Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mudrajad Kuncoro, Ekonom UGM dan Rektor Universitas Trilogi, Jakarta.

Mudrajad Kuncoro, Ekonom UGM dan Rektor Universitas Trilogi, Jakarta.

Keluar dari Jurang Resesi?

Senin, 18 Januari 2021 | 15:35 WIB
Mudrajad Kuncoro*)

Untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 terhadap pasar keuangan dan sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan forward looking and countercyclical policies yang ditujukan untuk mengurangi volatilitas pasar serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Itulah cuplikan pidato Wimboh Santoso, ketua Dewan Komisioner OJK, pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) di Jakarta tanggal 15 Januari 2021.

Menarik untuk dicatat pernyataan Presiden Joko Wi dodo (Jokowi) dalam acara PTIJK tersebut. Pre siden Jokowi mengatakan program vaksinasi adalah sebuah game changer untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dan menjadi kunci yang menentukan pulihnya kehidupan masyarakat termasuk aspek perekonomian.

Pengendalian pandemi, terutama melalui vaksinasi, adalah game changer, kunci yang amat menentukan agar masyarakat bisa bekerja kembali, anak-anak bisa belajar di sekolah lagi, dan agar bisa kembali beribadah dengan tenang, dan juga agar perekonomian nasional bisa segera bangkit.

Presiden meminta semua pihak optimistis menjalani tahun 2021 karena tahun ini akan menjadi titik balik dari permasalahan pandemi Covid-19 yang dialami pada 2020.

Benarkah kita sudah keluar dari jurang resesi? Pertumbuhan ekonomi secara tahunan (yoy) telah melewati titik terendah pada triwulan II-2020 yang anjlok drastis hingga -5,32%, yang membaik menjadi -3,49% pada triwulan III, dan diharapkan pada triwulan IV-2020 menjadi meningkat lagi di rentang -2% hingga -1%.

Ancaman resesi yang sudah menjadi realitas harus ditanggapi dengan strategi ‘big push’ dan in tegrasi kebijakan ekonomi dengan kesehatan dalam satu paket (lihat Mudrajad Kuncoro, “Tak Ada Big Push, Resesi Ekonomi Kian Mencengkeram”, Bisnis Indonesia, 18/9/2020). Data BPS menunjukkan bahwa jasa ke uangan mulai terkena dampak resesi dan pandemi pada triwulan ke-3 tahun 2020 (2020.Q3). Ini tercermin dari pertumbuhan jasa keuangan yang minus 0,95% pada 2020.Q3, padahal sebelumnya selalu tumbuh positif antara 1,05% hingga 6,15%.

OJK mempunyai tugas me lakukan pengaturan dan pengawas an terhadap kegiatan jasa ke uangan di sektor perbankan, sek tor pasar modal, dan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB). UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK pasal 6 dan 7 secara eksplisit menggariskan tugas dan wewenang OJK untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: (1) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; (2) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan (3) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan,dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Dampak kebijakan pengendalian volatilitas yang telah dikeluarkan oleh OJK sejak adanya pandemi mulai membuahkan hasil.

Pertama, ketika sejak bulan Mei 2020, volatilitas indeks harga saham gabungan (IHSG) sudah mulai mereda. Setelah anjlok hing ga titik terendah 3.937,6 pada 24 Maret 2020, IHSG menguat dan ditutup pada level 5.979,7 pada tanggal 30 Desember 2020. Pada perdagangan sa ham 15 Januari 2021, IHSG di tutup pada level 6,373.41. Inisiatif strategis OJK untuk meningkatkan basis investor domestik dan pendalaman pasar keuangan terlihat dengan meningkatnya jumlah investor di pasar modal yang mencapai 3,88 juta investor, di mana tahun 2019 hanya ada 2,48 juta investor.

Aktivitas penghimpunan dana melalui penawaran umum tercatat Rp 118,7 triliun de ngan 53 emiten baru, di mana pertumbuhan emiten baru ini merupakan yang ter tinggi di Asean.

Kedua, kredit perbankan terkontraksi hingga -2,41% (yoy) yang lebih disebabkan oleh korporasi besar yang cenderung masih belum berope rasi secara penuh.

Di tengah kontraksi pertumbuhan kredit secara industri, kredit bank BUMN masih tumbuh 0,62% dan BPD tumbuh 5,22%, serta bank syariah tumbuh 9,50%. Ini disebabkan karena pe nempatan dana pemerintah di perbankan, baik di kelompok Himbara sebesar Rp 47,5 triliun, kelompok BPD sebesar Rp 16,2 triliun, maupun bank syariah sebesar Rp 3 triliun, yang telah digunakan untuk meyalurkan kredit sebesar Rp 323,8 triliun.

Patut dicatat kebijakan stimulus yang telah dikeluarkan OJK seperti restrukturisasi kredit perbankan, penilaian kualitas kredit satu pilar, penundaan pene rapan Basel III dan pelonggaran pemenuhan indikator likuiditas serta indikator permodalan, telah memberikan ruang bagi perbankan untuk menjaga profil risikonya.

Ketiga, hingga akhir Desember 2020, program restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai Rp 971 triliun, yang diberikan kepada 7,6 juta debitur, atau sekitar 18% dari total kredit perbankan. Jumlah tersebut berasal dari restrukturisasi kredit untuk 5,8 juta debitur UMKM yang mencapai Rp 386,6 triliun.

Untuk non-UMKM, realisasi restrukturisasi kredit mencapai 1,8 juta debitur dengan nilai Rp 584,4 triliun. Hasilnya: (1) rasio Non-Performing Loans (NPL) kotor perbankan dapat dipertahan kan pada 3,06%, bandingkan tahun 2019 di mana NPL 2,53%; (2) Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan mampu dijaga pada 23,78%, bandingkan tahun 2019 di mana CAR 23,31%; (3) Loans to Deposits Ratio (LDR) menurun tajam menjadi 82,2%, anjlok di ban dingkan tahun 2019 yang 93,64%.

Keempat, kinerja intermediasi IKNB memang tertekan di era pandemi. Premi Asuransi Ko mersial IKNB mencapai Rp 242,46 triliun. Ini artinya terjadi kontraksi sebesar -7,34% (yoy) karena tahun 2019 masih tumbuh 4,77%. Realisasi restrukturisasi pembiayaan oleh perusahaan pem biayaan sepanjang tahun 2020 telah mencapai Rp 189,96 triliun dari 5 juta kontrak pembiayaan, atau sekitar 48,52% dari total pembiayaan.

Pada tahun 2021, OJK akan menggunakan momentum ini untuk melakukan sejumlah kebijakan untuk mengungkit pertumbuhan lebih cepat. Apa saja tantangan yang harus dicermati pada tahun 2021? Ini diakui oleh Ketua Ketua Dewan Komisioner OJK, yang mengidentifikasi di tahun 2021 ini masih akan diwarnai dengan berbagai tantangan, setidaknya: pertama, masih lemahnya permintaan akan barang dan jasa akibat dari terbatasnya mobili tas masyarakat dan lemahnya daya beli masyarakat. Kedua, percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Ketiga, adanya momentum kebutuhan digitalisasi untuk mendukung aktivitas ekonomi dan keuangan.

Selain tantangan tersebut, sa ya mencatat ada beberapa ke lemahan struktural ekonomi Indonesia. Pertama, terjadi unbalanced growth antarsektor. Ada sektor yang mengalami pertumbuhan negatif tetapi pada saat bersamaan malah ada yang melonjak pertumbuhannya.

Sektor yang paling terpukul akibat pandemi Covid-19 adalah transportasi dan pergudangan (minus 16-30%), akomodasi dan makanan minum (minus 12-22%), jasa lain nya & perusahaan (minus 5-12%), pengadaan listrik dan gas (minus 2-5%), konstruksi (minus 4-5%), perdagangan (minus 5-8%), industri (minus 4-6%), pertambangan (minus 3-4%). Kebijakan pemerintah untuk larangan mudik Lebaran, diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan lock down mandiri di berbagai daerah/kampung telah memukul sektor-sektor ini.

Hampir semua pelaku sektor ini mengalami penurunan omzet penjualan dari 20% hingga 100%. Tidak mengherankan terjadi kenaikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pengurangan karyawan, dan meningkatnya pengangguran hing ga 9,7 juta orang atau 7,07% dari total angkatan kerja. Bauran kebijakan (policy mix) yang sinergis antara kebijakan mo neter dan fiskal telah terbukti membantu ekonomi Indonesia dalam menghadapi krisis Asia 1998 dan krisis global 2008, dan kini pandemi Covid-19. Tantangan ke depan makin berat.

Kini tidak hanya dibutuhkan ko ordinasi kebijakan moneter, OJK, dan fiskal, tetapi juga plus dengan kebijakan sektoral (industri, perdagangan, pertanian, kelautan-maritim, kehutanan, perhubungan, dll) dan daerah. Inilah yang disebut meta policy mix. Konkretnya, perubahan kebijakan OJK, moneter, fiskal dan sektoral tidak akan efektif tanpa melibatkan 34 gubernur dan lebih dari 500 bupati/walikota. Akhirnya, tepat sekali pernyataanKetua Dewan Komisoner OJK:

“Tentunya kami tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu, kami mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan berinovasi guna mewujudkan sektor jasa keuangan yang berdaya saing dan berperan optimal dalam mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas”.

*) Ekonom UGM & Rektor Universitas Trilogi

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN