Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Meningkatkan Kecakapan Keuangan pada Era Digital

Jumat, 28 Desember 2018 | 09:45 WIB
Oleh Ihsan Ismady Putra

In current digital era where information flow moves at lightning speed, it is our (government, and all stakeholders, including citizens and media) responsibility to verify the accuracy of any received information and to report accurately.

Kalimat tersebut merupakan bagian dari pidato Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada forum Open Government Partnership (OGP)-High Level Event yang diselenggarakan di New York pada 19 September 2017.

Era digital yang dicirikan dengan personal computers, internet, telepon seluler, dan industrial robots (Growiec, 2018), menjadikan setiap orang dapat mempunyai akses terhadap segala bentuk informasi, termasuk akses terhadap layanan keuangan digital (digital finance).

Kondisi ini kemudian didukung dengan lahirnya revolusi keuangan dengan menghadirkan inovasi teknologi keuangan yang mengubah pola dalam penyediaan layanan keuangan dengan munculnya “pemain teknologi” yang dikenal dengan “fintech”.

Istilah fintech merupakan neologisme dari kata “financial” dan “technology” yang menjelaskan secara umum hubungan teknologi yang berhubungan dengan internet (seperti cloud computing, mobile internet) dengan aktivitas bisnis yang mapan (well-established) dari industri jasa keuangan (seperti pinjaman, transaksi perbankan) (Gomber, dkk, 2017).

Keuangan Digital

Keuangan digital menggambarkan digitalisasi dari industri keuangan secara umum, yang melibatkan semua produk dan layanan elektronik dari sektor keuangan, seperti credit and chip cards, electronic exchange systems, ATM serta termasuk layanan mobile dan berbasis aplikasi (mobile and app services) (Gomber, dkk, 2017).

Senada dengan itu, Digital Finance Institute menyatakan bahwa keuangan digital mencakup bidang teknologi keuangan, system pembayaran digital, produk keuangan digital seperti digital derivatives, digital securities, digital carbon credits, serta berbagai bentuk digital dari produk keuangan tradisional. Lebih lanjut, Gomber, dkk, membagi keuangan digital atas tiga dimensi penting yaitu dimensi fungsi bisnis, dimensi teknologi dan dimensi institusi.

Berdasarkan dimensi bisnis, keuangan digital mencakup layanan-layanan digital financing (pembiayaan digital), digital investments (investasi digital), digital money (uang digital), digital payments (transaksi/pembayaran digital), digital insurances (asuransi digital), dan digital financial advice (advis keuangan digital).

Dimensi kedua yaitu dimensi teknologi, memungkinkan terlaksananya fungsi bisnis dengan lebih banyak fleksibilitas, keamanan, efisiensi, dan kesempatan. Dimensi ini mencakup teknologi block chain, social networks, near field communication (NFC), teknologi peer-to-peer, big data analytics, dan enablers lain seperti mobile devices, intuitive user interfaces, dan security technologies.

Selanjutnya, dimensi institusi mencakup traditional financial service providers yaitu perusahaan penyedia jasa keuangan yang established (bank, institusi keuangan selain bank dan pasar modal) yang telah mendigitalkan layanannya atau menyediakan layanan online (seperti layanan mobile banking), dan perusahaan fintech yang terdiri atas perusahaan rintisan (start-up) atau perusahaan teknologi yang established).

Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan

Dukungan dari ketiga dimensi keuangan digital tersebut tentunya sangat diharapkan dalam memperluas inklusi keuangan, sehingga tersedianya akses yang luas terhadap berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Studi oleh Bill and Melinda Gates Foundation dan McKinsey & Co (2013) menunjukkan bahwa akses yang relatif luas ke transaksi digital (baik melalui bank atau mobile money provider) pada suatu negara, akan mampu mendorong peningkatan inklusi keuangan di negara tersebut.

Data menunjukkan bahwa negara dengan lebih dari 70% masyarakatnya melakukan pembayaran secara digital, maka inklusi keuangan di Negara tersebut mencapai lebih dari 85%. Dalam pembahasan mengenai inklusi keuangan, kita tidak dapat mengabaikan apa yang disebut dengan literasi keuangan. Ramachandran (2011) menyatakan bahwa inklusi keuangan merupakan citacita mulia yang harus dituju, sedangkan literasi keuangan adalah langkah pertama menuju pencapaian inklusi keuangan.

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2012) mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan serta pemahaman tentang konsep dan risiko keuangan, keterampilan, motivasi, dan kepercayaan diri untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman tersebut dalam membuat keputusan yang efektif di berbagai konteks keuangan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan individu dan masyarakat, dan untuk memungkinkan partisipasi dalam kehidupan ekonomi.

Dari definisi literasi keuangan tersebut, terdapat dua hal yang menjadi bagian penting yang tidak dapat dilepaskan dari literasi keuangan yaitu bagaimana mendapatkan pengetahuan serta pemahaman keuangan (yang diperoleh melalui edukasi keuangan), dan bagaimana membuat keputusan keuangan dalam upaya peningkatan kesejahteraan (yang menghasilkan kecakapan keuangan atau financial capability).

Edukasi keuangan didefinisikan sebagai proses di mana konsumen keuangan/investor meningkatkan pemahaman tentang produk, konsep dan risiko keuangan melalui informasi, instruksi dan/atau saran objektif, serta mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri untuk menjadi lebih sadar akan risiko dan kesempatan keuangan, mampu membuat pilihan berdasarkan informasi dan mengetahui ke mana sebaiknya meminta bantuan keuangan, dan mampu membuat tindakan efektif lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan (OECD, 2012).

World Bank (2013) mendefinisikan kecakapan keuangan sebagai kapasitas internal seseorang untuk melakukan tindakan terbaik dalam suatu kepentingan keuangan, yang mempertimbangkan kondisi social ekonomi dan lingkungan, yang mencakup pengetahuan (literasi), sikap, keterampilan, dan perilaku yang berkaitan dengan pemahaman, pemilihan dan penggunaan layanan keuangan, serta kemampuan untuk mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Tentunya antara edukasi keuangan, literasi keuangan, dan kecakapan keuangan merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Edukasi keuangan (antara lain melalui program pendidikan, kursus, seminar) adalah instrumen untuk meningkatkan literasi keuangan. Sedangkan kecakapan keuangan (mencakup pengetahuan, pemahaman, keterampilan, motivasi, dan kepercayaan diri) adalah hasil dari literasi keuangan yang berfokus pada proses pengambilan keputusan keuangan (Saeedi dan Hamedi, 2018). Menyadur tesis dari Willis (2008), edukasi keuangan yang baik akan menghasilkan literasi keuangan yang baik dan selanjutnya menghasilkan perilaku dan keputusan keuangan (kecakapan keuangan) yang baik (good financial decisions & behavior).

Kecakapan Keuangan

Mengacu kepada indeks yang dirilis OJK untuk tahun 2016, Indeks Inklusi Keuangan mencatat sebanyak 67,8% masyarakat telah menggunakan produk dan layanan keuangan, dan Indeks Literasi Keuangan mencatat angka sebesar 29,7%. Berdasarkan data Indeks Literasi Keuangan tersebut, dapat diartikan bahwa dari setiap 100 penduduk terdapat 30 orang yang termasuk kategori well literate.

Sebagaimana dalil di atas, artinya sebanyak 30 penduduk yang well literate akan menghasilkan kecakapan keuangan yang baik (well financial capability). Bagaimana dengan penduduk yang belum well literate? Belum well literate berarti berpotensi untuk menghasilkan ketidakcakapan keuangan.

Ketidakcakapan keuangan terjadi karena kurangnya literasi keuangan yang menyebabkan ketidakmampuan dalam memahami produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, serta ketidakmampuan dalam memahami aspek manfaat dan risiko serta hak dan kewajiban dari produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih, dalam upaya peningkatan kesejahteraan.

Dalam era digital di mana tawaran produk dan layanan jasa keuangan tersedia secara luas serta dapat diakses dengan mudah dengan menggunakan devices (misalnya smartphone yang terhubung dengan internet), maka ruang potensi terpaparnya masyarakat atas ketidakcakapan keuangan sangat terbuka lebar.

Mencermati informasi terkait dugaan pelanggaran dari aktivitas pinjaman online yang marak akhirakhir ini, di mana pihak yang menerima pinjaman antara lain merasa dirugikan dengan cara penagihan dari pihak pemberi pinjaman, atau pihak yang menerima pinjaman terjebak dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tidak terbatas, sudah sepatutnya masyarakat (terutama di era digital saat ini) untuk segera diantarkan sampai ke tahap kecakapan keuangan dengan tingkatan yang memadai.

Terlebih bahwa kecakapan keuangan yang baik juga merupakan bagian dari upaya untuk melindungi masyarakat (konsumen) dari praktik-praktik keuangan yang tidak sehat. Karenanya, diperlukan fokus, awareness serta edukasi yang memadai dalam peningkatan literasi masyarakat di era digital dalam upaya peningkatan kecakapan keuangan masyarakat. Terutama terhadap ketiga dimensi penting dari keuangan digital (dimensi fungsi bisnis, dimensi teknologi, serta dimensi institusi) sebagaimana diuraikan di awal.

Masyarakat harus mampu memahami produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, memahami lembaga yang menyediakan produk dan layanan jasa keuangan tersebut, serta memahami aspek manfaat dan risiko serta hak dan kewajiban dari produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih.

Kembali kepada pidato Wakil Presiden JK di atas, adalah tanggung jawab semua pihak (pemerintah serta semua pemangku kepentingan termasuk warga negara dan media) untuk mewujudkan masyarakat dengan kecakapan keuangan yang baik, khususnya dalam era digital saat ini. Dan semoga, dengan kecakapan keuangan yang baik akan menghasilkan pengendalian diri yang baik terhadap pilihan atau keputusan keuangan dari pribadi masyarakat. Mengutip dari Andy Stanley, “greed is not a financial issue, it’s a heart issue”.

Ihsan Ismady Putra, Penulis bekerja di DPNPOtoritas Jasa Keuangan. Tulisan merupakan pendapat pribadi

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN