Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Mansur Afifi, Guru Besar Ekonomi Universitas Mataram

Mansur Afifi, Guru Besar Ekonomi Universitas Mataram

Mengokohkan Ekosistem Halal

Selasa, 3 November 2020 | 23:04 WIB
Mansur Afifi *)

Rencana penggabungan bank syariah milik pemerintah dan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan momentum penting dalam mengokohkan ekosistem halal di Indonesia. Selama ini ditengarai bahwa potensi halal yang kita miliki belum digarap secara optimal karena keterbatasan dukungan baik dari pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya.

Tentu saja dukungan yang lebih luas masih diperlukan, mengingat besarnya potensi halal dan terbatasnya kapasitas yang kita miliki untuk mengaktualkan potensi tersebut. Penggabungan PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah yang rencana menjadi PT Bank Syariah

Amanah akan memperbesar aset dan modal sehingga secara finansial, sumber daya manusia, dan teknologi informasi akan semakin besar, mumpuni, dan modern, serta produk dan layanan yang beragam dan berkualitas.

Setelah penggabungan, total aset PT Bank Syariah Amanah akan mencapai Rp 214,6 triliun (data per Juni 2020) dengan modal inti sebesar Rp 20,4 triliun. Dari sisi kapitalisasi pasar, PT Bank Syariah Amanah akan masuk ke dalam jajaran 10 bank terbesar di Indonesia dan diharapkan bisa masuk Top 10 bank syariah dunia pada 2025. Hal ini memungkinkan perbankan syariah bersaing pada level of playing field yang sama dengan bank konvensional.

Sementara itu, kehadiran UU Cipta Kerja akan mendorong pelaku usaha untuk menyertifikasi produk halal mereka. Dalam UU ini dilakukan pengaturan ulang mengenai kelembagaan pelaksana sertifikasi produk, prosedur penetapan produk halal, proses permohonan dan pengeluaran sertifikat halal, pembebasan biaya permohonan sertifikat halal bagi UMKM, dan ketentuan sanksi administrasi maupun denda bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan regulasi ini, proses sertifikasi produk halal menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.

Meskipun demikian, UU Cipta Kerja ini menyisakan “pekerjaan rumah” terkait dengan integritas kehalalan. Dalam Pasal 4 disebutkanbahwa produk yang masuk,beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Kemudian diberi penjelasan dengan tambahan Pasal 4A yang menyebutkan bahwa bagipelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku usaha sendiri berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan ProdukHalal (BPJPH).

Mekanisme inimenimbulkan keraguan akan kehalalan suatu produk jika pelaku usaha mikro dan kecil tidak memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan kehalalan bahan tambahan dalam pembuatan suatu produk.

Posisi Indonesia

Kedua kebijakan tersebut meskipun disambut positif oleh para pelaku produk halal atau pegiat halal lifestyle tetapi dirasakan agak terlambat. Indonesia dianggap terlambat mengantisipasi perkembangan ekonomi syariah yang ditengarai sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang vital di berbagai negara.

Selain itu, Indonesia belum menjadi “pemain utama” dalam produksi dan distribusi komoditas halal global. Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020 disebutkan bahwa orang Islam mengeluarkan US$ 2,2 triliun pada 2018 untuk makanan, obat dan kosmetika, pakaian, media dan rekreasi, dan wisata halal.

Selain itu, dilaporkan bahwa Tiongkok menjadi negara pengekspor baju muslim ter tinggi ke Timur Tengah dengan nilai US$ 28 miliar. Korea Selatan bahkan dalam visi pengembangan pariwisatanya menghajatkan negaranya menjadi destinasi utama pariwisata halal.

Thailand juga ingin menjadikan negaranya sebagai dapur halal dunia. Malaysia sudah sejak lama menginginkan negaranya menjadi pusat industri halal dan keuangan syariah global.

Secara mengejutkan bahkan Australia justru menjadi pemasok daging sapi terbesar ke Timur Tengah, sedangkan Brasil kini adalah pemasok unggas halal terbesar ke Timur Tengah.

Meskipun secara alamiah potensi produk halal di Indonesia relative besar tetapi posisi terhadap kelima komoditas halal masih tertinggal dari negara lain. Indonesia bahkan tidak masuk dalam kategori Top 10 penyedia komoditas makanan,media dan rekreasi, serta obat dan kosmetik. Indonesia masu k dalam Top 10 untuk pariwisata danbusana, yaitu pada posisi keempat dan ketiga.

Sementara itu, untuk keuangan syariah Indonesia berada pada posisi kelima di bawah Malaysia, Bahrain, UEA, dan Arab Saudi. Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa nilai ekspor halal kita hanya 3,8% dari total pasar halal dunia pada 2018.

Sementara belanja kita pada makanan dan minuman halal dunia sebesar US$ 214 miliar. Angka ini sama dengan 10% dari pangsa produk halal dunia. Ini berarti posisi kita dalam industri halal lebih sebagai konsumen ketimbang produsen produk halal dunia.

Halal Lifestyle

Perkembangan halal lifestyle yang pesat saat ini turut memengaruhi komoditas dan jasa yang ditawarkan pasar. Permintaanterhadap produk halal terus bertambah sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim untuk meng ikuti ajaran Islam. Hal ini tidak hanya terkait dengan permintaan terhadap makanan dan pakaian halal tetapi juga obat, kosmetika, wisata, dan keuangan syariah.

Salah satu indikator meningkatnya kesadaran terhadap produk halal tercermin dari meningkatnya indeks literasi dan indeks in klusi keuangan syariah. Literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan. Hasil studi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah meningkat dari 8,1% pada 2016 menjadi 8,93% pada 2019.

Dalam studi Bank Indonesia mengenai literasi ekonomi syariah pada 2019 ditemukan fakta bahwa 16,3% masyarakat memiliki pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan ekonomi dan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Diprediksi pada masa datang indeks literasi ekonomi syariah akan bertambah melihat tren halal lifestyle global saat ini.Ini mengindikasikan besarnya potensi pasar keuangan syariah yang ada.

Sementara itu, indeks inklusi keuangan syariah yang menunjukkan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan syariah justru turun dari 11,1% pada 2016 menjadi 9,1% pada 2019.

Dalam upaya mengakselerasi perkembangan halal lifestyle dan industri halal diperlukan ekosistem halal yang dinamis. Ekosistem halal merupakan suatu sistem da lam jaringan kompleks bisnis, institusi, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah.

Sekurangnya terdapat lima sektor dalam sebuah ekosistem halal yaitu barang, jasa, infrastruktur, sumber daya manusia, dan dukungan pemerintah. Sektor ini terbagi lagi dalam berbagai sub sektor yang jumlahnya bisa puluhan (Jaswir, 2020).

Selain itu, diperlukan sinergi antarpemangku kepentingan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan industri halal.

Kerja sama lembaga keuangan dengan berbagai pelaku produk halal per lu dioptimalkan. Perbankan sya riah hendaknya memberikan perhatian besar untuk pembiayaan industri halal mulai dari restoran, biro perjalanan, hotel, pendidikan, pariwisata, rumah mode, salon kecantikan, dan juga rumah sakit.

Perbankan syariah perlu melakukan penetrasi pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan me nengah (UMKM) berbasis syariah meng ingat besarnya potensi yang dimiliki. Menko Bidang Perekonomian menyebutkan bahwa se tidaknya 99% dari unit usaha di Indonesia masuk dalam kategori UMKM dan menyerap 97% tenaga kerja. Kontribusi UMKM terhadap pembentukan produksi nasional adalah 60%, terhadap investasi sebesar 58%, dan 14% dari ekspor.

Pengembangan produk halal melalui riset dan inovasi adalah keniscayaan apalagi pada era industri 4.0 saat ini.

Oleh karena itu, kebutuhan untuk memba ngun Islamic Science Park sebagai pusat inkubasi bisnis/industri berbasis syariah mendesak untuk dipenuhi.

Pelibatan lembaga pendidikan Islam dan pondok pesantren menjadi krusial mengingat sumber daya yang dimilikinya. Di Indonesia terdapat 25.938 pondok pesantren dengan santri sebanyak 3,9 juta (Kemenag, 2019). Pengembangan produk halal dapat dila kukan dengan strategi OPOP (One Pesantren One Product) sehingga setiap pesantren memiliki produk unggulan.

Saatnya bagi pesantren ditingkatkan perannya tidak hanya menjadi sumber belajar ilmu agama tetapi juga turut aktif menggerakkan ekonomi rakyat. Pesantren tidak hanya mengaji “fikih” tetapi juga mulai mengaji “sugih”.

Terakhir, untuk menciptakan ekosistem halal yang kokoh tidak cukup dengan hanya membangun kerja sama dan sinergi tetapi diperlukan peningkatan literasi dan pemahaman publik terhadap industri halal.

*) Guru Besar Ekonomi Universitas Mataram

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN