Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ginandjar Kartasasmita

Ginandjar Kartasasmita

Membaca Arah Kebijakan PM Suga

Rabu, 23 September 2020 | 13:17 WIB
Ginandjar Kartasasmita *)

Jepang mencatat sejarah baru. Seorang tokoh bukan dari ‘dinasti’ politik dan juga nonfaksi mampu meraih kursi Perdana Menteri (PM) pada 16 September 2020. Yoshihide Suga, ketua umum Partai Demokrat Liberal (LDP), menggantikan Shinzo Abe, yang tercatat terlama menjabat sebagai PM dalam sejarah Jepang.

Pada polling 15 September 2020, dukungan kepada PM Suga melonjak tinggi ke level 65-70%. Inilah pertama kali politisi nonfaksi dipilih menjadi Ketua Umum LDP dan PM Jepang. Selain itu, Suga tidak memiliki latar belakang keluarga politisi. Sebagai catatan, 33% anggota parlemen LDP sekarang berasal dari keluarga politisi.

Sejak Perang Dunia II, Suga adalah PM yang ke-57, dan yang ke-13 bukan dari keturunan politisi. Semua PM dari LDP sejak, dan termasuk, Junichiro Koizumi berasal dari keluarga politisi, seperti mantan PM Abe, PM Aso, dan PM Fukuda, ayah atau kakeknya pernah menjabat sebagai PM Jepang.

Perjalanan karier Suga tergolong unik. Ia lahir dari keluarga petani di sebuah desa di Provinsi Akita, bagian utara Jepang. Memasuki perguruan tinggi negeri di Jepang sangat sulit, sedangkan universitas swasta umumnya berbiaya mahal. Ia masuk Universitas Hosei di tahun 1969, sebuah perguruan tinggi swasta yang biaya pendidikannya relatif murah, sambil bekerja sebagai satpam dan di restoran pada malam hari.

Sebelumnya untuk mempersiapkan biaya masuk universitas, ia bekerja 2 tahun di sebuah pabrik karton dan kemudian di pasar ikan Tsukiji di pagi hari dan di restoran pada malam hari. Suga memulai karier politik sebagai anggota DPRD Kota Yokohama pada tahun 1987 dan akhirnya berhasil menjadi anggota DPR pada tahun 1996. Sebagai anggota DPR, Suga pernah mengikuti Faksi Obuchisekarang Faksi Takeshita), lalu Faksi Koga (sekarang Faksi Kishida), namun kemudian keluar dari faksinya dan menjadi non-faksi karena mendukung Abe dari faksi lain (Faksi Machimura, Faksi Hosoda sekarang).

Waktu Kabinet Abe jilid 1 dibentuk, Suga diangkat menjadi Menteri Umum pada tahun 2006. Suga mendorong Abe untuk ikut pemilihan Ketua Umum LDP (jilid 2) pada September 2012 dan menjabat Sekretaris Kabinet (Seskab) pada Desember 2012 setelah Abe menjadi PM, hingga 16 September 2020. Ini menjadikannya Seskab terlama dalam sejarah modern Jepang. Di Jepang kedudukan Seskab sangatlah penting, dan banyak PM Jepang pernah menjadi Seskab, di antaranya adalah mantan PM Yasuo Fukuda.

Dalam perjalanan politiknya, Suga berhasil mempersatukan pengelolaan waduk irigasi, yang di Jepang sebagai negara berbasis per tanian teramat penting, di bawah satu atap yang sebelumnya tidak terintegrasi. Suga juga sukses mendorong peningkatan turis asing dengan melonggarkan visa turis asing termasuk dari Indonesia.

Pelonggaran visa ditentang keras oleh polisi dan kantor imigrasi karena dikhawatirkan meningkatkan angka kriminalitas di dalam negeri. Kebijakan itu membuahkan hasil, kunjungan turis asing ke Jepang melonjak empat kali lipat, dari 8 juta orang pada tahun 2012 menjadi 32 juta orang pada 2019, dan ini sangat menolong ekonomi Jepang pada masa-masa yang sulit.

Struktur Kabinet

Dengan terpilihnya Suga, struktur dasar di kabinet relatif tidak berubah dari Kabinet Abe. Misalnya, Wakil PM merangkap Menteri Ke uangan Taro Aso, Menteri Luar Ne geri Toshimitsu Motegi, Menteri Ekonomi dan Perdagangan In ternasional Hiroshi Kajiyama, serta Menteri Pemulihan Ekonomi dan Urusan Corona Yasutoshi Nishimura.

Kebanyakan pos menteri diisi oleh politisi yang relatif berpengalaman di bidangnya masing-masing, termasuk menteri-menteri yang melanjutkan tugas jabatannya. Hanya lima menteri yang baru diangkat, namun kebanyakan pernah menjabat wakil menteri di bidangnya.

Sebagai contoh, Nobuo Kishi pernah dua kali menjadi Wakil Menlu dan satu kali Wakil Menhan. Sebagai catatan, Kishi adalah adik kandung Abe yang diangkat anak oleh adik ibunya, yang adalah putri dari mantan PM Kishi, demi untuk melanjutkan nama keluarga.

Sementara itu, Menhan Taro Kono pindah ke posisi Menteri PAN yang dianggap sangat penting oleh Suga karena ingin mendobrak hambatan dari birokrasi.

Suga membuat pos baru, Menteri Negara Urusan Digital, dan mengangkat Takuya Hirai yang dianggap pakar digital nomor satu di antara anggota parlemen dan pernah menjabat Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Hirai diberi mandat untuk mendirikan ”Badan Digital” guna mengintegrasikan sistem IT terpadu di pemerintah yang selama ini terpisah-pisah di berbagai kementerian.

Yang menarik juga, bagaimana pos-pos menteri dibagikan kepada faksi dan orang dekat Suga dalam par tai. Sebagai gambaran, Faksi Ho soda (98 anggota parlemen) mem peroleh jatah lima menteri, termasuk Nishimura dan Kishi. Faksi Aso (54 anggota parlemen) mendapat kuota tiga menteri termasuk Aso dan Kono.

Kemudian Faksi Ta keshita (54 anggota parlemen) me m peroleh dua menteri yaitu Kato dan Motegi. Faksi Kishida (47 anggota) diberi dua menteri ter masuk Hirai. Ada sedikit catatan, Faksi Kishida kecewa karena Kishida tidak diberi pos baik di ka binet maupun di partai dan hanya memperoleh dua menteri. Padahal, faksi ini pernah mendapat empat men teri semasa kabinet Abe. Salah satu penyebabnya mungkin karena selama ini yang didengungkan sebagai pengganti Abe adalah Kishida yang mantan Menlu di Kabinet Abe jilid 1.

Dalam struktur partai, Toshihiro Nikai, politisi senior yang sangat berperan mengantarkan Suga menjadi PM diangkat kembali dalam jabatan Sekjen.

Arah Kebijakan

Suga menunjukkan diri sebagai pimpinan yang, untuk ukuran Jepang, populis. Saat ini, salah satu agenda utama kabinet Suga adalah reformasi birokrasi agar mampu menciptakan kebijakan yang inovatif dan pro rakyat. Suga berkomitmen mengoreksi tata negara dan sistem birokrasi yang menyimpang, seperti kebijakan yang jalan sendiri-sendiri tanpa keterpaduan antarkementerian.

Suga berjanji untuk melanjutkan kebijakan mantan PM Shinzo Abe, yang dikenal dengan Abenomics. Kebijakan ekonomi tersebut melibatkan belanja pemerintah besar-besaran, pelonggaran moneter masif, dan upaya-upaya untuk memangkas birokrasi.

Saat ini, Suga fokus memajukan sistem digital di pemerintah dan masyarakat dengan mendobrak rintangan birokrasi. Dengan membuat pos Menteri Digital dan mendirikan Badan Digital, diharapkan dapat mengintegrasikan sistem digital yang sekarang ditangani oleh masing-masing kementerian.

Tujuan lain adalah meningkatkan internalisasi sistem digital di kalangan masyarakat. Adapun Taro Kono, mantan Menhan yang diangkat menjadi Men teri PAN diharapkan mereno vasi sistem birokrasi karena Kono dianggap seorang reformis garis keras. Kono (atas instruksi PM Suga) telah membuka pintu untuk meneri ma pendapat dari masyarakat dan sudah menerima tujuh ribu lebih ma su kan. Kono berjanji akan mempelajari semuanya dan memecahkan persoalan satu per satu.

Kebijakan utama Suga ke depan adalah menangani Covid-19 dan memulihkan ekonomi. Dalam kaitan ini tantangan berat Suga adalah mengentaskan negerinya dari resesi. Kuartal II-2020 lalu, negara yang menjadi kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia tersebut terkontraksi 7,9%. Angka ini tercatat sebagai yang terburuk sejak 1980. Tahun ini, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Jepang diprediksi minus 4,7%. Kebijakan Kabinet Suga, selain respons di bidang kesehatan, juga akan fokus pada upaya menciptakan lapangan kerja, melindungi bisnis, dan meluncurkan stimulus fiskal secara masif. Karena itulah, Suga sudah mengisyaratkan penerbitan obligasi pemerintah yang tanpa batas untuk membiayai stimulus.

Dalam hal ini kebijakan-kebijakan tersebut tidak jauh dari yang ditempuh oleh Indonesia. Dalam kebijakan luar negeri, Suga tetap melanjutkan kebijakan Abe, yaitu mengutamakan poros Jepang-Amerika Serikat sebagai kebijakan dasar keamanan di wilayah Asia, serta membina hubungan baik dengan negara-negara tetangga seperti Tiongkok, Korea, Rusia, dan bersahabat dengan negara-negara Asean.

Selama ini diketahui bahwa hubungan Jepang dengan Tiongkok sangat terpengaruh oleh sikap Abe yang mendukung Presiden AS Donald Trump dalam perang dagang dengan Tiongkok. Diharapkan rencana relokasi investasi dan industri Jepang dari Tiongkok, dan juga dari Jepang sendiri dalam rangka restrukturisasi industrinya, dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Oleh karena Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain, terutama Asean, maka perlu dikembangkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mengantisipasinya.

Dalam kerja sama dan hubungan diplomatik Jepang pada umumnya, dan Indonesia-Jepang pada khususnya, pergantian Abe ke Suga sebagai Kepala Pemerintahan dapat diperkirakan tidak akan terlalu berbeda jika melihat bahwa Suga adalah pejabat terdekat Abe dan posisi- posisi penting di kabinet tidak banyak berubah.

Selain itu, Toshihiro Nikai, Sekjen LDP, adalah politisi yang akrab dengan Indonesia dalam kedudukan sebagai Ketua Liga Parlemen Jepang-Indonesia dan masih akan berperan kuat bahkan dapat dikatakan sebagai politisi terkuat kedua di Jepang dewasa ini.

*) Berkolaborasi dengan Masataka Komiya, Pengamat Politik di Jepang

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN