Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Raja H. Napitupulu

Raja H. Napitupulu

Penta Helix sebagai Solusi Covid-19

Jumat, 7 Agustus 2020 | 23:32 WIB
Raja H Napitupulu *)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia melemah hingga minus 5,32% pada triwulan II-2020 dibanding periode yang sama tahun 2019 lalu (year on year/yoy). Parahnya lagi, sektor konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penarik angka perekonomian, kini harus tergerus menjadi minus 2,96% (yoy). Daya beli masyarakat sangat tergerus akibat pandemi Covid-19 yang diumumkan sejak pertengahan Maret 2020 lalu, bahkan kekhawatiran akan terjadinya resesi ekonomi pun terbuka lebar.

Data WHO tentang Covid-19 pada 4 Agustus 2020 mencatat, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia melonjak menja di sebanyak 113.134 kasus. Angka ini jauh melampaui Tiongkok yang masih di 88.574 kasus. Sebanyak 5.302 orang me ninggal dunia di Indonesia dan 4.678 orang di Tiongkok.

Pemerintah mengklaim telah mengupayakan berbagai upaya menekan virus corona, namun

penyebarannya terus berlanjut. Daerah-daerah zona merah terus silih berganti menambahkan peningkatan kasus.

Jika diasumsikan terjadi penyebaran sekitar 1.000 kasus per hari, maka mulai 7 Agustus hingga 31 Desember 2020, terjadi penambahan 146.000 kasus baru, sehingga total mencapai angka 259.134 kasus. Lonjakan ini memunculkan pertanyaan baru tentang keseriusan pemerintah menangani pandemic Covid-19.

Indikasi Serius

Peningkatan kasus ini menunjukkan beberapa indikasi serius. Pertama, kurang efektifnya komu nikasi pemerintah dalam mengedukasi, mengarahkan, menegur dan menegakkan disiplin kepada masyarakat yang tidak menaruh perhatian pada arahan pemerintah.

Kedua, imbas pandemi Covid-19 terhadap dunia usaha mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Dalam hal ini, dunia usaha tidak bisa dipersalahkan karena harus “menyelamatkan diri” dari terpaan pandemi Covid-19. Apalagi lembaga-lembaga keuangan internasional pun telah meramalkan bahwa perekonomian dunia mengalami kontraksi serius.

Sebelumnya, mantan Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan, setiap 1% pertumbuhan nasional mampu menciptakan 300.000– 400.000 lapangan kerja baru. Artinya, Covid-19 menciptakan pengangguran sebanyak 630-840 ribu, belum termasuk pengangguran dari sektor informal. Intinya, pandemi Covid-19 menjadi bencana se rius bagi dunia, dan Indonesia secara khusus.

Ketiga, ketidakpatuhan masyarakat terhadap imbauan pemerintah memperlemah upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal, seperti masyarakat yang mencoba bertahan dengan mencari peluang kerja dari berbagai sektor, sehingga kerap melupakan protokol kesehatan

dalam era new normal yang berlaku.

Selain itu, ada kemungkinan sebagian masyarakat yang berharap pada bantuan pekerjaan dari pemerintah, merasa kecewa sebab harapan itu tak kunjung tiba. Padahal pemenuhan kebutuhan hidup terus mendesak, dan akibatnya kurang mematuhi arahan

pemerintah. Penyebab lainnya, kemungkinan juga adanya sikap antipati terhadap kebijakan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Kebijakan itu dianggap tidak tepat sasaran, sebab banyak masyarakat yang sesungguhnya terdampak justru tidak mendapatkan bantuan pemerintah.

Kemungkinan lainnya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang kerap memilih jalur berbeda dari kebijakan dan arahan pemerintah. Sehingga bukan lagi soal apakah kebijakan pemerintah tepat atau tidak, tetapi lebih pada “yang penting menentang” kebijakan pemerintah.

Keempat, upaya kalangan peneliti Indonesia yang belum berhasil menemukan vaksin Covid-19 patut diduga sebagai salah satu wujud ku rang integratifnya riset-riset akademisi Indonesia. Cukup banyak ditemukan riset tanpa fokus dan arah yang jelas. Riset dilakukan sekadar memenuhi tugas perkuliahan dan mendapat pernyataan kelulusan dari kampus tempat studi.

Padahal sangat mungkin dana studi yang mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, berasal dari kocek negara dalam konteks beasiswa negara. Artinya, kebermanfaatan hasil riset yang dibiayai negara, belum optimal. Bahkan cenderung mubazir.

Menarik menyimak perhatian dan fokus pemerintah dalam merespons pandemi Covid-19 yang dinyatakan sejak per tengahan Maret 2020 lalu. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional mengucurkan dana penelitian untuk percepatan penanganan Covid-19 sebesar Rp 3,2 miliar kepada Universitas Airlangga.

Hal itu diklaim sebagai salah satu pelaksanaan kegiatan penelitian yang dikoordinasikan oleh Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19, dalam mendorong siner gi dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga litbangjirap, perguruan tinggi, pusat penelitian, rumah sakit, dan/atau industri dalam kerangka hilirisasi hasil-hasil litbangjirap. Padahal sebelumnya, pemerintah menganggarkan dana Rp 298 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 untuk sektor pariwisata. Sebesar Rp 72 miliar_ di antaranya dialokasikan untuk_influencer.

Patut diduga bahwa sesungguhnya fokus pemerintah pun masih kurang terhadap riset-riset yang dilakukan putra-putri bangsa. Bisa jadi kemungkinannya adalah, selama ini riset-riset yang dilakukan akademisi Indonesia pun sesungguhnya tidak fokus ditujukan menjawab permasalahan bangsa.Seperti ayam dan telur, mana yang lebih dahulu ada?

Kelima, pemberitaan media mas sa yang setiap hari menginformasikan data teranyar kasus baru Covid-19, harus diakui cukup memengaruhi masyarakat. Informasi yang terus-menerus disampaikan membuat sebagian masyarakat semakin takut dengan kondisi pandemi Covid-19. Saat media memberitakan kematian salah seorang Guru Besar di Universitas

Gadjah Mada yang diduga akibat Covid-19, sekelompok mahasiswa pascasarjana di kampus itu, turut tenggelam dalam arus kekhawatiran terhadap virus corona, sehingga imbauan untuk di rumah saja menjadi pilihan terbaik untuk dilaksanakan.

Sesungguhnya, pemberitaan media bmassa berupaya memberikan informasi terkini tentang perkembangan pandemi Covid-19 yang

melanda dunia  Namun perasaan takut dan kekhawatiran masyarakat begitu kuat mencengkram logika berpikir. Seharusnya masyarakat dicerdaskan dengan informasi media massa, terutama dalam mencegah penularan Covid-19, namun apa daya ketakutan dan kekhawatiran begitu membuncah.

Solusi Konstruktif

Konsep Penta Helix dipahami sebagai perpaduan 5 pihak saling terkait dan bersinergi dalam pengembangan inovasi. Yaitu, komponen pemerintah; dunia usaha; akademisi (Etzkowitz & Leydesdorff, 1997); masyarakat (Afonso, Monteiro, & Thompson, 2012); dan media massa (Halibas, et.al., 2017).

Harus diakui bahwa Indonesia telah mengimplementasikan konsep Penta Helix, meski secara parsial. Tugas utama saat ini, bersinergi membangun negeri lewat tanggung jawab masing-masing pihak secara proporsional. Bahkan mendorong Penta Helix sebagai kebijakan antisipatif mengatasi pandemi ini, melalui keterlibatan semua pihak, di tengah keraguan global terhadap kemampuan Indonesia mengantisipasi dan menangani Covid-19.

Kerja sama seluruh pihak, penting diwujudkan demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 secara ekstrim.Apalagi jika mengingat prediksi Bank Dunia bahwa penyebaran Covid-19 di Indonesia belum mencapai puncaknya.

*) Penulis merupakan Konsultan Komunikasi Independen serta Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada – Yogyakarts

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN