Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Koperasi dan Covid-19

Kamis, 21 Januari 2021 | 22:21 WIB
Achmad Deni Daruri *)

Pengawasan sektor keuangan khususnya perbankan koperasi, di mana merupakan perbankan yang berbasis koperasi, memang tidak substansial karena keberadaannya. Sehingga dalam kondisi Covid-19 lebih diorientasikan kepada dampak koperasi kepada perbankan.

Mengingat juga bahwa peran koperasi di dalam perekonomian yang relatif kecil maka peluang koperasi menjadi sumber risiko sistemik perbankan nasional juga secara relatif juga kecil. Itu kasus bagi Indonesia. Bagi Eropa, ceritanya jauh berbeda. Karena pengawasan perbankan bagi perbankan berbasis koperasi di Eropa justru efektif mengembangkan bank koperasi-bank koperasi kelas dunia.

Sistem perbankan kooperatif kontinentalpenting termasuk di antaranya adalah Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Banque Populaire dan Caisse d'épargne di Prancis, Rabobank di Belanda, BVR/DZ Bank di Jerman. Lalu, Banco Popolare, UBI Banca di Italia, Migros dan Coop Bank di Swiss, dan sistem Raiffeisen di beberapa negara di Eropa Tengah dan Timur. Bank koperasi yang tergabung dalam Asosiasi Bank Koperasi Eropa memiliki 130 juta nasabah, aset sebesar 4 triliun euro, dan 17% simpanan Eropa.

International Confederation of Cooperative Banks (CIBP) merupakan asosiasi bank koperasi tertua di tingkat internasional. Di Skandinavia, ada perbedaan yang jelas antara bank simpanan bersama (Sparbank) dan credit unions (Andelsbank).

Bank koperasi dimiliki oleh nasabahnya dan mengikuti prinsip koperasi: satu orang, satu suara. Bank koperasi sering diatur di bawah undang-undang perbankan dan koperasi.

Mereka menyediakan layanan seperti simpan pinjam kepada non-anggota serta kepada anggota, dan beberapa berpartisipasi dalam pasar grosir untuk obligasi, uang dan bahkan ekuitas. Banyak bank koperasi yang diperdagangkan di bursa saham publik, sehingga sebagian dimiliki oleh bukan anggota.

Kontrol anggota dilemahkan oleh kondisi ini, sehingga mereka dapat dianggap semi-kooperatif. Sangat mungkin aturan perbankan termasuk pengawasan per bankan di Indonesia tidak ra mah terhadap munculnya bank koperasi-bank koperasi yang unggul. Tantangan ke depan adalah sejauhmana Otoritas Jasa Keuangan berpikir out of the box.

Perbankan koperasi, sebagaimana dibahas di sini, mencakup perbankan ritel yang dilakukan oleh credit unions, bank simpanan bersama, perkumpulan dan koperasi, serta layanan perbankan komersial yang disediakan oleh organisasi bersama (seperti federasi koperasi) kepada usaha koperasi. Laporan tahun 2013 oleh ILO menyimpulkan bahwa bank koperasi mengungguli pesaingnya selama krisis keuangan 2007-2008.

Sektor perbankan koperasi memiliki 20% pangsa pasar dari sektor perbankan Eropa, tetapi hanya menyumbang 7% dari semua penurunan nilai dan kerugian antara kuartal III-2007 dan kuartal I-2011. Bank koperasi juga terlalu terwakili dalam pemberian pinjaman untuk usaha kecil dan menengah di 10 negara yang termasuk dalam laporan ini.

Serikat kredit di Amerika Serikat memiliki tingkat kegagalan lima kali lebih rendah daripada bank lain selama krisis dan juga memiliki lebih dari dua kali lipat pinjaman untuk usaha kecil antara tahun 2008-2016, dari US$ 30 miliar menjadi US$ 60 miliar.

Sementara pinjaman ke usaha kecil secara keseluruhan selama periode yang sama menurun sekitar US$ 100 miliar. Kepercayaan public pada credit union mencapai 60%, dibandingkan dengan 30% untuk bank besar. Bisnis kecil 80% lebih kecil kemungkinannya untuk tidak puas dengan credit union dibandingkan dengan bank besar.

Sungguh berbeda dengan kasus Indonesia, di mana bank koperasi menghilang dengan berjalannya waktu. Bank Indonesia dan OJK tidak memiliki aturan untuk bank koperasi, apalagi serikat kredit, sehingga mereka mati karena salah urus.

Sistem perbankan koperasi juga biasanya lebih terintegrasi daripada sistem serikat kredit. Cabang bank koperasi lokal memilih dewan direksi mereka sendiri dan mengelola operasi mereka sendiri, tetapi sebagian besar ke putusan strategis memerlukan per setujuan dari kantor pusat. Credit union biasanya memperta hankan pengam bilan keputusan strategis di tingkat lokal, meskipun mereka berbagi fungsi back-office, seperti akses ke sistem pembayaran global, melalui federasi.

Ciri-ciri ini diabaikan oleh regulator perbankan di Indonesia. Serikat kredit memiliki tuju an untuk mempromosikan penghematan, memberikan kredit de ngan harga yang wajar, dan me nye diakan layanan keuangan lain nya kepada anggotanya. Anggotanya biasanya diharuskan ber bagi ikatan yang sama, seperti lokalitas, majikan, agama atau profesi.

Credit unions biasanya didanai sepe nuhnya oleh simpanan anggota, dan menghindari pinjaman dari luar. Mereka biasanya (meskipun tidak secara eksklusif) merupakan bentuk lem baga perbankan koperasi yang lebih kecil.

Di beberapa Negara me reka dibatasi untuk hanya memberikan pinjaman pribadi tanpa ja minan, sedangkan di Negara lain, mereka dapat memberikan pinjaman usaha kepada petani, dan hipotek.

Sudah saatnya OJK mengembangkan aturan pengawasan bank koperasi dan serikat kredit (credit union) yang sehat sehingga kesalahan di masa lalu atas matinya lembaga-lembaga yang luar biasa ini tidak berulang kembali. Koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia!

*) President Director Center for Banking Crisis

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN