Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Arief Rasyid, Wasekjen BPP Hipmi. Foto: wikipedia

Arief Rasyid, Wasekjen BPP Hipmi. Foto: wikipedia

Pandemi dan Peluang Memperkuat Industri Keuangan Syariah

Selasa, 6 Oktober 2020 | 16:00 WIB
Arief Rosyid *)

Kementerian BUMN kembali menegaskan rencananya untuk mengonsolidasikan bank-bank syariah yang dimiliki anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), pekan lalu. Penegasan ini menyiratkan bahwa rencana penggabungan bank-bank syariah milik negara tengah didorong agar segera selesai prosesnya.

Rencana penggabungan bank-bank syariah milik anggota Himbara tak lepas dari kehadiran Erick Thohir sebagai Menteri BUMN di Kabinet Indonesia Maju. Usai dilantik pada 23 Oktober 2019, Erick tercatat banyak melakukan perombakan manajemen atau tata kelola perusahaan-perusahaan milik negara.

Selain dikenal progresif dalam memperbaiki BUMN, Erick juga memiliki perhatian dan keberpihakan khusus untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini tercermin dari pernyataannya dalam sebuah wawancara khusus di Kementerian BUMN, 6 Juli lalu. Saat itu, Erick menyebut Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia perlu mengambil langkah agar memiliki bank syariah berskala besar.

Langkah yang direncanakan pemerintah melalui Kementerian BUMN adalah menggabungkan tiga bank syariah milik anggota Himbara, yakni PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri. Penggabungan ketiga bank ini diharap melahirkan satu entitas baru lembaga keuangan syariah yang masuk jajaran top bank di Indonesia.

Bila rencana ini terwujud, bank syariah hasil merger nanti diperkirakan memiliki aset sekitar Rp214,78 triliun. Angka ini menempatkan bank syariah hasil merger dalam jajaran 10 besar bank beraset terbanyak di Indonesia.

Peningkatan nilai aset akibat konsolidasi tidak hanya membuat lembaga keuangan syariah memiliki tambahan kekuatan untuk bersaing dengan bank konvensional. Akan tetapi, merger ini juga bisa merepresentasikan potensi dan kekuatan Indonesia di panggung industri keuangan syariah dunia, bersama negara tetangga Malaysia dan negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, dan lain sebagainya.

Komitmen Pemimpin Tertinggi

Komitmen Erick Thohir dan Kementerian BUMN untuk memperkuat industri perbankan syariah tak muncul dengan sendirinya. Jika dilihat lebih jauh, niatan sama juga dimiliki Presiden Jokowi, yang selama ini terlihat jelas keberpihakannya pada kemajuan ekonomi umat.

Komitmen Presiden Jokowi untuk memajukan ekonomi syariah dan kepentingan umat terlihat dari sikap politiknya menggandeng Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) HM Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden pada periode 2009-2014. Kini, di periode kedua pemerintahannya, Presiden Jokowi menggandeng KH. Maruf Amin yang merupakan petinggi MUI, PBNU dan Bapak Ekonomi Islam sebagai Wakil Presiden.

Kerja nyata Presiden Jokowi untuk mengembangkan ekonomi syariah tidak berhenti di situ saja. Sejak Februari 2020, Presiden Jokowi sudah menguatkan peran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dengan penerbitan Perpres Nomor 28 Tahun 2020. Beleid ini memperkuat lembaga KNKS dan mengubahnya menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

KNEKS dipimpin langsung Presiden Jokowi, dibantu Wakil Presiden KH. Maruf Amin sebagai wakil ketua sekaligus ketua harian. Ada pula Menkeu sebagai sekretaris yang menjadikan KNEKS lebih “bergigi” dan solid. Dengan penguatan ini, KNEKS diharap tidak hanya mempercepat, memperluas, dan memajukan keuangan syariah, tapi juga mampu mendorong kebangkitan ekonomi syariah dalam rangka menopang ekonomi nasional.

Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi juga lahir sejumlah rencana terukur demi memajukan keuangan dan ekonomi syariah, salah satunya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Masterplan ini selain membahas visi juga mengurai strategi utama dan turunan untuk memperkuat rantai nilai halal, keuangan syariah, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ekonomi digital pelaku usaha.

Sementara itu, rencana pendirian Bank BUMN Syariah adalah cara khusus pemerintah untuk memperkuat pendanaan perbankan syariah. Output kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan aset dan dana pihak ketiga bank syariah dari setiap aktivitas yang dilakukan.

Momentum Pandemi Covid-19

Kesempatan mewujudkan rencana merger bank syariah milik anggota Himbara terbuka lebar untuk dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Alasannya, di tengah kesulitan yang muncul akibat pandemi, kinerja lembaga keuangan – khususnya perbankan – syariah justru tetap positif.

Buktinya, berdasarkan data OJK nilai aset industri keuangan syariah di Indonesia mencapai Rp1.639 triliun, tumbuh 20,61 persen secara tahunan per Juli 2020. Kemudian, hingga semester I/2020 Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayan perbankan syariah masing-masing berhasil tumbuh 8,99 persen dan 10,13 persen secara tahunan. Nilai ini jauh di atas pertumbuhan kredit dan DPK industri perbankan nasional yakni masing-masing 1,49 persen dan 7,95 persen secara tahunan pada saat yang sama.

Raihan positif ini membuktikan bahwa ekonomi dan keuangan syariah Indonesia dapat menjadi solusi serta jalan alternatif guna memperkuat dan memajukan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah yang lebih tinggi bukan tak mungkin terwujud ke depannya, asalkan ada dukungan dan kebijakan nyata yang lahir untuk mendorongnya.

Perlu diingat juga, sistem keuangan syariah selama ini dikenal karena kelebihannya yang bersifat universal, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam pembangunan sosio-ekonomi masyarakat. Jika dimaksimalkan, kelebihan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan membawa kesejahteraan secara lebih merata.

Meminjam istilah Presiden Jokowi, inilah saatnya kita “membajak krisis”untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara maju. Peluang  dan momentum ini harus dimanfaatkan maksimal, diiringi kerjasama yang positif antar seluruh unsur masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Momen sulit karena pandemi harus benar-benar dimanfaatkan untuk membawa kemajuan, yang salah satunya bisa didorong dengan mereformasi dan revitalisasi industri keuangan syariah. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah melakukan konsolidasi bank syariah milik negara. Jika ini bisa diwujudkan, maka kesempatan Indonesia untuk melakukan lompatan ketika posisi negara lain tengah terdistraksi efek pandemi pasti akan terwujud. Semoga!

*) Wasekjen BPP Hipmi

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN