Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Investor Daily

Investor Daily

Pertamina dan Impian Menjadi ‘Tuan Rumah’

Senin, 10 Januari 2011 | 08:58 WIB
Oleh Marwan Batubara

Pada awal Desember lalu Pertamina dan ExxonMobil (EM) menandatangani pokok-pokok perjanjian pengembangan Blok Natuna Timur. Selanjutnya, pada pertengahan Desember, Pertamina kembali menandatangani HoA dengan Total Indonesie dan Petronas. Semua langkah itu sebagai bentuk ketidakberdayaan pada asing.

Sejak awal, pernyataan pejabat terkait Natuna memang tidak konsisten. Pada 2007, misalnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyatakan Blok Natuna D-Alpha sudah ditetapkan sebagai wilayah terbuka migas. Namun, hal ini langsung dibantah Vice President EM Maman Budiman bahwa EM masih merupakan operator Natuna.

Sementara itu, pada Juni 2008, melalui surat No 3588/11/MEM/2008, Menteri ESDM menyatakan menunjuk Pertamina untuk “mengelola” Natuna. Namun, Dirut Pertamina Ari Soemarno menyatakan butuh kejelasan tentang status EM, apakah persoalan hukumnya sudah selesai ataukah belum.

Keraguan Dirut Pertamina memang beralasan, karena ternyata setelah terbitnya surat penunjukan Pertamina tersebut, EM masih pede sebagai operator. Ini dibuktikannya dengan penyerahan Plan of Development (PoD) Natuna kepada BP Migas pada 30 Desember 2008.

Bukti EM masih sebagai operator Natuna juga dilihat dari rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI awal Januari 2001. Ketika itu Kepala BP Migas mengakui bahwa EM telah diberi perpanjangan kontrak pada Januari 2007 dan berikutnya pada Januari 2008. Dengan demikian, tidak salah jika Dirut Pertamina ragu melakukan aksi-aksi korporasi, meskipun Purnomo mengatakan sudah ada penunjukan melalui Kepmen No 3588 atau bahkan kesepakatan sidang kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

Akrobat pernyataan pejabat di atas dapat diartikan sebagai penyembunyian informasi sekaligus bentuk ketundukan kepada asing. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika akhirnya pemerintah “melanjutkan” dukungan pada EM, dan memerintahkan Pertamina memilih EM dengan penandatanganan HoA pada 3 Desember 2010.

Tak Sesuai Visi

Dengan tidak segeranya pemerintah menunjuk Pertamina sebagai open rator Natuna, itu berarti pemerintahan tak menjalankan visi dan misi yang justru ingin diembannya sendiri, yakni membesarkan Pertamina. Keengganan menunjuk Pertamina ini sama seperti yang terjadi pada Blok Cepu pada 2006.

Saat itu Dirut Pertamina menyatakan sanggup menjadi operator Cepu, namun yang ditunjuk adalah EM. Sekarang, Dirut Karen Agustiawan pun telah menyatakan kesiapan Pertamina memimpin eksploitasi Natuna. Namun, sikap pemerintah sama seperti pada Blok Cepu.

Dirjen Migas Evita H Legowo mengaku tidak bisa memutuskan permintaan Pertamina menjadi pemegang saham mayoritas Natuna. Disebutkan bahwa pemerintah tidak pernah menunjuk Pertamina sebagai operator. Jika demikian, jelaslah ada pengabaian terhadap amanat konstitusi, dan tak ada kebijakan dalam pemerintah kita untuk membesarkan national oil company (NOC) sebagaimana berlaku di seluruh dunia.

Apalagi, dalam kasus Natuna, Negara Republik Indonesia jelas-jelas telah dicurangi dengan pola bagi hasil 0% (RI):100% (EM) pada kontrak Natuna sebelumnya. Kita memahami tingginya kandungan CO2 memerlukan biaya ekstra untuk memisahkannaya, sehingga pola bagi hasil 70%:30% dapat saja tidak relevan.

Namun, biaya ekstra tersebut tidaklah demikian besar sehingga penerimaan negara berubah dari 70% menjadi 0%. Biaya ekstra tersebut pasti jauh lebih kecil dibanding pendapatan yang seharusnya diterima negara. Biaya pemisahan CO2 seharusnya didanai menggunakan pendapatan gas yang diproduksi, tanpa mengubah pola umum bagi hasil 70%:30%.

Ada seorang pejabat pemerintah menyatakan EM perlu dijadikan mitra di Natuna karena situasi geopolitik dan kepentingan keamanan. Ini mengadaada. Jangan-jangan kekhawatiran ini justru sengaja disebarkan untuk menjustifikasi penunjukan EM. Natuna toh bukanlah wilayah sengketa yang diperebutkan banyak negara seperti halnya Kepulauan Spratly.

Selain itu, Indonesia adalah Negara berdaulat yang mempunyai wilayah dan batas negara yang jelas. Kita juga memegang sikap poilitik yang bebas dan aktif. Adalah hak kita untuk melakukan apa saja dan bermitra dengan siapa saja dalam wilayah Negara kita tanpa tergantung pada negara lain. Dengan demikian, secara geopolitis, pemerintah seharusnya tidak punya alasan apa pun untuk tunduk dan mengikutsertakan EM mengelola.

Kepentingan Domestik

Apa pun alasannya, kita menginginkan Natuna dieksploitasi dengan memperhatikan aspek-aspek keekonomian, kelestarian lingkungan, dan etika keberkelanjutan untuk generasi mendatang.

Gas Natuna terutama harus dialokasikan untuk domestik. Dengan potensi sebesar 46 tcf (46.1012 x 1/5.487 barel oil equivalent,boe x $80/boe =US$ 670.68 billion = Rp 6036,08 triliun), seharusnya Natuna dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan domestik, minimal selama 92 tahun.

Prinsip kuras sebanyak-banyaknya dalam waktu secepat-cepatnya, seperti berlaku di Arun atau Badak, sudah bukan zamannya lagi. Ini jelas hanya menguntungkan kontraktor dan menyisakan kemiskinan bagi daerah penghasil dan generasi mendatang.

Karena itu, pemerintah harus berani menegakkan kedaulatan Negara dan harga diri bangsa. Dengan berbagai alasan yang dikemukakan di atas, kita meminta pemerintah SBY untuk membatalkan HoA dengan EM. Kita tidak rela negara ini terus diremehkan asing, sebagaimana kita pun tidak berharap pemerintah SBY bersikap lemah kepada mereka.

Selain itu, Indonesia harus bebas memilih yang terbaik bagi rakyatnya. Pertamina adalah operator Natuna yang akan memproduksi gas sedemikian rupa sehingga kebutuhan domestic dan ekonomi berkelanjutan dapat terpenuhi.

Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN