Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Dwi Mukti Wibowo, Perintis Lembaga Riset dan Kajian Ekonomi Kemanusiaan, DM Center)

Dwi Mukti Wibowo, Perintis Lembaga Riset dan Kajian Ekonomi Kemanusiaan, DM Center)

Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Peran Koperasi

Senin, 13 Juli 2020 | 21:01 WIB
Dwi Mukti Wibowo *)

Saat pandemi Covid-19 mulai melanda Indonesia, pemerintah tidak saja menghadapi masalah ancaman kesehatan masyarakat, tetapi juga perekonomian nasional maupun kebutuhan pangan yang meningkat. Selama pandemi tidak boleh terjadi kelangkaan pasokan, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun konsumsi bahan pangan.

Meskipun data pemerintah menyebutkan stok pangan nasional surplus sampai bulan Juni 2020 karena stok beras masih 6,4 juta ton, namun tidak dapat dimungkiri jika persediaan panganitu dapat menipis. Bahkan menjadi ancaman krisis pangan. Karena pandemi Covid-19 masih terus berlangsung dan meningkat kasusnya.

Sementara itu, normalisasi pemulihan ekonomi nasional pastinya akanmenggerakkan kembali aktivitas masyarakat, termasuk memenuhi kebutuhan pokok dan pangannya sehari-hari.

Ancaman krisis pangan yang per nah dilansir Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak boleh diabaikan. Apalagi banyak negara sudah mulai membatasi ekspor pangan, serta lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri nya.

Sementara itu, luasan lahan ekonomi produktif Indonesia mulai terkikis akibat berubah peruntukannya. Padahal menurut UU No 32 Tahun 2004 yang diperkuat PP No 3 Tahun 2007, ketahanan pa ngan menjadi urusan wajib pemerintah.

Dan UU 18 tahun 2012 terbaru tentang Pangan menyatakan penyelenggaraan pa ngan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.

Ketiga UU itu sangat jelas dan mempertegas ketahanan panganmerupakan hak yang mendasar bagi individu, serta parameter keadaan bagi ekonomi suatu ne gara. Pemerintah menyadari itu. Ketersediaan pangan di masa pandemi dan era new normal menjadi kunci untuk meningkatkan peran desa dan petani sebagai benteng terakhir ketahanan pangan dalam menyediakan sekaligus mengamankan keberlangsungan pasokan.

Strategi yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan produktivitas pangan pokok, memperlancar distribusi pangan, mempermudah akses transportasi, menjaga stabilitas harga, serta mengembangkan buf fer stock, dan menginter vensi pasar dengan cara operasi pasar.

Tidak hanya strategi, pemerintah juga melakukan koordinasi terintegrasi di tingkat pelaksanan, pembiayaan, dan pengawasan. Sehingga kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Apalagi di era new normal tidak semua sektor dibuka secara bersamaan karena pertimbangan faktor pandemi, kesiapan fasilitas kesehatan, ser ta faktor pelacakan (tracking) untuk tetap menekan peningkatan kasus positif Covid-19.

Pemulihan ekonomi Indonesia pun diprioritaskan pada sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri manufaktur, logistik, transportasi barang.

Kesadaran akan ancaman krisis pangan telah menyadarkan dan membulatkan tekad pemerintah dan jajarannya untuk pengembangan _food estate _atau lumbung pangan nasional (LPN). LPN mulai disiapkan di Kabupaten Kapuas. LPN direncanakan menempati lahan potensial seluas  20.704 hektare.

Dari jumlah tersebut, lahan yang telah fungsional 5.840 hektare._ Namun secara keseluruhan kurang lebih 165.000 hektare lahan potensial di Kalimantan Tengah diperuntukkan bagi pengembangan kawasan LPN secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan dan peternakan di satu kawasan.

Sehingga para penggarap lahan akan terkonsolidasi dalam kelompok- kelompok untuk difasilitasi sarana dan prasarananya. LPN ini membuktikan jika pemerintah serius memikirkan betapa pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional.

Karena pangan dan gizi merupakan hak paling asasi bagi manusia, sangat berperan penting dalam pembentukan sumber daya manusia (SDM) berkua litas serta menjadi salah satu pilar utama dalam menopang ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional berkelanjutan.

Sehingga diperlukan ketersediaan pangan setiap waktu dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, distribusi pangan lancar dan merata, serta konsumsi pangan memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan. Dan yang terpenting harga terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta diproduksi lokal.

Dengan demikian, keberadaan LPN sangat tepat untuk mengatasi beberapa permasalahan di era new normal, terutama mengenai persediaan bahan pangan. LPN diharapkan menjadi sarana dan prasarana dalam pengembangan usaha budidaya agribisnis pangan yang dikelola secara terorganisir.

Selain itu, lembaga ini juga diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan melakukan revitalisasi yang memiliki peran penting dalam mewujudkan ketahanan pangan dan menjadi penggerak ekonomi di sektor pertanian utamanya. Lembaga yang cocok untuk mengawal keberadaan LPN saat ini adalah koperasi (agribisnis).

Sebagai badan hukum, koperasi agribisnis paling sesuai untuk masyarakat perdesaan yang sebagian besar bergerak di sektor pertanian dengan ciri kegotong-royongan masyarakat yang melekat.

Lembaga ini harus menggantikan dan merevitalisasi peran Koperasi Unit Desa (KUD) yang telah membawa Indonesia dalam swasembada beras tahun 1984. Di masa kekinian dan mendatang, kiprah koperasi agribisnis harus mampu eksis mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan, dengan konsekuensi harus melakukan revitalisasi.

Mengapa koperasi agribisnis harus direvitalisasi? Perubahan  dinamika sosial yang serba cepat di era digital dan kebijakan di e ra new normal menuntut kope rasi agribisnis harus mampu melakukan ino vasi dengan membangun mo del-model pelayanan baru di bidang pangan seperti sentra-sentra pengolahan pangan.

Selain itu, harus mampu me nangkap peluang supply chain untuk menciptakan dan meningkatkan permintaan produk pangan lokal, harus mampu mengatasi kerawanan pangan masyarakat dengan meningkatkan ketersediaan dan distribusi pa ngan, meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.

Kemudian, menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan pada masa pandemi, menjaga stabilitas pa ngan masyarakat, memperpendek jalur distribusi pangan sampai ke tingkat masyarakat/ rumah tangga.

Demikian juga memperluas akses pemasaran bekerjasama dengan UMKM dan para start-up. Koperasi agribisnis harus segera melakukan konsolidasi eks ternal maupun internal. Konsoli d asi eksternal dilakukan melalui penyesuaian bisnis modelnya dengan lima prioritas Kementerian BUMN antara lain:

Meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial terutama di bidang ketahanan pa ngan, energi, dan kesehatan; Restrukturisasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem, kerja sama, perkembangan kebutuhan stakeholders, dan fokus pada core business.

Kemudian, penggunaaan teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital; Mengoptimalkan nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat; dan Mengembangkan talenta melalui edukasi dan pelatihan untuk mengembangkan SDM anggotanya agar berkualitas.

Konsolidasi internal harus dilaku kan koperasi agribisnis dengan memperbaiki ketatalaksanaan usaha (corporate governance) yang lebih baik, meningkatkan ke mampu annya di bidang teknologi ber cocok tanam yang efektif dan produkti, serta merevitalisasi di tubuh internal untuk mendukung terselenggaranya ekosistem pa ngan yang lebih baik demi kesejahteraan anggotanya.

Kemudian, membuat skim pembiayaan yang tepat untuk sektor pertanian dan tidak tergantung pada dana bantuan pemerintah, sehingga mandiri dengan menggali potensi agribisnis di wilayahnya.

Usaha koperasi agribisnis juga harus disesuaikan dengan masyarakat lokal, dengan target lambat laun mampu merebut kesempatan usaha i hulu, bahkan hilir.

Koperasi agribisnis juga punya kemampuan bekerjasama untuk merambah pasar ekspor karena terkait penguasaan target pasar yang jelas, kemampuan bersaing dari produk sejenis, mutu, harga, pelayanan dan kontinyuitas suplai. Dari ulasan di atas, beberapa hal yang perlu disimak,

Pertama, ketahanan pangan dimaksudkan untuk mengantisipasi kerawanan pangan. Yang bukan hanya karena ketidakpastian kapan berakhirnya pandemic Covid-19, tetapi juga pe r ubahan iklim global yang ber dampak penurunan produksi pa ngan dunia.

Menurut Fisher (2009), sampai dengan tahun 2050 produksi sereal dunia diper kirakan menurun 1%. Pada perio de yang sama penduduk dunia meningkat 1%. Jadi, potensi terjadinya kerawanan pangan sangat terbuka dalam beberapa dekade mendatang.

Kedua, kerawanan pangan di Indonesia sangat berkaitan dengan ke miskinan dengan berbagai kompleksitasnya yang harus di selesaikan.

Ketiga, koperasi agri bisnis saat ini harus berperan sebagai problem solver bagi ma s a lah ketahanan pangan. Kunci utamanya, harus mereformasi dirinya menjadi koperasi modern berkualitas dan mampu membantu pemerintah memulihkan ekonominya.

Keempat, koperasi agribisnis harus menyesuaikan dengan kondisi kekinian, sehingga menjadi entitas yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sehingga mampu berkembang sesuai kebutuhan pelaku usa ha yang ingin berkolaborasi di era disruptive dan sharing economy.

Kelima, koperasi agribisnis harus menjadi wadah bagi siapapun dan generasi manapun untuk berkontribusi positif dalam bentuk inovasi, kreativitas dan digitalisasi untuk menyelesaikan persoalan pangan. Akhir kata, ketahanan pangan menjadi isu utama dan paling strategis selama krisis pandemic Covid-19, maupun di era new normal.

Terlebih bagi Indonesia yang berpenduduk besar, dengan grafik kasus terpapar virus corona yang belum melandai, dan bahkan terus meningkat. Perhatian terhadap ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama karena terkait erat dengan ketahanan sosial, stabilitas eko nomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional.

Jika tidak tertangani , ancaman krisis pangan sebagaimana terlontar dari FAO bisa menjadi kenyataan. Who knows? Dan di si nilah peran koperasi agribisnis setelah revitalisasi dan reformasi ditunggu kiprahnya. Selamat hari jadi Koperasi.

*) Pemerhati Masalah Ekonomi dan Kemanusiaan

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN