Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Haryo Kuncoro, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Mengarusutamakan Portofolio Kredit UMKM

Rabu, 28 Juli 2021 | 21:58 WIB
Haryo Kuncoro *)

Tidak banyak kejutan yang didapat dari hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) periode Juli 2021. Suku bunga acuan, BI 7-day Reverse Repo rate (BI-7DRR), ditahan di posisi 3,5% yang berlaku sejak Februari. Konsekuensinya, suku bunga deposit facility dan lending facility terpaku masing-masing di level 2,75%, dan 4,25%.

Di satu sisi, posisi status quo BI7DRR diimbangi oleh kebijakan moneter lainnya, operasi moneter diperkuat dengan stance yang ako modatif. Strategi semacam ini cocok dipilih di kala tekanan inflasi belum menunjukkan sinyal penggeliatan lantaran permintaan agregat masih lembek.

Dalam menghadapi risiko global yang dinamis, BI tampaknya lebih memilih pada upaya melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sesuai dengan nilai fundamental dan mekanisme pasar.

Untuk itu, BI memperpanjang batas waktu pengajuan pembebasan Sanksi Penangguhan Ekspor (SPE). Momentum perpanjangan SPE adalah tepat di saat permintaan negara mitra dagang dan harga komoditas dunia mulai meningkat.

Sejalan dengan itu, BI juga memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta melanjutkan sosialisasi penggunaan_ mata uang lokal (Local Currency Settlement).

Di sisi lain, kebijakan BI yang berorientasi ke dalam negeri diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi. Sinergi kebijakan de ngan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga di pererat untuk meningkatkan kredit kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sebagai langkah komplemennya, BI mendorong intermediasi perbankan melalui penguatan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK). Perhatian lebih diberikan pada per kem bangan premi risiko dan dampaknya pada penetapan suku bunga kredit baru di berbagai segmen kredit dan pembiayaan.

Dunia perbankan memang sudah menurunkan SBDK, meski dalam besaran yang terbatas. Padahal, BI7DRR sudah dipangkas 100 basis poin sejak Covid-19 mewabah di Indonesia per Maret 2020.

Transparansi SBDK niscaya akan mempercepat transmisi kebijakan moneter hingga sektor riil.

Ikhtiar ini diharapkan juga mampu mengakselerasi pertumbuhan kredit perbankan. Pertumbuhan kredit hingga Juni 2021 toh sudah mampu menembus zona negatif, meskipun hanya naik selapis tipis 0,4% secara tahunan. Sebuah angka positif setelah terkontraksi melulu sejak September 2020.

Pertumbuhan positif juga terjadi pada hampir seluruh segmen kredit. Kredit pemilikan rumah (KPR), kredit konsumsi, dan kredit UMKM konsisten tumbuh positif selama tiga bulan terakhir. Bahkan perkembangan kredit skala usaha kecil dan menengah naik signifikan, masing-masing sebesar 15,4% dan 8,8%.

Alhasil, UMKM adalah subsektor yang paling parah terpapar dampak pagebluk Covid-19, tetapi juga sekaligus menjadi sektor yang paling cepat melakukan penyesuaian. Kenyataan ini seakan mengulang kembali sejarah krisis 1997/1998. UMKM tampil menjadi katalisator sosial ekonomi yang tangguh.

Perbaikan kinerja di atas membangkitkan optimisme kredit bisa tumbuh 4-6% sepanjang tahun berjalan. Bahkan, BI awal Juli sudah memberikan bocoran akan menaikkan bertahap rasio kredit ke UMKM dari yang berlaku kini 20% menjadi 22,5% tahun depan, 25% pada 2023, dan 30% pada 2024.Rencana BI tersebut secara teoritis adalah masuk akal.

Pengembangan potensi ekonomi yang melibatkan pendekatan antarpelaku ekonomi dari lapis pa ling bawah bisa men ja di koreksi bagi pendekatan yang selama ini bias ke industri. _ Pengembangan industrial memang terbukti mampu menciptakan efek pengganda yang tinggi. Proses tersebut akan lebih kencang apabila ada keter kaitan ke depan (forward linkage) dan ke belakang (back ward linkage) yang kuat lintas pelaku ekonomi secara menyeluruh.

Melalui kebijakan sektoral, pelaku UMKM di posisikan sebagai salah satu mata rantai ekosistem industrial- sektoral.

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan jumlah unit UMKM pada 2019 mencapai 65,46 juta. Dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 109,8 juta jiwa, UMKM niscaya menjadi wahana taktis un tuk mengatasi permasalahan klasik, semacam pengangguran, kemiskinan, dan pemerataan pendapatan.

Dalam pandangan BI, batas minimum porsi kredit kepada UMKM sangat diperlukan agar perbankan menjalankan fungsi intermediasi keuangan yang inklusif. Oleh karenanya, menggerakkan potensi ekonomi dari bawah menjadi determinan penting untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Kendati bertujuan strategis, peningkatan alokasi minimum 30% por tofolio kredit untuk UMKM menghadapi sehimpun kendala yang tidak ringan. Tren konsumsi dan produksi diperkirakan masih dalam fase konsolidasi. Konsekuensinya, prospek per tumbuhan ekonomi diproyeksikan juga belum sestabil sebagaimana pada masa sebelum pandemi. Kemiripan cerita agaknya juga terjadi pada sektor perbankan.

Sikap perbankan dalam hal peminjaman (lending standard) masih konservatif. Apalagi, kredit UMKM dipandang memiliki profil risiko yang tinggi. Konsekuensinya, suku bunga kredit UMKM dipatok jauh lebih tinggi dibanding suku bunga kredit segmen lainnya.

Problema di level individual bank itu agaknya menjalar ke ranah industri. Faktanya tidak semua bank mampu memenuhi ketentuan kredit minimum untuk UMKM. Dengan ambang batas saat ini 20% saja, baru separuh industri perbankan yang mampu memenuhinya. Intinya, ada kesenjangan lintas bank.

Sementara kemampuan bank belum merata, mereka masih meng hadapi tantangan eksternal. Pemunculan lembaga keuangan pengusung teknolo gi finansial semakin banyak mengambil segmen pasar kredit UMKM yang selama ini menjadi penyangga utama pendapatan bank, termasuk bank perkreditan rakyat (BPR).

Persaingan dalam memperebutkan debitur UMKM kian ketat lantaran terintegrasinya ekosistem UMKM melalui holding BUMN Ultramikro. Lembaga anyar ini juga berkiprah sebagai penyalur kredit usaha rakyat (KUR) di area yang beririsan de ngan perbankan, BPR, dan tek nologi finansial dalam memberikan layanan pembiayaan UMKM._

Alhasil, guna mendorong pendapatan kredit, industri perbankan di Tanah Air akan mengalihkan dana kreditnya untuk korporasi, konsumsi, dan komersial --ketimbang kepada UMKM--, yang secara finansial lebih menguntungkan. Dari sini muncul persepsi separuh bank umum lainnya kurang berpihak pada keberadaan UMKM.

Dari manapun cara memandangnya, pengawasan BI tetap diperlukan untuk memastikan regulasi ini dapat berjalan mulus. Bank akan menempuh berbagai cara untuk menyiasatinya. Demi menghindari sanksi administrasi, misalnya, bank bisa jadi akan mengganti status nasabah kredit komersial menjadi UMKM.

Hasrat mengubah status nasabah ke UMKM kian besar terutama menjelang akhir tahun. Banyak nasabah kredit komersial (termasuk industri perbankan) merasa perlu untuk menggenjot kinerja demi mempercantik la poran keuangannya (window dressing). Artinya, kenaikan batas minimum kredit UMKM bisa menjauh dari misi awal. Kalaupun perbankan siap menyediakan kredit untuk UMKM, persoalan tidak berhenti sampai di sini. Industri perbankan sangat tersegmentasi. Masing-masing bank memiliki bisnis inti yang berlainan. Keterbatasan keahlian dalam melakukan pendekatan pada UMKM membuat penyalur kredit UMKM bisa dibilang ‘itu-itu saja’.

Seandainya bank yang menghadapi keterbatasan keahlian tadi memaksakan diri meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM, hal ini justru bisa berdampak buruk. Bank tersebut kemungkinan besar akan mengalami penurunan kualitas kredit. Kredit macet di segmen lain bisa menjadi cerminan komparasi.

Alhasil, kolaborasi menjadi kunci pembuka. Kerja sama langsung dengan bank lain yang memiliki keahlian dalam melakukan pendekatan pada UMKM. Status ‘penyandang dana’ bagi lembaga keuangan lain yang mampu menyalurkan kredit kepada UMKM bisa menjadi solusi minimum yang fair.

Terlepas dari persoalan teknis di atas, perbankan tetap perlu proaktif mencari nasabah baru dengan kualitas kredit yang lebih baik. Toh, masih banyak segmen UMKM belum tersentuh jasa keuangan. Mereka yang terjerat bank plecit ---yang kini sudah menjelma jadi rentenir daring-- patut dijadikan sasaran utama usaha perbankan.

Jika pangsa pasar UMKM dari rentenir daring bisa direbut, bank harus lebih responsif terhadap dinamika UMKM di lapangan. Persyaratan formal 5K yang dipersyaratkan pada debitur komersial, seperti karakter, kapasitas, kapital, kolateral, dan kondisi ekonomi, tidak bisa utuh diterapkan dalam konteks UMKM.

Pada akhirnya, pola kesejajaran, alih-alih hubungan kreditur-debitur, lebih cocok diperankan bank guna meng arus utama kan portofolio kredit UMKM di Indonesia. Tanpa ada kemitraan, pembinaan, dan pendampingan UMKM oleh perbankan, efektivitas regulasi BI atas peningkatan porsi kredit untuk UMKM tetap menjadi tanda tanya besar. *) Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN