SWIPE UP TO READ
 Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pengamat Ekonomi dan Perbankan

Pengamat Ekonomi dan Perbankan

Kompleksitas Inflasi Global dan Pengendaliannya (1)

Rabu, 1 Juni 2022 | 20:29 WIB
Oleh Ryan Kiryanto *) (redaksi@investor.id)

Judul tulisan ini tidak mengada-ada. Memang ada inflasi Covid-19. Ada inflasi konflik. Dan, ada juga inflasi iklim. Itulah yang sekarang sedang dihadapi oleh dunia, setidaknya di beberapa negara, mungkin juga termasuk Indonesia.

Yang menarik dan menantang, perubahan iklim global sebagai penyebab inflasi iklim kemungkinan akan memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar terhadap perekonomian dalam jangka menengah dan panjang. Itulah sepenggal analisis dari Taimur Baig, Global Chief Economist of DBS Bank (23/5/2022).

Advertisement

Pandangan itu senada dengan pemikiran Isabel Schnabel, Anggota Dewan Eksekutif Bank Sentral Eropa atau ECB (17/3/2022), bahwa “ada harga mahal yang harus dibayar untuk menciptakan ekonomi hijau guna menjaga planet bumi dan menghargai hak setiap manusia untuk menentukan nasib sendiri.” Ini asumsinya adalah bahwa kerusakan lingkungan telah menstimulasi lonjakan inflasi di sejumlah kawasan atau negara.

Latar Belakang

Dewasa ini beberapa guncangan inflasi tengah menimpa ekonomi dunia. Pandemi Covid-19 mendorong laju inflasi, karena rantai pasok global (global supply chains) terganggu oleh kebijakan pembatasan sosial, bahkan penguncian (lockdown).

Di sinilah awal mula masalahnya muncul. Ketika permintaan barang melonjak seiring pemulihan ekonomi sejumlah negara, justru negara-negara produsen-eksportir sedang menerapkan langkah penguncian. Akibatmya, permintaan yang tinggi tidak diimbangi dengan persediaan yang mencukupi.

Terjadilah lonjakan inflasi karena kenaikan harga yang tiba-tiba (cost push inflation) disertai kelangkaan barang (demand pull inflation) secara mendadak. Bagi negara-negara importir, boleh jadi itulah yang disebut imported inflation. Lalu, seiring melandainya kasus pandemi global, kini rantai pasok global relatif terkendali sehingga bisa menstabilkan harga secara berkelanjutan.

Namun, harapan itu kini tinggal harapan semata. Masalahnya, kini terkuak “inflasi konflik”, di mana perang telah menyulitkan aliran barang karena langkah embargo atau pengucilan yang diterapkan untuk menghukum suatu negara. Rantai produksi global pun terganggu karena disrupsi pasokan bahan baku, bahan setengah jadi dan barang jadi.

Perang Rusia vs Ukraina memberikan dampak negatif, karena terjadi pembatasan pasokan bahan bakar (terutama gas) ke kawasan Eropa dan pasokan bahan makanan (terutama gandum) ke sejumlah negara non Eropa. Itu semua berujung pada kenaikan inflasi yang masif. Celakanya, tak ada yang bisa memastikan sampai kapan “inflasi konflik” ini berakhir, mengingat perundingan damai antara kedua negara beserta sekutunya sedang berlanjut.

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan inflasi kawasan Eropa akan melonjak signifikan, di mana untuk kelompok negara maju (advanced economies/AE) akan berkisar 5,5% dan negara berkembang (emerging markets/EM) berkisar 9,1%. Hampir pasti di kawasan lain pun terjadi kondisi yang relatif sama.

Harapannya tentu saja lonjakan inflasi global sebagai dampak pandemi dan perang segera berakhir dengan baik. Diplomasi dan kolaborasi global antarnegara sangat dibutuhkan untuk memulihkan perekonomian yang lebih kuat dan berdaya tahan secara bersama-sama.

Saat ini sejumlah negara sudah dihantui oleh inflasi yang melampaui ekspektasi (beyond expectation) sehingga berpotensi mengganggu pemulihan ekonominya. Amerika Serikat (AS), misalnya, pada April lalu inflasinya sempat menyentuh level 8,5% sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat (7% pada 2021) dengan angka pengangguran yang rendah berkisar 3,6%, jauh di bawah rata-rata 5,6% per tahun.

Ilustrasi
Ilustrasi

Kebijakan Ekonomi yang Lebih Ketat

Lonjakan inflasi yang luar biasa harus segera dikendalikan melalui langkah kebijakan yang tepat dan terukur agar pemulihan ekonomi terus berlanjut. Sejumlah negara dan lembaga internasional sudah mencermati potensi terjadinya stagflasi global, di mana laju inflasi melesat tinggi di tengah perekonomian yang melambat dengan angka pengangguran yang merangkak naik sebagai dampaknya.

Salah satu instrumen kebijakan untuk menjinakkan lonjakan inflasi adalah suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan (reference rate). Beberapa bank sentral sudah menaikkan suku bunga acuannya secara bertahap. Contohnya, bank sentral Inggris (Bank of England/BoE) sudah menaikkan suku bunga acuan menjadi 0,75% setelah cukup lama berada di level 0%, lantaran inflasi sudah menyentuh level 9%.

Bank sentral AS (The Federal Reserve Bank atau The Fed), pun sudah menaikkan suku bunga acuan (fed fund rate/FFR) sebanyak dua kali, masing-masing sebesar 25 basis poin (bps) dan 50 bps, sehingga saat ini suku bunga The Fed berada di rentang 0,75%-1,0%. Langkah ini ditempuh mengingat laju inflasi sudah menyentuh level 8,5%. Para ekonom memperkirakan The Fed akan menaikkan FFR sebanyak 4-6 kali tahun ini dengan akumulasi kenaikan sebesar 100-150 bps. Diperkirakan bank-bank sentral negara maju lainnya akan lebih agresif dalam menaikkan suku bunga acuan mengingat laju inflasinya yang kencang.

Kabar terkini, dalam tempo tidak lama lagi, sekitar Juli, Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) diyakini bakal menaikkan suku bunga acuan untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade. ECB menjadi sorotan karena sikapnya dinilai kurang agresif terhadap kebijakan moneter dibandingkan dengan bank-bank sentral lainnya.

Di tengah kenaikan inflasi yang berlanjut, kalangan ekonom memperkirakan ECB setidaknya akan menaikkan suku bunga acuan sebanyak empat kali hingga akhir tahun ini. Di sisi lain, para pengambil kebijakan di ECB meyakini langkah mereka sudah berada di jalan yang tepat.

Dalam pertemuan ECB Maret lalu, mereka memutuskan untuk mengakhiri pembelian aset bersih, dan pada pertemuan Juni nanti kemungkinan ECB akan memutuskan berhenti membeli aset bersih. Dengan kata lain, kebijakan quantitative easing (QE) oleh ECB akan disetop. Sinyalemen itu memberi indikasi kuat bahwa pada pertemuan Juli, ECB kemungkinan besar untuk pertama kalinya akan menaikkan suku bunga acuan. Maklum, inflasi di Eropa sudah sedemikian tinggi (per April lalu mencapai 7,5%, yang merupakan rekor dan berpeluang melampaui inflasi AS), sehingga harus dikendalikan dengan menggunakan instrumen suku bunga acuan.

Pengendalian Inflasi Iklim

Langkah menaikkan suku bunga acuan yang ditempuh bank-bank sentral memang sudah tepat karena penyebab inflasi berasal dari faktor-faktor ekonomi-moneter. Namun , saat ini pengendalian inflasi menjadi makin rumit dan kompleks lantaran terdapat faktor non ekonomi-moneter yang berkontribusi dalam mendorong kenaikan inflasi, yakni faktor perubahan iklim.

Itulah yang disebut banyak kalangan dengan inflasi iklim. Para ahli ekonomi berkelanjutan menyimpulkan bahwa perubahan iklim global secara bertahun-tahun telah mengakselerasi laju inflasi, dengan perkiraan konsekuensi yang jauh lebih besar dalam jangka menengah dan panjang dibandingkan inflasi karena faktor-faktor ekonomi-moneter.

Dalam penanganan inflasi iklim, pengambil kebijakan perlu menyadari bahwa inflasi ini terkait dengan proses transisi menuju ekonomi hijau. Kesadaran menuju ekonomi ramah lingkungan kian mencuat ketika udara semakin panas, cuaca makin tak terperkirakan dan destruktif. Bencana alam dan cuaca buruk yang ekstrim berdampak negatif pada kegiatan ekonomi karena mendorong kenaikan harga yang tak terkendali dan berujung pada kenaikan inflasi harga konsumen (IHK).

Tahun ini sejumlah negara penghasil komoditas pertanian sudah mengalami kekeringan ekstrem, yang, selain perang Rusia-Ukraina, telah berkontribusi pada lonjakan harga pangan di dunia. Meningkatnya frekuensi banjir dan badai juga dapat menyebabkan kegagalan panen yang ekstrim dan meluas. Krisis pangan kini membayangi sejumlah negara.

Pengambil keputusan perlu mengambil kebijakan yang pro pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek ramah lingkungan. Pada Konferensi Iklim ke-26 (COP26) di Glasgow, Skotlandia, pada 13 November 2021, sebanyak 197 negara sepakat menandatangani Pakta Iklim Glasgow.

Pakta Iklim Glasgow (The Glasgow Climate Pact) adalah kesepakatan para juru runding sebagai hasil final COP26. Tiga hasil yang menonjol adalah menghentikan pembangkit listrik energi batu bara secara bertahap, terus menjaga suhu bumi tidak naik 1,5 derajat Celsius, dan mempercepat mitigasi krisis iklim dengan meninjau komitmen penurunan emisi 2030 dalam nationally determined contribution (NDC) setiap negara pada 2022.

Pengambil keputusan perlu mengambil kebijakan yang pro pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek ramah lingkungan.

Perundingan yang menghasilkan Pakta Iklim Glasgow juga menyelesaikan Panduan Paris (Paris Rulebook) yang didiskusikan selama enam tahun sejak Perjanjian atau Kesepakatan Paris pada 2015 dengan menetapkan cara mencapai target menekan suhu 1,5 derajat Celcius. Pasal 6 Perjanjian Paris mengatur tentang perdagangan karbon sebagai kerangka kerja mitigasi krisis iklim.

Kesepakatan Glasgow telah melangkah lebih jauh dari sebelumnya dalam mengenali dan mengatasi kerugian dan kerusakan dari dampak perubahan iklim. Salah satunya adalah desakan kepada kelompok negara maju menyediakan pembiayaan adaptasi krisis iklim pada 2025 untuk kelompok negara berkembang.

Dua tahun lalu, ketika Inggris memutuskan menjadi tuan rumah COP26 bersama Italia dalam pertemuan pemimpin negara G20, hanya 30% negara yang menyatakan akan mencapai nol bersih emisi. Setelah COP26, jumlahnya naik menjadi 90%. Nol bersih emisi (net zero emission/NZE) adalah mandat Perjanjian Paris 2015 yang menetapkannya pada 2050.

Hal paling penting dari COP26 adalah adanya kemauan dan kesediaan banyak negara menghentikan pemakaian batu bara sebagai sumber energi. Berbagai negara dan lembaga internasional juga setuju menghentikan pembiayaan eksploitasi energi fosil. Sektor keuangan global diharapkan perannya untuk mendukung tercapainya nol bersih emisi sesuai tenggat waktunya dengan membiayai pengolahan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan (renewable energy).

*) Ekonom dan Staf Ahli Otoritas Jasa Keuangan (Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.)

Editor : Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN