Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Paulus Mujiran. Foto: youtube

Paulus Mujiran. Foto: youtube

Nestapa Mudik 2021

Sabtu, 8 Mei 2021 | 22:25 WIB
Paulus Mujiran *)

Aktivitas kolosal manusia yang dengan sukaria menembus pekatnya kota besar, menembus desa tempat kantong pemudik, kini sunyi senyap. Demi menekan penyebaran virus Covid-19, pemerintah resmi melarang mudik Lebaran. Tak ada toleransi kecuali aktivitas kedinasan terkait pelayanan vital masyarakat.

Pemerintah tidak mau kecolongan seperti aktivitas keagamaan seperti di India yang menimbulkan ledakan kasus Covid-19 yang tidak tertanggulangi. Namun, meski pemerintah resmi melarang mudik Lebaran, masih banyak masyarakat yang kucing-kucingan sekalipun harus melalui jalan tikus, angkutan gelap, bahkan dengan pickup dan sepeda motor untuk sampai ke kampung. Atau mencuri start dengan mudik sebelum jadwal larangan mudik diberlakukan 6-17 Mei 2021.

Faktanya, survei seperti banyak dilansir media menyebutkan masih ada sekitar 18 juta orang yang tetap akan mudik. Jumlah orang yang tidak kecil yang nekat pulang kampung di tengah pandemi. Mudik semacam menjadi penyemangat di ujung puasa Ramadan dan bersilaturahmi dengan sanak saudara di kampung halaman.

Secara sosiologis aktivitas mudik memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Sekalipun sudah lama tinggal di kota dalam kehidupan mapan, aktivitas kembali ke kampung bertemu dengan sanak saudara dan leluhur menjadi kebutuhan. Perjalanan berlelah-lelah menuju kampung menjadi kisah yang indah untuk diceritakan.

Di tengah kehidupan yang penat tetap membutuhkan kartasis sosial untuk tatap muka dan bertemu dengan sanak saudara. Pertemuan itu menghadirkan energi untuk ke hidupan selanjutnya. Maka tak heran di banyak negara aktivitas mudik difasilitasi negara karena memberikan kontribusi pada pembangunan nasional sekaligus tolok ukur pemerintah bekerja melayani rakyat.

Silaturahmi yang menjadi perekat bangsa ini tak juga lekang atau pudar sekalipun sudah di era media sosial. Bagi pemudik, tetap terdapat aktivitas yang tidak dapat digantikan dengan virtual.

Kehadiran dinilai lebih bermakna ketimbang sekadar transfer uang melalui bank, misalnya. Akan tetapi aktivitas yang menjadi tolok ukur pemerintah melayani masyarakat ini untuk sementara waktu dihentikan. Pandemi Covid-19 lah penyebabnya. Sebab jika tidak dilarang sangat mungkin terjadi ledakan kasus dan besar kemungkinan tidak dapat diatasi.

Risiko penularan saat mudik bisa terjadi mulai dari perjalanan yang tidak aman. Kecil kemungkinan perjalanan ke kampung dapat mematuhi protokol kesehatan (prokes) seperti jaga jarak, memakai masker, cuci tangan rutin.Apalagi bagi perjalanan yang tidak mensyaratkan test rapid antigen.

Jika ada satu orang kena maka akibatnya akan ditanggung oleh seluruh penumpang kendaraan. Jika seseorang positif Covid-19 lo los ke desa, sudah dapat ditebak segera menjadi cluster baru di desa. Jamak terjadi dalam aktivitas mudik ketika ada sanak saudara pulang kampung lantas dikunjungi tetangga, teman, sahabat, dan tatkala sudah merasa akrab, prokes lantas diabaikan.

Penularan ke penduduk desa pun terjadi. Masalahnya, pelayanan kesehatan di desa untuk screening dan deteksi dini pasti tidak siap. Jika ada kasus di desa apalagi dalam suasana Lebaran pasti sulit dideteksi.

Akses terhadap pelayanan kesehatan pasti lebih sulit di desa. Beberapa pemerintah daerah bahkan mengambil sikap tegas. Jika ada pemudik kedapatan positif Covid-19, mereka harus isolasi mandiri dan dirawat di rumah sakit. Biaya pemeriksaan dan isolasi mandiri ditanggung sendiri oleh pemudik.

Di tempat lain, untuk menaruh efek jera disediakan ru mah kuno atau rumah hantu sebagai tempat isolasi mandiri para pemudik. Namun sayang, sikap tegas pemerintah melarang mudik tidak disertai dengan sikap te gas terhadap pariwisata. Ada kekha watiran, jika mudik dilarang, belanja dilarang, wisata pun dilarang, yang terjadi kemandekan ekonomi.

Jika ekonomi mandek, pemulihan ekonomi yang menjadi target pemerintah tak tercapai. Tetapimembiarkan pasar, pusat perbelanjaan dan objek wisata tetap buka juga menjadi bumerang. Mereka memang tidak mudik tetapi membanjir ke objek-objek itu. Sulit di terapkan prokes dengan benar ketika massa membludak tidak terkendali. Melarang mudik dan membiarkan aktivitas kerumunan tetap jalan sejatinya tetap memberi peluang Covid-19 merajalela. Mengapa?

Sangat manusiawi, ketika aktivitas pergi dilarang, ma syarakat akan memanfaatkan objek-objek yang ada seperti berkunjung ke mall, objek wisata atau silaturahmi ke sanak saudara terdekat sehingga berpotensi memancing kerumunan. Ini potret konsep pemerintah yang tidak satu kata dalam menyikapi mudik.

Di satu sisi membuat larangan yang tegas, namun di pihak lain mengen durkan aturan agar aktivitas perekonomian tetap berjalan. Maka, tanggung jawab tetap dikembalikan kepada masyarakat. Masyarakatlah yang tetap harus melindungi diri mereka sendiri agar tidak tertular.

Oleh karena itu dalam hemat penulis, terkait mudik, masyarakat harus paham dan mematuhi aturan kalau tidak mau susah payah sendiri. Bayangkan dari Jakarta sudah melakukan perjalanan panjang dan jauh ke Jawa Tengah sampai Semarang dipaksa putar balik ke Jakarta. Selain menyengsarakan juga pemborosan. Patuhi aturan kalau tidak ingin mudik kali ini menjadi nestapa yang membahayakan diri dan ke luarga.

Selain itu, meski pusat belanja dibuka, objek wisata juga dibuka, harus menahan diri. Keselamatan diri lebih utama ketimbang mengisi liburan dengan aktivitas yang membahayakan.

Bagi penyedia layanan yang memicu kerumunan, prokes harus ketat di tegakkan. Pengabaian prokes termasuk jam operasional buka harus ditindak tegas. Keselamatan warga harus diutamakan. Sikap tegas aparat lapangan yang memutar-balikkan pemudik perlu kita dukung. Bagi pemudik, pertimbangkan ulang untuk mudik.

Jika kita mematuhi aturan, kita juga menjaga keselamatan orang lain, nilai tertinggi kehidupan adalah menghormati hak orang lain untuk tetap sehat. Jika terjadi cluster baru karena ulah satu orang bahkan ada korban jiwa betapa bersalahnya kita mengabaikan keselamatan orang lain.

Mudik akan menjelma menjadi nestapa jika tidak dikelola dengan pintar. Bahkan ancaman le dakan kasus seperti di India su dah mengintai. Menahan diri ada lah tindakan terpuji untuk menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Mudik virtual dengan media sosial jauh lebih disarankan. Keselamatan umat manusia adalah hukum tertinggi.

*) Pengamat sosial alumni S-2 Pascasarjana Undip Semarang.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN