Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Memperkuat Fundamental Ekonomi

Senin, 8 Juni 2015 | 12:43 WIB
Oleh Ryan Kiryanto (redaksi@investor.id)

Upaya segera memperkuat kembali fundamental ekonomi menjadi syarat mutlak untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Salah satu hal mendesak adalah otoritas moneter dan fiskal perlu segera melonggarkan kebijakan masing-masing.


Pemerintah tidak boleh menganggap remeh tanda-tanda perlambatan ekonomi yang terjadi sejak tiga tahun terakhir. Setelah sempat tumbuh 6% pada 2012-2013, pertumbuhan tersebut akhirnya merosot ke 5,02% di akhir 2014. Bahkan angka tersebut merosot lagi ke level 4,71% di kuartal I 2015.


Kini banyak pihak berharap Bank Indonesia mau sedikit berpihak kepada sektor riil melalui pelonggaran kebijakan moneter guna mengimbangi kebijakan fiskal pemerintah yang ekspansif pascapenghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ini suatu harapan yang rasional, terlebih beberapa lembaga internasional memiliki feeling yang sama.


BI terakhir kali menurunkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin dari 7,75% menjadi 7,50% pada 17 Februari 2015. Hanya saja, tekanan inflasi yang berkisar 7% (yoy) per Mei lalu menjadi penghambat bagi BI menurunkan BI rate dalam jangka pendek.


Pada tahun ini, inflasi diprediksi bakal menurun sehingga BI punya ruang untuk melonggarkan kebijakan moneter. Ini sudah diawali dengan baik melalui pelonggaran beleid loan to value (LTV) untuk kredit properti (KPR) dan relaksasi aturan loan to deposit ratio-giro wajib minimum (LDR-GWM) mulai pertengahan Juni ini.


Alokasi Belanja Infrastruktur

Salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh BI bersama pemerintah adalah menjaga inflasi rendah agar ada ruang penurunan BI rate, juga memperbaiki defisit transaksi berjalan (DTB) atau current account deficit (CAD) Indonesia menuju arah yang lebih sehat dan berkesinambungan. Perbaikan DTB harus diwujudnyatakan agar pasar memberi respons positif, sebagaimana terjadi dengan India yang mata uangnya, rupee, terus menguat terhadap dolar AS.


Pada 2013 lalu neraca transaksi berjalan India sebesar 4% dari produk domestik bruto (PDB). Dengan reformasi struktural terutama di bidang ekonomi yang serius, kini DTB India membaik ke 2% dari PDB. Investasi langsung digenjot, dan ekspor manufaktur pun diperkuat. Jadilah neraca transaksi berjalan India makin sehat.


ADB memperkirakan tahun ini neraca transaksi berjalan Indonesia akan defisit berkisar 2,8% dari PDB disebabkan oleh perbaikan ekspor dan kenaikan impor yang sedikit tertahan karena pelemahan nilai tukar rupiah, ditambah rencana pemerintah menerbitkan kebijakan fiskal seperti reinvestasi.


Tahun ini ekspor Indonesia diperkirakan naik tipis, sebelum masuk tren meningkat pada 2016 dan seterusnya. Untuk impor diestimasi naik perlahan seiring tingginya belanja modal seperti impor mesin, peralatan dan bahan baku konstruksi, namun impor bahan bakar akan lebih rendah. Yang pasti, impor bakal meningkat seiring peningkatan investasi langsung (PMA dan PMDN) dan pembangunan infrastruktur pemerintah secara masif.


Sebelumnya BI memperkirakan DTB tahun ini akan berkisar 2,5% -3% dari PDB. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur pemerintah membutuhkan barang impor. Sementara pada 2014 defisit 2,95% dari PDB, membaik dibandingkan 2013 yang 3,18% dari PDB.


Oleh karena itu, industri di dalam negeri tidak boleh dibiarkan melemah, justru harus dipacu agar berlari lebih kencang dengan bertumpu pada pasar domestik. Industri pengolahan nonmigas justru harus menjadi motor penggerak sekaligus penyelamat pertumbuhan ekonomi mengingat porsinya besar dalam PDB.


Patut dihargai pandangan pemerintah yang menegaskan tidak melupakan pertumbuhan ekonomi. Penegasan ini merupakan klarifikasi atas berbagai pemberitaan yang menyebutkan orientasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berubah lebih fokus pada stabilitas daripada pertumbuhan.


Pemerintah masih meyakini kini APBN lebih mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi, dengan alokasi belanja infrastruktur yang terus meningkat sejalan dengan penghematan dan relokasi subsidi BBM yang telah berhasil dilakukan pemerintah. Selain itu, peran APBN dalam mendorong pertumbuhan juga diwujudkan melalui penyertaan modal pemerintah terhadap sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki dampak ekonomi yang besar.


Pemerintah Indonesia juga harus benar-benar mewaspadai gejala-gejala yang terjadi di lingkungan regional dan global agar dapat merespons dengan kebijakan ekonomi yang terukur dan tepat dosis. Respons kebijakan yang bisa diambil pemerintah Indonesia adalah menyerap sebesar-besarnya alokasi belanja infrastruktur guna menstimulasi kegiatan ekonomi lebih luas.


Segala kendala dan hambatan terkait pembangunan infrastruktur, terutama terkait dengan masalah hukum, harus bisa dibereskan secepatnya. Alokasi belanja infrastruktur Rp 290 triliun dalam APBNP 2015 adalah jumlah yang cukup memadai untuk menjadi stimulan bagi sektor riil.


Pembangunan infrastruktur fisik akan membuka lapangan kerja, menyerap tenaga kerja, meningkatkan daya beli, dan mendorong tingkat konsumsi masyarakat. Ini akan menciptakabn kondisi keep buying straregy yang di era pemerintahan dulu sukses dijalankan.


Semuanya itu berujung pada kegiatan ekonomi yang lebih kuat sehingga ancaman perlambatan dapat ditangkal. Resep sederhana ini sudah berhasil dilakukan di Tiongkok dan Singapura ketika perekonomian kedua negara tersebut tertekan karena memburuknya faktor global.


Masih terkait pembangunan infrastruktur, pemerintah juga bisa mendorong BUMN dari berbagai sektor –keuangan, perbankan, asuransi, konstruksi, energi, utilititas, semen, telekomunikasi dan pertanian—untuk bersinergi dan berkolaborasi mendukungnya.


Ekspektasikan Pelaku Pasar

Sejatinya pemerintah punya semua sumber daya yang dibutuhkan, baik finansial maupun nonfinansial, untuk menyukseskan pembangunan infrastruktur. Tinggal sekarang bagaimana kemampuan dari para elite pemerintah yang kompeten untuk menjalankannya.


Maka, kendati pemerintah berkepentingan untuk menjaga stabilitas ekonomi vis a vis pertumbuhan ekonomi tersebut, hendaknya tetap diupayakan untuk tidak meniptakan ekses besar terhadap peningkatan DTB. Peningkatan DTB masih bisa ditoleransi oleh pasar jika dan hanya jika disebabkan oleh belanja modal yang produktif, bukan karena belanja konsumtif. Hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi yang merangkak naik pada kisaran 5,2-5,4% tahun ini sebagaimana diekspektasikan oleh pelaku pasar.


Maka, dalam satu-dua tahun ke depan secara bertahap pemerintah harus meletakkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sebagai prioritas. Dari sinilah pelaku pasar akan memberi respons positif sehingga valuasi terhadap rupiah akan semakin membaik dan mata uang Garuda ini akan terus dipercaya, lalu menguat dan stabil dalam jangka panjang.


Jika sekarang posisi rupiah cenderung undervalued terhadap dolar AS, yaitu pada kisaran Rp 13.300, cepat atau lambat mata uang kebanggaan nasional ini akan bergerak menguat dan stabil pada titik keseimbangan barunya sesuai dengan fundamental ekonomi pada kisaran Rp 12.500-Rp 13.000 per dolar AS hingga akhir tahun ini.


Ryan Kiryanto,, Kepala Ekonom BNI

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN