Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Menanti (Lagi) Jurus Akomodatif BI

Selasa, 19 Januari 2021 | 11:32 WIB
Haryo Kuncoro *)

Kebijakan Bank Indonesia (BI) 2020 sudah tutup buku. Ada episode dinamisasi, ada pula fragmen stabilisasi. Akan tetapi, upaya BI yang tersedot untuk menanggulangi dampak ekonomi pandemi Covid-19 menjadi cerita utama yang membentuk mozaik policy mix yang terbingkai dalam pigura kebijakan akomodatif.

Sekarang, BI mulai menuliskan kembali lembar demi lembar kebijakannya dalam sebuah no vel besar dengan judul yang –kurang/lebih– masih sama. Kinerja perekonomian nasional sepanjang tahun lalu memaksa BI berjibaku dalam me ngawal sisi moneter, makro prudensial, dan sistem pembayaran.

Dari kebijakan moneter, misalnya, BI agresif memangkas suku bunga acuannya, BI 7-day Reverse Repo Rate. Total akumulasi pemotongan 125 basis poin membuat su ku bunga acuan di posisi rendah 3,75%. Bahkan di pertengahan 2020, pemotongan suku bunga acu an dilakukan tiga kali berturut-turut.

Dari ranah makroprudensial, BI juga menempuh pelonggaran kuantitatif lewat pengurangan por si giro wajib minimum, rasio in termediasi makroprudensial, dan penyangga likuiditas makropru densial demi ketersediaan li kui ditas. Uang muka kredit ju ga diperluas pada kendaraan ramah lingkungan untuk menyebar penyaluran kredit. Cerita relaksasi juga berlaku di area sistem pembayaran.

Setelah menginisiasi Gerbang Pembayaran Nasional di awal tahun dan QRIS pada Agustus 2020, BI mendorong transaksi non tunai guna mencegah penyebaran Covid-19. Penggratisan biaya QRIS bagi UMKM menjadi cara BI untuk mengembangkan sektor riil.

Dalam skala yang lebih luas, BI juga mengambil peran aktif da lam membiayai penanggulangan dampak ekonomi Covid-19 di Tanah Air. Pembelian BI atas Su rat Berharga Negara untuk pen danaan APBN 2020 dan skema burden sharing hingga pertengahan Desember 2020 menembus Rp 473,42 triliun.

Sampai di sini, BI sudah melakukan banyak hal dalam menciptakan prakondisi bagi pemulihan ekonomi nasional. Dengan demikian, menjaga “ketersambungan” alur cerita kebijakan niscaya menjadi bagian paling sulit agar stakeholders bisa menangkap utuh pesan akhir yang hendak disampaikan si penulis cerita.

Menyambung dari cerita sebelumnya, perkiraan kinerja perekonomian nasional tahun ini agaknya masih menuntut BI mengeluarkan berbagai macam amunisi kebijakan. Rencana amunisi kebijakan 2021 pun sudah dirilis. Mempertajam proses pemulihan sepertinya sangat pas sebagai subjudul strategi BI 2021.

Pendalaman pasar uang menjadi aspek pertama yang dibidik. Untuk itu, BI menghadirkan Blue print Pengembangan Pasar Uang 2025 guna mengakselerasi pendalaman pasar kuangan (financial market deepening) hingga akhirnya mencapai kondisi ideal, yakni pasar uang modern dan maju pada 2025.

Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 menjadi wahana yang taktis agar pasar uang mampu bersaing di tingkat global. Selain meningkatkan kepercayaan pasar, iklim pasar uang yang dalam, inklusif, dan kontributif menjadi prasyarat bagi efektivitas transmisi kebijakan moneter ke sektor riil.

Alhasil, stabilitas pasar uang harus mampu menjalankan fungsi sebagai katalis penyedia sumber pembiayaan guna memenuhi ke butuhan pembiayaan pembangunan nasional. Melalui peran ini pula, pasar uang dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi be sar nasional, yakni menuju In donesia Maju 2045.

Dalam konteks pasar valuta asing, BI terus menjalin kesepakatan dengan beberapa bank sen tral di Asia agar menggunakan ma ta uang lokal (Local Currency Settlement/ LCS) untuk transaksi perdagangan dan investasi. Inti nya, tekanan kebutuhan akan do lar Amerika bisa sedikit terkendalikan. Sebagai konsekuensi dari LCS,

BI menyempurnakan ketentuan tentang De visa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI). Sejumlah kemudahan diberikan pada eksportir dan bank untuk melaksanakan kewajiban DHE, serta untuk memberikan waktu pembelajaran yang lebih panjang bagi importir dalam pelaporan DPI.

Aspek kedua menyangkut para pelaku yang terlibat. Jika perlindungan konsumen sebelumnya hanya mencakup sistem pembayaran, kini mencakup seluruh bidang tugas kewenangan BI. Artinya, perlindungan konsumen diletakkan dalam koridor bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Regulasi BI diperkuat pula pada penyelenggaranya. Penyelenggara termaksud meliputi bidang pembayaran, kegiatan layanan uang, pelaku pasar uang dan pasar valuta asing, dan pihak lainnya yang diatur dan diawasi oleh BI.

Ketentuan ini sudah diberlakukan mulai 5 Januari 2021. Dari sisi penyelenggara jasa sistem pembayaran, BI juga melakukan reformasi pengaturan.

Peraturan BI yang mulai berlaku pada 1 Juli 2021 memperkuat aturan akses penyelenggaraan sistem pembayaran (access policy) hingga pengakhiran penyelenggaraan sistem pembayaran (exit policy), dan perluasan ruang uji coba inovasi teknologi.

Aspek ketiga berkenaan dengan pemanfaatannya. Melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), BI bersinergi dengan berbagai pemangku ke pentingan dalam mendorong UMKM unggulan di masing-masing daerah untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas pangsa pasar.

Lewat jalur Gernas BBI ini pula, BI hendak mendorong kreativitas dalam menghasilkan karyakarya kreatif yang dapat menarik pasar baik di dalam maupun luar negeri. Infrastruktur teknologi yang dikembangkan BI memfasilitasi transformasi digital, baik dalam perluasan pasar (onboarding), pengelolaan usaha, maupun sistem pembayaran.

Tiga aspek di atas sejatinya su dah membentuk mata rantai yang kukuh dengan kebijakan yang telah ditempuh BI. Ekspose ke pada publik tentang rencana yang akan ditempuh BI membe ri kesempatan pada pemangku kepentingan agar bisa mengenmengambil ancang-ancang, dan  mengimplementasikan keputusannya.

Alhasil, publik akan menilai konsistensi BI antara rencana dengan realisasinya. Konsistensi menjamin rencana awal yang disusun memiliki kandungan informasi. Kebijakan yang sesuai dengan rencana menjamin kredibilitas kebijakan BI. Kredibilitas kebijakan sangat vital dalam masa transisi menuju new normal.

Di luar rencana yang sudah ada, BI juga dihadapkan pada tantangan lain yang potensial akan muncul. Kesemuanya ini, lagi-lagi, menuntut kebijakan yang antisipatif. Konsekuensinya, kebijakan yang diramu tidak semata-mata merupakan respons terhadap persoalan yang lagi eksis, tetapi juga mengalkulasi perkembangan yang akan terjadi.

Pertama, rumor tapering of f mulai mengapung di Amerika. Bank Sentral Amerika, the Fed, konon akan mengurangi secara bertahap program pembelian obligasi yang menopang pemulihan ekonomi dari pandemi. Jika prediksi the Fed terbukti benar,_ Indonesia dalam jangka pendek akan mengalami tekanan depresiasi.

Kedua, keberhasilan vaksinasi Covid-19 menjadi batu ujian pertama. Berangsurnya pemulihan ekonomi juga berpotensi meningkatkan kembali inflasi. Meski lebih tinggi dari tahun lalu, inflasi tahun ini masih akan di kisaran target 3,5 plus/minus 1%. Lonjakan inflasi kemungkinan didorong oleh harga komoditas.

Ketiga, persoalan koordinasi kebijakan dalam mengatasi permasalahan sisi permintaan dan pasokan kredit, terutama sektor unggulan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan akomodatif BI secara khusus perlu ditujukan untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan yang tahun lalu minus 2,4%.

Jika beberapa persoalan di atas sudah ada dalam agenda BI, persoalan tidak berhenti sampai di sini. Problem bagaimana mengo munikasikan kepada publik juga memegang peranan yang sa ngat menentukan.

Alhasil, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di awal 2021 memiliki kedudukan yang sangat strategis. Oleh karena itu, BI harus mampu membangun ekspektasi positif seluruh pemangku kepentingan. Narasi yang disusun perlu bernada optimistis (positive tone) gu na membangkitkan konfidensi. Pelaku pasar masih menanti lang kah terobosan yang tetap akomodatif sesuai dengankoridor kewenangannya.

Sejalan dengan materi kontennya yang spesifik memberi arah panduan ke depan, masalah non teknis juga tidak kalah penting. Ha rus diakui, cita rasa bahasa yang dipergunakan dalam press release hasil RDG masih sulit dipahami oleh masyarakat awam. Demikian pula, oral presentation yang disampaikan.

Peringatan ini tentunya tidak mengada- ada. Hasil penelitian Kuncoro (2021) menunjukkan in deks kompleksitas bahasa pada level tinggi. Risikonya, pesan yang hendak disampaikan bisa berbeda dengan yang diterima. Persoalan misperception kerap menjadi sumber penyebab kebijakan tidak efektif.

Dengan memperhatikan aspek teknis dan non teknis, BI ha rus mampu mengkreasi konfidensi pada seluruh pemangku ke pentingan. Ekspektasi positif, konfidensi, dan optimisme diyakini menjadi kunci pembuka dalam me ngarungi 2021 yang sangat menantang sekaligus menyajikan sejumlah peluang.

Lalu, bagaimana kisi-kisi kelanjutan cerita kebijakan BI akan ber kembang? Kita simak bersama hasil RGD pada 20-21 Januari 2021.

*) Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Alumnus PPs UGM Yogyakarta

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN