.

Terkait pembiayaan JKN, direksi BPJS Kesehatan menginformasikan pembiayaan JKN tahun 2021 masih akan meraup surplus kembali. Kondisi ini bisa dijelaskan dengan data penerimaan iuran sampai akhir November 2021 sebesar Rp 124,8 triliun, dan biaya jaminan kesehatan Rp 80,98 triliun. Proyeksi akhir Desember 2021, penerimaan iuran sebesar Rp 137,42 triliun, dan bi aya jaminan kesehatan Rp 90,1 triliun.

Perbaikan Regulasi

Tantangan pelaksanaan Program JKN tahun 2022 cukup besar. Kepesertaan aktif masih berpotensi turun, di tengah kebijakan pemerintah yang akan menurunkan kepesertaan PBI APBN dan kasus PHK masih berlanjut di 2022. Namun demikian upaya peningkatan kepesertaan aktif masih terbuka besar.

Kondisi ekonomi yang mulai membaik, dengan meningkatnya jumlah pekerja penerima upah (PPU) atau pekerja formal menjadi 53,14 juta orang dan pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau pekerja informal yang jumlahnya mencapai 77,91 juta (BPS, Agustus 2021) merupakan peluang bagi direksi BPJS Kesehatan meningkatkan kepesertaan aktif JKN dari segmen PPU swasta yang jumlahnya saat ini sekitar 16,7 juta (peserta yang membayar) dan jumlah peserta PBPU 30,9 orang.

Pelayanan berkualitas kepada peserta merupakan cara terbaik meningkatkan kepesertaan aktif. Pelayanan berbasis teknologi informasi harus menjadi fokus peningkatan pelayanan secara proaktif. Persoalan peserta di faskes menjadi tanggung jawab BPJS Ke sehatan, karena yang membuat perjanjian kerja sama dengan faskes adalah BPJS Kesehatan. Oleh karenanya BPJS Kesehatan harus mudah dihubungi dan cekatan melayani peserta, jangan hanya meninggalkan nomor telepon di faskes.

Pemerintah harus meninjau berbagai regulasi dan kebijakan yang selama ini menghambat akses layanan seperti upaya menurunkan kepesertaan PBI APBN, nilai denda pelayanan, dan sistem rujukan yang masih berproses panjang.

*) Koordinator Advokasi BPJS Watch/Pengurus OPSI-KRPI

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN