Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pengajar di Prasetiya Mulya Business School, alumni 
London School of Economics and Political Science (LSE)

Pengajar di Prasetiya Mulya Business School, alumni London School of Economics and Political Science (LSE)

Peluang Ekonomi Digital dalam Pemulihan Ekonomi

Selasa, 2 Maret 2021 | 22:41 WIB
Rahmia Hasniasari *)

Jelang setahun pascapengumuman kasus pertama Covid-19 di Indonesia, perekonomian nasional telah banyak merespons tekanan yang diakibatkan pandemi. Di tengah berbagai ketidakstabilan yang terjadi, ekonomi digital mencatatkan anomali. Pertama, kinerjanya yang tumbuh positif selama pandemic.

Dalam E-Conomy Report South East Asia 2020 yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company (2020) tercatat bahwa terdapat peningkatan se besar 37% konsumen pengguna ekonomi digital. Dalam rilis yang sama, Indonesia tercatat sebagai negara tertinggi kedua di Asia Tenggara yang mengalami pertumbuhan pengguna aplikasi mobile banking, yaitu sebesar 44% selama 2020, setelah Vietnam sebesar 73%, sedangkan Filipina sebesar 43%.

Lebih spesifik, berkaitan dengan uang elektronik, perbankan digital dan transaksi e-commerce tumbuh pesat selama pandemi. Bank Indonesia (BI) mencatat pada 2020 uang elektronik tumbuh 32,3% year on year (yoy), vo lume transaksi digital banking meningkat 41,53% (yoy) de ngan nilai transaksi tumbuh se besar 19,1% (yoy), serta transaksi e-commerce meningkat 33,2% (yoy).

Pertumbuhan yang signifikan menunjukkan bahwa sektor ini menjadi komplementer dari pembatasan mobilitas yang harus dilakukan selama pandemi. Pemerintah perlu jeli melihat peluang ekonomi digital untuk berperan lebih besar lagi. Misalnya dalam percepatan realisasi anggaran pemulihan ekonomi dan peningkatan penerimaan pajak dari tansaksi dalam jaringan (daring).

Kinerja Respons Kebijakan Fiskal dan Moneter

Secara statistik, berbagai langkah pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia sudah sesuai dengan berbagai formula yang dilakukan berbagai Negara di dunia. Ekonom Harvard University, Kenneth Rogof f, me nyampaikan bahwa sebagian besar negara berkembang (emer ging markets) dan Negara maju melakukan stimulus fiskal dalam bentuk belanja pemerin tah dan insentif pajak masing-masing di atas 4% dan 13% dari produk domestik bruto (PDB).

Sedangkan rata-rata stimulus moneter melalui injeksi likuiditas dan pendanaan terhadap fiskal yang digelontorkan oleh Negara berkembang dan negara maju masing-masing di atas 3% dan 12% PDB.

Stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah tercatat sebesar Rp 695,2 triliun pada 2020 yang senilai 4,3% pendapatan domestik bruto yang dilakukan melalui bantuan kesehatan, jarring pengamanan sosial, dan dukungan ekonomi. Pada 2021 Kementerian Keuangan menganggarkan Rp 699,4 triliun dana untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). Di samping itu, Bank Indonesia (BI) sebagai punggawa sektor moneter juga turut berperan dengan quantitative easing sejumlah Rp 740 triliun hingga Februari 2021 atau 4,8% dari PDB.

Tentu, konfigurasi pemberian stimulus baik fiskal dan moneter tidak selalu sama di berbagai negara. Kontribusi sektor moneter dalam pendanaan fiskal pada mitigasi Covid-19 lebih besar dibanding injeksi keuangan atau operasi moneter oleh bank sentral di sebagian besar Negara anggota G20. Tren ini berkebalikan dengan Uni Eropa dengan pendanaan terhadap fiskal yang hanya mencakup 10% dari total bantuan yang dilakukan.

Selain itu, anggota G20 baik dalam kelompok advanced economies maupun emerging market melakukan quasi-fiscal policy atau kebijakan pelonggaran moneter untuk mendukung sisi fiskal dan berdampak pada neraca bank sentral. Meski respons stimulus yang dilakukan telah sesuai dengan berbagai praktik yang dilakukan banyak negara, efektivitas dari PEN belum dapat benar-benar memulihkan kinerja perekonomian dan sosial.

Pertumbuhan ekonomi mencatatkan resesi hingga akhir 2020 di angka minus 2,07%, serta pertumbuhan kredit perbankan mengalami kontraksi sebesar 2,41% (yoy). Tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 7,07% pada Agustus 2020 atau 29,12 juta jiwa, meningkat dari 5,23% pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin meningkat 3,89 juta jiwa pada September 2020 atau setara dengan 10,19% dari total penduduk Indonesia. Kinerja ini tidak dapat dipisahkan dari faktor selain ekonomi, yaitu ketidakpastian berakhirnya Covid- 19 dan harapan pemberian vaksin yang masih panjang di Indonesia.

Optimalisasi Elektronifikasi dan Pajak Transaksi Digital

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah realisasi dana anggaran pemulihan ekonomi yang masih rendah. Realisasi anggaran PEN di daerah masih rendah.

Di tingkat nasional realisasi anggaran PEN 2020 berdasarkan data terbaru (November 2020) mencapai 83,4% dari anggaran 2020 sebesar Rp 695,2 triliun. Bila diuraikan lebih lan jut, kendala pencairan dana me rupakan salah satu faktor peng hambat realisasi tersebut. Keterbatasan mobilitas yang tidak diikuti dengan penyederhanaan prosedur pencairan dana menjadi salah satu penyebab penyerapan yang belum optimal.

Dalam situasi ini, peran ekonomi digital perlu digali secara makin mendalam. Per tama, se bagai pengungkit realisasi ang garan pemerintah melalui berbagai mekanisme elektronifikasi. Sesungguhnya pemerintah telah memulai ikhtiar itu melalui pelibatan proses digital dalam penyaluran dana bantuan sosial melalui e-warung, serta elektronifikasi pajak, retribusi, dan perizinan. Namun, masih terjadi ketimpangan realisasi anggaran.

Berdasarkan data terakhir per November 2020, realisasi alokasi PEN di tingkat nasional mencapai 83,4% dari total anggaran. Sedangkan realisasi PEN di daerah untuk bantuan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan ekonomi masih mencapai masing-masing 59,3%, 66,9%, dan 43,2%. Oleh karena itu, kinerja elektronifikasi masih perlu ditingkatkan, khususnya di era pandemi ketika masyarakat perlu segera mendapatkan bantuan untuk meningkatkan konsumsinya.

Kedua, kemajuan ekonomi digital memiliki potensi peningkatan penerimaan pajak. Kementerian Keuangan memrediksikan potensi pajak atas per dagangan melalui sistem elektronik (PMSE) mencapai Rp 10,4 triliun dengan menggunakan dasar data transaksi pada 2017.

Adanya pertumbuhan yang pesat atas perdagangan daring tentu mampu menarik potensi pajak yang lebih besar. Berdasarkan data BI, secara year on year pada 2020 transaksi e-commerce naik sebesar 33,2% (yoy). Angka tersebut mungkin belum mencatat berbagai perdagangan yang dilaksanakan melalui sosial media yang tidak terdokumentasi dalam data e-commerce.

Pemerintah perlu lebih aktif dalam menginventarisasi kanal- kanal yang potensial serta mengatur mekanisme lebih terperinci dalam memungut pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan atas PMSE demi menangkap nilai yang optimal dari tren peningkatan ekonomi digital.

Sebagai regulator, BI telah mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan ekonomi digital melalui Peraturan Bank Indonesia nomor 22/23/PBI/2020 tentang sistem pembayaran yang diterbitkan Januari lalu. Aturan ini mencakup ekspansi pengelolaan dan analisis data yang dapat mendukung usaha pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi ekonomi digital.

Kebijakan yang lebih sinergis antara BI dan pemerintah dapat dimulai dengan payung hukum yang berisi aturan teknis, baik terkait elektronifikasi maupun optimalisasi pajak.

Dalam kondisi saat ini, setiap peluang harus diperhatikan dan dimanfaatkan secara optimal, tak terkecuali ekonomi digital yang terbukti menjadi anomali di masa paceklik.

*) Pengajar di Prasetiya Mulya Business School, alumni London School of Economics and Political Science (LSE)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN