Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Makmun Syadullah, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu

Makmun Syadullah, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu

Mau Dibawa ke Mana Arah WTO?

Selasa, 28 Mei 2019 | 16:07 WIB
Makmun Syadullah

Salah satu keputusan yang diambil Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) adalah penyelesaian sengketa antara Rusia dan Ukraina, di mana Rusia mengklaim telah mengambil langkah-langkah pembatasan perdagangan untuk tujuan melindungi keamanan nasionalnya. Keputusan ini memungkinkan Rusia untuk melarang pengiriman dari Ukraina ke Asia Tengah, dengan alasan bahwa Kiev dan Moskow dalam konflik. Keputusan ini tentunya akan membuka "kotak pandora" keamanan nasional sebagai dasar untuk putusan.

Alasan “pengecualian keamanan nasional," di atas memungkinkan anggota WTO untuk melanggar kewajiban WTO mereka dengan dalih untuk tujuan keamanan nasional. Dalam perselisihan dengan Ukraina, Rusia mengajukan pengecualian untuk membenarkan tindakan yang menghalangi perdagangan antara Ukraina, Kazakhstan, dan Republik Kirgistan yang transit melalui Rusia. Rusia mengklaim telah mengadopsi langkah-langkah itu sebagai tanggapan terhadap peristiwa yang meningkat di Ukraina setelah kekacauan politik di sana pada tahun 2014.

Menurut catatan Patrick Messerlin, seorang profesor ekonomi di Sciences Po, Paris, WTO tidak pernah mampu menangani subsidi dalam pertanian dan industri atau jasa, yang merupakan 70% dari PDB negara maju. Tetapi WTO berhasil dengan baik dalam hal tarif dan mekanisme penyelesaian sengketa. Keberhasilan WTO di bidang ini mendapat kecaman dari administrasi Trump.

Sementara itu, panelis Ahn Duk-geun, profesor hukum dan kebijakan perdagangan internasional di Seoul National University, menanggapi keputusan panel WTO di atas sangat berbahaya, karena dapat memberikan alasan bagi AS untuk mengambil tindakan yang sangat kuat terhadap WTO. Sebagaimana diketahui bahwa Amerika Serikat telah mengajukan pengecualian keamanan nasional WTO, yang diatur dalam Pasal XXI Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT), untuk membenarkan tarifnya untuk baja dan aluminium. Uni Eropa, Turki, Swiss, Rusia, Norwegia, Meksiko, Kanada, India, dan Tiongkok telah mengajukan perselisihan terhadap Amerika Serikat di WTO dan mengklaim bahwa tidak ada alasan keamanan nasional yang sah atau masuk akal untuk tarif tersebut.

Amerika Serikat memiliki pandangan bahwa tindakan yang diambil oleh anggota untuk tujuan keamanan nasional tidak dapat ditinjau oleh panel penyelesaian sengketa WTO. Bahkan, pemerintahan Donald Trump memihak Rusia dalam pengaduan yang diajukan oleh Ukraina untuk alasan yang sama, meskipun mendukung Ukraina dalam konflik di sana. Hasil dari perselisihan Rusia-Ukraina menawarkan sekilas bagaimana panel WTO di masa depan dapat menangani perselisihan lain yang melibatkan Pasal XXI pengecualian keamanan nasional, termasuk tarif baja dan aluminium Amerika Serikat.

Ada kekhawatiran bahwa putusan yang menjunjung tinggi pandangan Amerika Serikat tentang pengecualian keamanan nasional dapat menginspirasi negara lain untuk memberlakukan tindakan proteksionis atas nama keamanan nasional. Sementara itu, putusan yang membatasi kemampuan suatu negara untuk menggunakan pengecualian dapat dilihat sebagai pelanggaran nasional yang tidak dapat diterima.

 

Dampak ke Negara Berkembang

Perselisihan dalam panel “Free Trade, Fair Trade” di Seoul pada April lalu memicu gelombang kritik besar-besaran terhadap lembaga-lembaga internasional karena ketidakmampuan mereka untuk membatasi negara-negara kuat dari memaksakan kehendaknya kepada negara lain. Lebih-lebih rasa frustrasi ini mungkin dimiliki oleh banyak negara yang memiliki tetangga yang kuat, seperi Amerika Serikat dan Rusia.

Apabila dicermati, dalam perkembangannya putusan-putasan WTO dirasakan belum demokratis dan hanya menempatkan negara-negara berkembang sebagai objek atau pasar perekonomian negara-negara maju, sehingga tidak dapat menjawab tuntutan perkembangan dewasa ini.

Karenanya diperlukan lembaga perdagangan internasional yang menjunjung tinggi demokrasi perekonomian secara adil. Kondisi ini mendorong adanya tuntutan agar WTO dibubarkan. Negara-negara berkembang sepertinya belum cukup siap untuk menjadi anggota WTO mengingat segala keterbatasan daya saing yang dimilikinya, sehingga membuka kemungkinan akan semakin terpuruknya kondisi perekonomian mereka.

Pertanyaannya, mau dibawa ke mana WTO? WTO yang kini dalam proses reformasi tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda perubahan ke arah lebih adil. Sistem ekonomi yang dikembangkan WTO belum membawa perekonomian negara-negara berkembang bangkit, karena lebih mengutamakan kepentingan ngara-negara maju, daripada negara-negara berkembang. Ketidakberpihakan WTO pada negara-negara berkembang menyebabkan kemiskinan dan pada akhirnya tidak mampu pula mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan sosial ekonomi masyarakat.

 

Makmun Syadullah, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN