Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Elam Sanurihim Ayatuna

Elam Sanurihim Ayatuna

Pajak Karbon Bukan Solusi Tunggal

Selasa, 22 Juni 2021 | 21:25 WIB
Elam Sanurihim Ayatuna *)

Walau sempat menurun saat awal pandemi Covid-19, emisi karbon dunia mulai menunjukkan peningkatan kembali seiring dengan mulai ramainya aktivitas manusia di berbagai belahan dunia.

International Energy Agency (IEA) menghitung emisi karbon global bulan Desember 2020 lebih banyak 2% dari pada Desember 2019 atau meningkat dibandingkan saat sebelum pandemi. Sementara itu, emisi karbon global pada tahun 2021 diperkirakan akan bertambah sebesar 5% seiring dengan aktivitas produksi di berbagai Negara yang menunjukkan peningkatan.

Kondisi demikian kemudian memantik lagi diskursus mengenai langkah-langkah pengurangan emisi dari bahan bakar fosil. Salah satu gagasan yang kembali mengemuka adalah penerapan pajak karbon (carbon tax).

Merujuk pada IBFD International Tax Glossary (2015), pengenaan pajak karbon dipungut sebagai biaya tambahan bagi bahan bakar fosil yang menghasilkan eksternalitas negatif berupa emisi karbon yang dapat merusak lingkungan. Sehingga selain menambah penerimaan pajak negara, ke naikan biaya tersebut bertujuan untuk menekan produksi atau konsumsi barang yang menghasilkan emisi karbon.

Pajak karbon pertama kali diterapkan di Finlandia pada tahun 1990. Kemudian diikuti negaranegara Skandinavia lainnya, seperti Swedia dan Norwegia pada 1991.

Selain itu, negara-negara lain nya juga ikut menerapkan kebijakan pajak karbon, yakni Jepang dan Australia pada 2012, Inggris pada 2013, dan Tiongkok pada 2017. Di wilayah Asia Tenggara, Singapura menjadi negara pertama yang menerapkannya pada tahun 2019.

Di Indonesia, dalam rangka mengendalikan emisi karbon, pemerintah baru akan melakukan uji coba perdagangan emisi karbon di beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN dan pengembang listrik swasta.

Sementara untuk kebijakan pajak karbon masih dalam tahap kajian rencana penerapan. Salah satu kajian rencana ini tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) TA 2022. Pajak karbon merupakan salah satu dari enam isu strategis yang disebutkan dalam dokumen tersebut.

Karena pajak karbon belum dikenal dalam sistem regulasi perpajakan di Indonesia, maka pe merintah akan menyiapkan dua alternatif kebijakan.

Pertama, menerapkan pajak karbon melalui instrumen pungutan yang telah ada saat ini seperti cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Alternatif lainnya yakni mengenakan pajak karbon melalui instrument yang benar-benar baru. Hal ini nantinya dapat dilakukan de ngan melakukan revisi Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) untuk mengakomodasi adanya pengenaan pajak karbon.

Tantangan Penerapan

Hanya saja sebelum Indonesia menerapkan pajak karbon, ada berbagai hal yang harus dipertimbangkan. Salah satunya terkait dampaknya terhadap ekonomi. Pajak karbon tentunya akan meningkatkan biaya produksi. Misalnya, jika diterapkan pada PLTU, akan menambah harga listrik. Atau jika dikenakan pada sektor transportasi, akan menambah biaya logistik. Sehingga kondisi ini dapat meningkatkan ketidakefisienan dalam perekonomian.

Hal buruk akibat tidak tepatnya penerapan tersebut terjadi di Australia, pajak karbon justru menyebabkan peningkatan tarif energi dan pengurangan tenaga kerja. Akibatnya Senat Australia mencabutkebijakan pajak karbon pada 2014 setelah menyebabkan defisit anggaran dan membengkaknya utang publik.

Selain meningkatkan biaya, pajak karbon bisa jadi tidak serta- merta membuat perilaku masyarakat beralih untuk menggunakan energi ramah lingkungan, apalagi bila sifat barangnya inelastis. Perusahaan atau masyarakat yang menggunakan listrik yang berasal dari pembangkit energi batu bara tidak mungkin beralih ke listrik pembangkit energi baru dan terbarukan jika tidak ada opsi untuk berpindah sumber listrik.

Pengguna mobil berbahan bakar fosil tidak akan beralih ke kendaraan non fosil jika harga jual kendaraan listrik belum cukup terjangkau bagi sebagian besar masyarakat. Harga mobil listrik paling murah di Indonesia masih berkisar di harga Rp 500 juta ke atas, sementara kemampuan beli sebagaian besar masyarakat untuk mobil di bawah itu.

Para pengguna kendaraan konvensional juga tidak bisa serta merta beralih ke moda trans portasi massal mengingat kondisinya belum sepenuhnya memberikan kenyamanan bagi pengguna dan belum mengakomodasi semua rute perjalanan.

Selain itu, kebijakan pajak karbon tidak akan efektif bila diterapkan apabila hanya diberlakukan di beberapa negara, sementara ada negara lain yang tidak mengenakan. Hal ini akan menyebabkan carbon leakage, di mana penurunan emisi di beberapa negara yang menerapkan pajak karbon justru menyebabkan peningkatan emisi di negara lainnya yang tidak memberlakukannya.

Kondisi tersebut terjadi akibat perusahaan-perusahaan yang semula berada di negara yang menerapkan pajak karbon, memindahkan kegiatan produksinya ke negara lain yang tidak memberlakukannya agar lebih murah dari sisi biaya.

Pajak karbon juga akan meningkatkan harga komoditas bahan bakar fosil, sehingga mengurangi permintaan pada negara-negara yang memberlakukannya. Hal ini kemudian akan berdampak pada pengurangan permintaan global yang berakibat pada penurunan harga komoditas. Sehingga bagi negara-negara yang tidak menerapkan pajak karbon, malah mening katkan penggunaan bahan bakar fosil karena harganya lebih rendah. Carbon leakage tersebut pada akhirnya membuat emisi karbon secara global tidak mengalami penurunan.

Perlu Kebijakan Pendukung Lainnya

Maka dari itu, hanya menerapkan pajak karbon semata tidak akan menyelesaikan masalah emisi karbon. Perlu kebijakan lain untuk mendukung pengendalian emisi karbon.

Pertama, pengenaan pajak karbon harusnya juga diiringi dengan kebijakan insentif yang mendorong peralihan ke energy ramah lingkungan. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan dana dari pungutan pajak karbon untuk membiayai insentif tersebut. Sehingga perusahaan tidak hanya menerima hukuman jika menghasilkan emisi karbon, tetapi juga didorong untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan.

Misalnya, PLN selain dikenakan pajak karbon atas pembangkitnya yang berbahan bakar fosil, dapat pula diberikan bantuan untuk mengembangkan pembangkit lain yang menggunakan energi baru terbarukan. Penerapan ini juga dapat berlaku pada pengenaan pajak mobil berbahan bakar fosil. Dana pajaknya dapat digunakan untuk membangun pabrik kendaraan listrikdalam negeri. Bahkan mungkin memberikan subsidi pembelian mobil listrik agar harganya terjangkau, seperti yang dilakukan Jerman dan Tiongkok.

Kedua negara tersebut memberikan subsidi untuk mobil listrik. Bahkan mobil listrik subsidi di Tiongkok ada yang hanya dijual seharga Rp 65 juta. Sangat terjangkau untuk banyak masyarakat.

Kedua, perlu kebijakan untuk memperbaiki transportasi massal. Sehingga penggunaan kendaraan pribadi berbahan bakar fosil bisa ditekan. Biaya perbaikan atau penambahan transportasi massal ini dapat pula diambil dari dana pajak karbon yang telah dipungut. Ketiga, agar maksimal memperbaiki bumi, pemerintah perlu mendorong kebijakan pajak karbon secara global.

Selama ini sudah ada sejumlah perjanjian unila teral pajak karbon yang melibatkan hanya beberapa negara. Hanya saja ini tentu tidak cukup, karena nantinya masih ada beberapa negara lain yang bisa menjadi sumber emisi karbon. Maka dari itu, kebijakan pajak karbon global yang diterapkan oleh seluruh negara mutlak diperlukan.

Terakhir, penerapan pajak karbon di beberapa negara mengalami keberhasilan, namun tidak sedikit yang juga gagal. Untuk itu, pemerintah harus mengkalkulasikan dam paknya ke berbagai sektor. Penerapan kebijakannya juga tidak bisa dilakukan sendiri, namun harus didukung oleh serangkaian kebijakan pendukung lainnya. Hal ini tidak bisa mengandalkan otoritas pajak saja, melainkan juga harus melibatkan kolaborasi berbagai instansi dan masyarakat agar tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca tidak hanya dalam angan-angan belaka.

*) Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI. (Tulisan merupakan pendapat pribadi).

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN