Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Tri Winarno

Tri Winarno

Mengatasi Ekonomi di Tengah Pandemi

Kamis, 4 Juni 2020 | 14:09 WIB
Tri Winarno

Pandemi Covid-19 telah mengantar dunia menuju krisis yang mengerikan. Padahal, penemuan dan pengembangan vaksin butuh waktu setidaknya sampai akhir 2020. Alhasil, pemerintah global harus mengulur waktu agar fasilitas kesehatan tidak semakin kewalahan menghadapi wabah ini.

Target akhirnya adalah memperkecil jumlah orang yang sakit dan meninggal, paling tidak mengurangi tingkat penularan virus corona.

Di negara-negara kaya, cara yang digunakan untuk memperkecil jumlah korban Covid-19 adalah social distancing, karantina, menutup usaha yang tidak terkait dengan kebutuhan pokok, dan mengharuskan pemakaian masker. Walaupun biaya ekonomi dari langkah-langkah fase pertama ini sangat mengerikan, mereka memilih langkah tersebut daripada membiarkan penyebaran virus corona kian tak terkendali.

Adapun langkah kedua dapat dilakukan tatkala jumlah kasus baru dan kematian mulai tidak bertambah atau menurun, dan kemampuan contact-tracing telah meluas guna mendeteksi dan menangani kemungkinan potensi ledakan baru wabah tersebut.

Tetapi pandemi tidak pernah akan dapat dikontrol selama masih terjadi peningkatan infeksi di belahan dunia lain. Karena penularan virus ini bisa diumpamakan bencana kebakaran hebat, dan hanya butuh beberapa pemicu sehingga virus ini mengamuk kembali. Apapun usaha negara kaya agar terhindar dari infeksi baru akan sia-sia sepanjang masih ada negara miskin yang terinfeksi virus corona.

Karena itu, untuk memerangi pandemi Covid-19 sebelum ditemukan vaksinnya, virus corona di negara miskin juga harus diberantas. Permasalahannya, sebagian besar negara miskin kekurangan sumber daya untuk mengatasi virus corona.

Sebagaimana dimaklumi, kebijakan lockdown di negara miskin kurang efektif karena masalah sanitasi dan toilet bersama di perkotaan, serta keberadaan warga yang hidup dengan upah harian sehingga tetap harus keluar rumah mencari nafkah. Bahkan kalau kebijakan tersebut tetap dipaksakan, merupakan penderitaan bagi sebagian besar penduduk urban di negara-negara miskin.

Selain itu, infrastruktur perawatan kesehatan di sebagian besar negara miskin tidak memadai, serta minimnya dana dan keterbatasan kemampuan pekerja kesehatan di sistem kesehatan masyarakat.

Mereka juga kekurangan sumber daya domestik untuk pembiayaan program sosial, terbatasnya cadangan devisa untuk kebutuhan impor peralatan, obat-obatan dan perlengkapan kesehatan. Bahkan pemerintahan di negara-negara miskin sudah menghadapi kendala fiskal yang dibutuhkan untuk minimal membantu rakyatnya yang tidak bekerja.

Dengan demikian, negara-negara miskin membutuhkan dua hal utama. Pertama, mereka membutuhkan bantuan tambahan untuk sistem kesehatan, sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi penduduknya yang terinfeksi virus corona. Jika tidak, kasus Covid-19, termasuk tingkat mortalitasnya, akan berkembangan secara eksponensial.

Kedua, mereka membutuhkan bantuan pendanaan untuk menangani bencana ekonomi bagi penduduknya. Hanya sedikit dari mereka yang mempunyai ruang fiskal untuk meningkatkan pengeluaran.

Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi dari negara-negara kaya untuk membantu permasalahan tersebut. Sejauh ini, terdapat kemajuan yang signifikan terhadap bantuan pendanaan. Tetapi untuk mengatasi krisis kesehatan di negara-negara miskin belum ada kemajuan yang berarti.

Dalam masalah pendanaan, negara-negara berkembang telah melakukan ekspansi fiskal dengan jalan mencari tambahan pinjaman baru guna menopang pertumbuhan ekonomi sebelum terjadi pandemi. Sehingga negara-negara seperti Argentina dan Libanon telah mengalami krisis pembayaran utang yang mendalam, dan masih banyak negara berkembang yang telah terbebani utang sehingga terlalu berisiko memperoleh pinjaman eksternal tambahan.

Untuk memecahkan masalah ini, G20 telah menyetujui sebanyak 76 negara berkembang untuk tidak melakukan pembayaran utang bilateral sampai dengan akhir tahun 2020, dan kreditur swasta dianjurkan untuk melakukan langkah yang sama. Pada saat yang sama International Monetary Fund (IMF) telah membatalkan pembayaran selama 6 bulan untuk 25 negara yang utangnya sebenarnya sudah harus dibayar. Selain itu, IMF menyediakan dana tambahan untuk pencairan segera. Sedangkan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Regional telah berkomitmen untuk menambah pendanaan yang siap dipinjamkan.

Dunia pada hakikatnya membutuhkan mekanisme yang lebih baik untuk mengatasi utang publik yang tidak layak dari negara berkembang. Tetapi hal tersebut menjadi tugas yang akan datang. Selama terjadi krisis terdapat usulan untuk membekukan pembayaran cicilan utang dan bunga melalui fasilitas IMF. Langkah tersebut sangat diperlukan oleh negara berkembang untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk membatasi penyebaran virus corona dan mencegah bencana kemanusiaan yang lebih dalam. Tetapi koordinasi yang erat dan efektif untuk membantu sistem kesehatan publik yang rapuh juga sangat diperlukan saat ini.

Menurut catatan sejarah, Amerika Serikat (AS) dan Top of FormWorld Health Organization (WHO) telah memimpin penanggulangan epidemi seperti wabah Ebola 2014-2016 di West Africa. Tetapi di bawah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, AS telah melepaskan perannya sebagai pemimpin global dan melakukan perang politik terhadap WHO, bahkan telah membekukan pendanaan terhadap WHO. Tiongkok menyikapinya dengan jalan menambah pendanaan untuk WHO sebesar US$ 2 miliar.

Mencermati perkembangan tersebut, kebutuhan sumber daya untuk menanggulangi pandemi Covid-19 jauh melebihi dana yang tersedia. Karena itu mengharuskan bantuan perawatan kesehatan untuk dialokasikan seefesien mungkin agar efektif. Itu hanya dapat dilakukan dengan koordinasi yang cermat dan hati-hati. Kalau negara miskin dibiarkan tergantung pada bantuan bilateral, maka beberapa negara menerima lebih banyak dari yang dibutuhkan dan negara lainnya menjadi tidak kebagian.

Dengan demikian dapat kami simpulan bahwa membantu negara miskin tidak hanya keputusan yang tepat, tetapi itu juga merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Kita saat ini membutuhkan kepemimpinan WHO dan AS lebih dari sebelumnya. Negara-negara kaya harus segera memberikan bantuan sumber dayanya semaksimal mungkin kepada negara-negara miskin yang alokasinya melalui WHO berdasarkan kebutuhan bantuan dari negara-negara miskin.

 

*) Pengamat Kebijakan Ekonomi

Editor : Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN