Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Joko Tri Haryanto

Joko Tri Haryanto

Presidensi G-20 dan Pembentukan Ekosistem Karbon di Indonesia

Selasa, 7 Desember 2021 | 21:32 WIB
Joko Tri Haryanto *)

Bersamaan dengan perhelatan Conference on Parties (COP) ke-26 di Glasgow, Skotlandia yang telah lewat, pemerintah merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Secara prinsip, NEK didefinisikan sebagai upaya pemberian harga (valuasi) atas emisi gas rumah kaca (GRK).

Adapun maksud pemberian harga atas emisi GRK tersebut dikaitkan dengan upaya in ter vensi kebijakan untuk beberapa kondisi yang mencerminkan terjadinya kegagalan pasar (market failure) atas eksternalitas yang ditimbulkan dengan memanfaatkan kekuatan pasar. NEK juga dimaksudkan sebagai bentuk pengenaan prinsip polluterspay- principle, selain menjadi potensi alternatif pembiayaan berkelanjutan bagi pemerintah.

Dalam waktu yang hampir berdekatan, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 ten tang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) juga baru di sahkan dengan salah satu usulannya mengenai pengaturan skema pajak karbon (carbon tax). Menengok kembali susunan materi dan isi regulasi HPP, semangat reformasi dikelompokkan menjadi: 1) aspek kebijakan; serta 2) aspek administrasi.

Perbaikan sisi kebijakan diharapkan dapat memperluas basis pajak untuk menjawab tantang an competitiveness melalui penciptaan skema insentif yang ter ukur, efisien dan adaptif dengan dinamika perpajakan global.

Karenanya insentif lebih diarahkan kepada sektorsektor yang bernilai tambah tinggi (value added) sekaligus menyerap tenaga kerja besar. Harapan lainnya juga dikaitkan dengan tujuan perbaikan progresivitas pajak, mengurangi distorsi dan exemption.

Sedangkan reformasi sisi administrasi lebih menekankan atas tuntutan kebutuhan perbaikan administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana namun efisien serta menjamin kepastian hukum dengan memanfaatkan data dan informasi keuangan yang optimal.

Sama halnya dengan sisi kebijakan, perbaikan administrasi juga berfungsi sebagai respons atas perkembangan tren dan best practice perpajakan global, termasuk mengantisipasi merebaknya di gi tal transaksi ekonomi yang makin menjamur.

Belajar dari banyak kasus di negara maju, administrasi perpajakan yang sederhana, efisien namun tegas dan terukur memang harus diakui menjadi salah satu kunci utama keberhasilan Negara mengoptimalkan potensi pendapatan domestiknya.

Dengan demikian, NEK dan HPP (pajak karbon) menjadi penting untuk diterapkan dengan tujuan mendorong terjadinya internalisasi biaya eksternalitas, munculnya investasi hijau, mengatasi celah kebutuhan pembiayaan perubahan iklim sekaligus mendorong arah pertumbuhan berkelanjutan.

Dari kacamata konvensional, pendekatan kedua regulasi tersebut jangan dilihat sebagai bentuk pungutan baru atas setiap transaksi ekonomi yang terjadi di masyarakat (cost center) melainkan dilihat dalam paradigm baru atas bentuk investasi masa depan (revenue generating).

Ketika sebuah industri atau aktivitas ekonomi sudah melakukan internalisasi melalui konsep NEK dan pajak karbon, maka perluasan pasar justru terbuka lebar dibandingkan dengan skema eksisting yang masih membiarkan terjadinya proses perusakan lingkungan.

Pajak karbon sendiri dalam pengaturan NEK dikelompokkan ke dalam pungutan atas kar bon sebagai sumber pembia yaan berbasis non-pasar bersama dan pembayaran berbasis kinerja (RBP).

Untuk mekanisme berbasis pasar akan diselenggarakan melalui perdagangan karbon, baik perdagangan emisi (emission trading system) ataupun of fset emisi. Dimungkinkan juga adanya skema lainnya jika nanti terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penetapan pemerintah.

NEK juga memiliki sifat refleksif perbaikan atas beberapa aktivitas karbon yang sudah terjadi sebelumnya. Dengan demikian NEK diharapkan mampu memberikan perbaikan lan dasan hukum diselaraskan dengan target pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2030.

Penataan koridor aktivitas NEK juga di harapkan memberikan kepastian investasi dan usaha bagi para pelaku bisnis jasa lingkung an selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH). IELH ini merupakan terobosan inovatif dalam menu tup celah kebutuhan pembiayaan konservasi lingkungan hidup dan kehutanan yang selama ini masih bergantung kepada pen danaan publik semata.

Beberapa norma yang diatur di dalam Perpres NEK di antaranya: ketentuan umum pengaturan NEK, maksud dan tujuan serta ruang lingkup NEK, upaya pencapaian target NDC, tata laksana penyelenggaraan NEK serta kerangka transparansi dan monitoring evaluasi (monev).

Tak ketinggalan diatur juga nor ma tentang komite pengarah, pembinaan dan pendanaan sekaligus ketentuan peralihan dan penutup. Kelengkapan norma pengaturan tersebut tentu sangat di butuhkan dalam mengoperasionalisasikan NEK sehingga ke depannya mampu memberikan dampak dan manfaat yang optimal dalam mendukung upaya pencapaian target keberlanjutan.

Relasi Presidensi G-20

Ilustrasi ekosistem karbon
Ilustrasi ekosistem karbon

Secara bersamaan sejak 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, Indonesia secara resmi ditunjuk menjadi Presidensi G-20 menggantikan Italia. Penyerahan secara resmi telah dilaksanakan di Roma pada akhir Oktober bersamaan dengan agenda COP-26 Glasgow. Selama periode Presidensi G-20 tersebut, berbagai pertemuan akan digelar dalam berbagai tingkatan mulai dari pertemuan level menteri, deputi, hingga Sherpa.

Adapun acara puncak pertemuan G-20 akan dilaksanakan dalam bentuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang sedianya diselenggarakan pada Oktober tahun 2022 mendatang. Forum pertemuan G-20 itu sendiri seperti lazimnya akan dibagi menjadi 2 kelompok besar: 1) kelompok topik keuangan (Finance Track) dan non-keuangan (Sherpa Track).

Dalam kepanitiaan nasional, pembahasan di Finance Track akan dipimpin oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) dengan membawahi beberapa Working Groups (WG) dan Task Forces (TF). Nantinya Finance Track akan memiliki beberapa WG dan TF seperti WG-infrastruktur, WG-framework, WG-international financial architecture, WG-global par tnership for financial inclusion, serta WGsustainable finance.

Untuk kelompok Sherpa Track, Kementerian Perekonomian (Kemenko Perekonomian) beserta dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan menjadi koordinator utama de ngan memfokuskan pembahasan kepada isu-isu sektoral.

Dalam kerangka kerjanya, Sherpa Track dapat membentuk Ministerial Meeting (MM) dengan mengusung tema sektoral baik kesehatan, pendidikan, ke tenagakerjaan, keberlanjutan energi, lingkungan hidup, pertanian, ekonomi digital, investasi dan perdagangan, pariwisata, pembangunan ekonomi, kebudayaan dan hubungan internasional.

Sama dengan kelompok di Finance Track, pembahasan di masingmasing sektor juga dapat dibentuk WG dan TF. Menariknya, dalam pembahasan di kelompok Finance Track, Indonesia dapat mengajukan beberapa agenda prioritas yang menjadi concern utama pemerintah.

Dari list awal yang diajukan, beberapa tema besar yang muncul di antaranya: exit strategy to support equitable recovery, addressing scarring to secure future growth, payment system in the digital era, sustainable finance, financial inclusion, dan international taxation.

Khusus dalam isu sustainable finance, sub tema yang diusung adalah incorporating transition finance in sustainable finance alignment, developing market infrastructure to enhance accessibility and affordability of sustainable finance, serta developing policy levers to incentivize financing and investment that support sustainable development.

Diselaraskan dengan momen pengesahan Perpres 98 Tahun 2021 terkait NEK, sekiranya pemerintah harus dapat mengoptimalkan dukungan G-20 dalam menyiapkan segala pranata yang dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem pasar karbon yang andal. Data menunjukkan bahwa Indonesia sangat berpotensi menjadi salah satu pemain besar dalam bisnis karbon dunia.

Namun, tentu membutuhkan banyak usaha dan effort dalam mewujudkan segala potensi tersebut, baik melalui pengaturan pasar mandatory maupun voluntary. Tak salah jika harapan tinggi disematkan kepada pemerintah agar dapat mewujudkan seluruh potensi menuju era kejayaan investasi masa depan berbasis jasa lingkungan di Indonesia.

*) Peneliti BKF, Kemenkeu. (Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja).

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN